Tahapan Penerapan Sertifikat SMK3 Di Perusahaan Kontraktor Jasa Konstruksi :

Sertifikat SMK3

Persiapan implementasi SMK3 oleh konsultan audit Sertifikat SMK3 adalah : a. Mempersiapkan data pekerja / tenaga kerja di semua sektor / departemen / proyek perusahaan kontraktor jasa konstruksi. Membuat struktur organisasi kantor kontraktor jasa konstruksi.Membuat struktur organisasi proyek kontraktor jasa konstruksi.Memeriksa / mengumpulkan data NPWP semua pekerja / tenaga kerja kontraktor jasa konstruksi.Menjalankan tes kesehatan pekerja, pemeriksaan lingkungan kerja dari HIPERKES, mendaftarkan pekerja kontraktor jasa konstruksi ke JAMSOSTEK/BPJS. 2. Persiapan Peraturan K3 dan per undang-undang an yang terkait dengan kontraktor jasa konstruksi a. Konsultan Sertifikat Audit SMK3 mempersiapkan semua perundangan dan peraturan terkait dengan proses mendapatkan sertifikat SMK3 adalah : Alat berat.Tenaga ahli K3Teknisi alatAPAR adalah Alat Pemadam Api Ringan.MSDS adalah Manual Safety Data Sheet. P3K adalah Pertolongan Pertama Pada...

Read More ›

Pengenalan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)

Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada Era Globalisasi, setiap perusahaan yang bersaing di dunia internasional harus memperhatikan segala aspek termasuk masalah ketenagakerjaan yang salah satunya mensyaratkan adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi para tenaga kerja. Di Indonesia Sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dikenal dengan istilah SMK3 sedangkan di dunia Internasional, standar K3 yang paling popular adalah OHSAS 18001. Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja. Pemikiran dasar dari K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para...

Read More ›

Menaker Hanif Dorong Perusahaan Terapkan SMK3 yang Baik dan Berkualitas

JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri punya kriteria khusus dalam menilai suatu perusahaan terhadap para pekerjanya. Menurutnya, perusahaan yang memanusiakan manusia adalah perusahaan yang penuhan sistem keselamatan dan kesejatan kerja (K3) baik dan berkualitas. “Perusahaan melakukan sistem itu sebagai bagian dari seluruh proses produksi barang dan jasa di perusahaan yang mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja " ujar Menteri Hanif beberapa waktu lalu. Dia meminta seluruh perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sosial kepada masyarakat sekitar. "Tapi juga mendorong perusahaan agar tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang memanusiakan manusia," terangnya. Menurut Hanif, berkualitas tidaknya sistem K3 harus melibatkan semua unsur dalam perusahaan. Tidak hanya pemilik tapi juga para pekerja,...

Read More ›

Penerapan K3 Yang Menjadi Dasar Hukum Penerapan Sertifikat SMK3 Di Indonesia

SMK3

Penerapan K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja) Yang Menjadi Dasar Hukum Penerapan Sertifikat SMK3 Di Indonesia, Memiliki Beberapa Dasar Hukum Pelaksanaan Di antaranya ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Rangkuman dasar-dasar hukum tersebut antara lain : UU No 1 Tahun 1970 . Tentang Keselamatan Kerja Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha.Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana.Adanya bahaya kerja di tempat itu. Permenaker No 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3 : Setiap perusahaan yang memperkerjakan seratus tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses...

Read More ›

Penerapan K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja)

Penerapan K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja)

Penerapan K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja) Yang Menjadi Dasar Hukum Penerapan Sertifikat SMK3 Di Indonesia, Memiliki Beberapa Dasar Hukum Pelaksanaan. Di antaranya ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Rangkuman dasar-dasar hukum tersebut antara lain : UU No 1 Tahun 1970 . Tentang Keselamatan Kerja Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha.Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana.Adanya bahaya kerja di tempat itu. Permenaker No 5 Tahun 1996. Tentang Sistem Manajemen K3 : Setiap perusahaan yang memperkerjakan seratus tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses...

Read More ›

Proses Mendapatkan Sertifikasi SMK3 Kemenaker

Sertifikasi SMK3

Untuk mendapatkan Sertifikasi SMK3 Kemenaker sendiri kita harus melalui berbagai Tahapan Persiapan Awal Persiapan awal sertifikasi , tentu saja dimulai dari keinginan dan komitmen dari Top Management untuk memperoleh sertifikat SMK3, menetapkan Tujuan Sertifikasi SMK3, untuk memperbaiki sistem manajemen K3 perusahaan ataupun juga untuk keperluan yang lain misalnya untuk persyaratan Tender, dsb. Komitmen Top Manajemen ini bisa diwujudkan dengan alokasi anggaran untuk sertifikasi SMK3, karena memang untuk memenuhi persyaratan sertifikasi SMK3, akan memerlukan anggaran yang lumayan besar. Baik itu untuk biaya sertifikasi SMK3, Biaya konsultan SMK3, Biaya Training SMK3, Transportasi Auditor, Transportasi Konsultan. Training Training SMK3 Training Training untuk persyaratan SMK3 diantaranya adalah : Training SMK3 Awareness atau Pemahaman SMK3Training P3K untuk Tim P3K Perusahaan atau OrganisasiTraining Pemadam KebakaranTraining Internal...

