Cegah Penyegelan Huntara Terulang, PUPR Sarankan Sub-Kontraktor Konsultasikan Masalah Pembayaran

TRIBUNPALU. COM, PALU-- Sampai dengan pekan pertama Agustus 2019, pembayaran kediaman sementara( huntara) yang dibangun oleh Kementerian PUPR, sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Pembayaran kepada lebih dari 40 rekanan itu dilakukan masing- masing pada langkah awal sebesar Rp50 miliar, langkah kedua Rp50 miliar, langkah ketiga Rp24 miliar, serta terakhir Rp50 miliar. Pembayaran huntara kepada rekanan itu sempat terlambat, alhasil mengakibatkan respon penyegelan huntara di Kota Palu. " Yang menyegel ini sub- kontraktor rekanan kita yang 40 lebih itu, salah satu dari rekanan dari 4 BUMN, 40an kontraktor lokal," jelas Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah XX Sulteng Kementerian PUPR, Ferdinand Kana Lo, saat dihubungi, Selasa( 13/ 8/ 2019) petang. Untuk menghindari terulangnya penyegelan huntara yang dilakukan sub- kontraktor rekanan PUPR, Ferdi...

Read More ›

Kemnaker Ingatkan Perusahaan Segera Laksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online

Jakarta-- Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja( Binwasnaker dan K3) Sugeng Priyanto berkata salah satu PR yang mendesak pihaknya ialah pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan( WLK) dengan cara online. Percepatan pelaksanaan WLK online diperlukan sebab WLK yang menunjukkan informasi pokok identitas ketenagakerjaan di perusahaan serta menjadi obyek awal ketenagakerjaan sampai saat ini belum membuktikan perolehan sesuai harapan. " Jumlah perusahaan yang menyampaikan WLK online masih sangat sedikit. Oleh sebab itu kita menegaskan supaya perusahaan- perusahaan segera melakukan WLK dengan cara online," ucap Sugeng Priyanto. Sugeng Priyanto mengemukakan perihal itu dalam sambutan Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan 2019 berjudul" Menuju Pengawasan Ketenagakerjaan yang Profesional, Terpercaya, Peduli serta Inovatif di era Revolusi Pabrik 4. 0" di Jakarta, Kamis( 4/ 4/ 2019) malam....

Read More ›

Masih Tertinggal, Pembangunan Infrastruktur Harus jadi Prioritas

JawaPos. com– Kementerian PPN ataupun Bappenas memperhitungkan berbelanja infrastruktur masih jadi skala prioritas yang mesti dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun ke depan. Alasannya, daya dorong berbelanja infrastruktur kepada pertumbuhan ekonomi sektor kontruksi masih amat besar, ialah sebesar 0, 55 persen( elastisitas). Menurut data Bappenas yang mengutip dari Oxford Economic, World Bank Data( WBD), pertumbuhan berbelanja infrastruktur Indonesia sebesar 8, 60 persen masih kalah tipis dari Malaysia. Negara tetangga itu terletak di atas Indonesia dengan 8, 70 persen. Indonesia juga kalah dari Thailand, Vietnam, serta Filipina yang memiliki persentase masing- masing sebesar 10, 3 persen, 11, 5 persen, serta 12, 6 persen. “ Infrastruktur mesti dibangun karena Indonesia amat kekurangan infrastruktur. Pertumbuhan infrastruktur Indonesia masih relatif lebih kecil dan kalah cepat...

Read More ›

Komitmen Indonesia Meminimalkan Terjadinya Kabut Asap Lintas Batas

BLI ( Bandar Seri Begawan, Agustus 2019) Kepala Badan Litbang dan Inovasi Departemen Lingkungan Hidup serta Kehutanan( BLI- KLHK), Dokter. Agus Justianto, memimpin Delegasi Republik Indonesia( Delri) pada kegiatan Pertemuan Komite Pengarah Sub- Regional Kementerian ASEAN ke- 21 mengenai Polusi Asap Lintas Batas( Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution atau MSC on THP), di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 5/ 8. Pada pertemuan itu Dokter. Agus Justianto menyatakan jika Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan kewaspadaan serta melaksanakan pemantauan dan meningkatkan upaya pencegahan kabut asap dalam rangka meminimalkan kemungkinan terbentuknya kabut asap lintas batas selama musim kemarau. Bagi Agus Justianto, salah satu wujud komitmen Indonesia dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan ketegasan Pemerintah dalam usaha melindungi kawasan gambut agar tidak...

