Miris, Hanya 2% Pekerja Konstruksi Tersertifikasi

Pemerintah terus mendorong para pekerja untuk memiliki sertifikasi profesi. Pasalnya, Sampai saat ini, baru 2,18% tenaga ahli khususnya di bidang kontruksi yang bersertifikat. Artinya sekitar 97% tenaga ahli maupun terampil yang belum bersertifikat. Untuk itu, Assosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia (Asdamkindo) Provinsi Jawa Barat mendorong para tenaga kerja konstruksi agar memiliki sertifikasi profesi.

“Maka peran Asdamkindo Jabar untuk memenuhi rantai pasok sumber daya konstruksi yang didalamnya meliputi man, mechine, material, metode dan money,” kata Ketua Umum DPD Asdamkindo Jawa Barat, Agung Nugroho kepada wartawan di Bandung, Rabu (6/2/2019).

Asdamkindo akan lebih memfokuskan pada man (sumber daya manusia). Sedangkan dari sisi kementerian perindustrian lebih kepada material, peralatan, metodologi dan bidang pembiayaan yang bersumber dari perbankan.

“Secara keseluruhan rantai pasok ini bisa berjalan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur nasional,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan untuk memperoleh standar sertifikasi profesi ini bisa dicapai dalam tempo 10 hari saja. Pada proses tersebut akan dilakukan pengadministrasian untuk kelengkapan data pekerja

“Kan kita memerlukan proses data entry ke dalam sistem informasinya, terkadang tenaga ahli membawa hard copy kemudian dikirim ke LPJK di sana membutihkan asesment dan kami sebagai asosiasi hanya melakukan sebatas verivikasi dan validasi awal,” jelasnya.

Namun, ke depan Asdamkindo akan berpeluang menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Di situlah peran asosiasi lebih besar karena lembaga ini akan menjadi lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga ke depannya LSP bisa melakukan sertifikasi secara mandiri.

Berkenaan dengan tingkat sertifikasi secara internasional, ia menuturkan harus dilihat dari berbagai faktor, salah satunya sisi kompetensi misalnya orang memiliki pengalaman tapi secara administrasi belum diakui oleh pemerintah.

“Contohnya profesi tukang bangunan, secara keahlian dia mampu tapi secara administrasi belum memiliki sertifikat sehingga belum diakui oleh pemerintah,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Agung, pihaknya mengajak para pekerja untuk memiiliki sertifikasi profesi agar kemampuan atau keahlian mereka diakui oleh negara sehingga ketika dibutuhkan oleh negara lain sebagai tenaga kerja asing atau pembangunan kknstruksi dalam negeri, mereka bisa bersaing dengan tenaga kerja asing.

“Sertifikasi profesi ini adalah salah satu cara untuk melindungi tenaga kerja kita dari persaingan global,” ujarnya.

Qyusi Consulting | Konsultan ISO, Pelatihan ISO, Sertifikasi ISO | Konsultan SMK3, Sertifikasi SMK3 | Dokumen ISO, CSMS dan SOP. Siap Membantu perusahaan Anda dengan Proses Fleksible menyesuaikan kondisi dan kebutuhan perusahaan Anda

Sumber : www.wartaekonomi.co.id