Read More ›

Apa saja persyaratan ISO 22000 Yang Harus Diterapkan ?

Setelah artikel sebelumnya yang membahas mengenai pendahuluan tentang ISO 22000 sebagai standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan (lihat artikel ISO 22000 sebagai persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Pangan), sekarang mari kita bahas mengenai persyaratan-persyaratan dalam standar ISO 22000. Pada dasarnya ISO 22000 mensyaratkan anda untuk merancang dan mendokumentasikan Sistem Manajemen Keamanan Pangan (FSMS). Secara umum ISO 22000 mempersyaratkan hal-hal sebagai berikut : • Komunikasi interaktif • Manajemen sistem • Program prasyarat dasar (prerquisite program; PRP) • Prinsip-prinsip HACCP Komunikasi Interaktif Komunikasi di seluruh rantai pangan sangat penting untuk memastikan bahwa semua bahaya keamanan pangan yang relevan diidentifikasi dan dikendalikan secara cukup pada setiap tahapan rantai pangan. Hal ini menyiratkan perlunya komunikasi antar organisasi hulu dan hilir yang ada dalam rantai pangan. Komunikasi...

Read More ›

Bupati Semarang Ingatkan Kontraktor Untuk Jaga Standar Mutu

BANDUNGAN, Standar mutu bangunan mestinya perlu dijaga sekaligus diwujudkan oleh kontraktor yang mengerjakan proyek di Kabupaten Semarang. Mengingat konstruksi seperti apapun, menurut Bupati Semarang, Mundjirin, saat ini bisa dilihat, dibaca, bahkan dievaluasi oleh masyarakat. “Jadi tidak bisa kita ditutup-tutupi. Karena yang bekerja sekarang adalah sistem, untuk itu kami berharap semuanya bekerja dengan baik. Yang akan jaya, tentu yang mengedepankan persaingan sehat,” kata Bupati Mundjirin, ketika menghadiri Musda dan Mekerda Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia (APAKSINDO) di Hotel Nugraha Wisata, Bandungan, Sabtu (23/2). Demikian halnya dari sisi pengguna bangunan, lanjutnya, nantinya bisa melihat. Apakah hasil pekerjaannya baik atau sebaliknya. Menurutnya, lima tahun itu waktu yang sangat singkat untuk melihat hasil pekerjaan kontraktor. “Kita lihat, ada bangunan apapun dan dimanapun yang lima...

Read More ›

Kerja Cepat, Dinas PUPR Babel Teken Kontrak Kerja Dengan Kontraktor Senilai Rp 178 Miliar

Sertifikasi SMK3

PANGKALPINANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Babel, mempercepat kinerja di tahun 2019, dengan menandatangani kontrak kerja sebanyak 24 paket pekerjaan dengan nilai Rp178 Milliar, yang dilaksanakan di awal tahun. Kepala Dinas PUPR Babel Noviar Ishak menegaskan, Dinas PUPR dengan prinsip kerja cepat, diharapkan dapat menyelesaikan semua proyek pekerjaan pada Oktober 2019. "Untuk mewujudkan itu, diawal tahun kami sudah menandatangani kontrak, kali ini yang sudah selesai lelang dan tandatangan ada 24 paket senilai Rp178 milliar," katanya, usai menandatangani kontrak dengan kontraktor, di Swiss-Belhotel, Pangkalpinang, Senin (18/2). Ia menyebutkan, tahun ini PUPR memiliki 60 paket pekerjaan dengan nilai Rp243 milliar, dan yang sudah selesai proses lelang 40 persen. "Yang dalam proses lelang saat ini ada 18 di Bidang Bina...

Read More ›

Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan Dalam ISO 9001

ISO 9001

Tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan adalah dua unsur penting yang dilakukan untuk menjamin sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan perusahaan dengan cara mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan pencegahannya, dan melaporkannya kepada pihak manajemen. Tindakan perbaikan dan pencegahan sebenarnya adalah dua hal yang saling berkaitan dan mirip. Hanya saja, tindakan perbaikan cenderung pada  penyelesaian masalah ketika masalah terjadi sedangkan tindakan pencegahan adalah proses untuk mencegah potensi masalah menjadi masalah di kemudian hari.  Berikut definisi lebih lengkap dari tindakan perbaikan dan pencegahan menurut ISO 9000:2005, sebuah standar yang berisi definisi dari kata atau istilah yang digunakan dalam Standar ISO 9001. Tindakan pencegahan Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial atau situasi potensial lain yang tidak dikehendaki CATATAN 1...

Read More ›

error: Content is protected