Read More ›

Bukan Cuma ASN, Bupati Kerinci Juga Ajak Kontraktor Bayar Zakat Mal Melalui Bazda

TRIBUNJAMBI. COM, KERINCI- Bupati Kerinci H Adi Rozal, tidak hanya mengajak Aparatur Sipil Negara( ASN), untuk membayar zakat Mal, tetapi  juga mengajak kontraktor untuk membayar zakat mal melalui Badan Amil Zakat Daerah( Bazda) kabupaten Kerinci. Perihal itu dikatakan Bupati Kerinci, H. Adirozal, pada beberapa awak media usai melakukan Solat Ied Idul Adha, Minggu( 11/ 8/ 2019). Ia mengatakan, untuk tahapan awal ini Bazda sukses mengakulasi Rp 630 juta dari ASN. " Tahapan I ini kita telah menyalurkan Zakat Mal dari ASN yang sudah terkumpul dengan bazda untuk Beasiswa, Fakir Miskin serta Garim Masjid, " jelasnya. Hanya saja kata Adi Rozal, sepanjang ini zakat Mal di Kabupaten Kerinci hanya dari ASN. Sementara itu lumayan banyak kontraktor dan juga orang kaya yang...

Read More ›

Delapan Bulan Bangunan Puskesmas Abiansemal Mangkrak, Kontraktor Di-cut Pemkab Badung

TRIBUN- BALI. COM, MANGUPURA- Bangunan megah Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani nyatanya mangkrak. Awal mulanya, proyek yang dimulai tahun 2018 itu ditargetkan beres pada Januari 2019 lalu. Tetapi proyek itu molor, sampai Pemkab Badung memutuskan kontrak kerja dengan rekanan. Rencananya, Pemkab hendak menunjuk rekanan lain untuk meneruskan. Tetapi 8 bulan berlalu, saat ini masih belum terdapat tanda pengerjaan kembali. Sementara itu, pantauan di lapangan, bangunan Puskesmas itu telah nyaris beres. Tinggal pada bagian selatan masih belum tertata. Karenanya, bangunan yang telah berdiri megah itu mangkrak karena belum beroperasi. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang( PUPR) Badung IGA Arinda Trisnawati, berkata, mangkraknya proyek disebabkan tidak sesuai dengan sasaran pengerjaan. Beliau juga membetulkan sampai saat ini belum...

Read More ›

Bangun Rusun dan Rusus di NTB, Kontraktor Harus Kerja Sesuai Perjanjian

KOMPAS. com– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat( PUPR) melalui Satuan Kerja Non Vertikal tertentu( SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat( NTB) akan segera mewujudkan pembangunan Rumah Susun( Rusun) serta Rumah Khusus( Rukus) untuk warga NTB. Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTB Bulera mengatakan pihaknya siap untuk melakukan pembangunan itu. Di lain sisi, ia juga berharap pada semua kontraktor pelaksana untuk bisa melaksanakan proses konstruksi sesuai dengan detail yang direncanakan. “ Kita berharap dengan konstruksi gedung yang bagus hingga bisa tercapai keterpaduan antara perencanaan serta realisasi pembangunan di lapangan,” ucap Bulera usai Penandatanganan Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Rumah Susun serta Rumah Khusus Tahun Anggaran 2019 di NTB. Pada kegiatan yang serupa, ikut muncul juga beberapa kontraktor pelaksana pembangunan. Sebagian...

Read More ›

Usai Ambruk, Kontraktor Klaim Proyek Dijalankan Sesuai SOP

Beritautama. net, BOGOR– Direktur Operasional II PT Pembangunan Perumahan selaku kontraktor proyek jalan tol BORR seksi III Muhammad Toha Fauzi mengklim pelaksanaan proyeknya telah dijalani sesuai standar operasional( SOP) yang telah di sepakati bersama. “ Jika kita amati dari informasi yang di dapat, kita pelajari sebetulnya kontruksi ini telah diperiksa oleh berbagai pihak tentunya( proyek) aman,” tutur Muhammad Toha Fauzi, saat ditemui di tempat peristiwa masalah ambruknya proyek jalur tol BORR Seksi III, Rabu( 10/ 7). Ia berkata, sesungguhnya, pengerjaan proyek tol itu telah di cek oleh Komisi KKJTJ. Seluruhnya sudah sesuai SOP. Tercantum juga dengan sistem kerja. Pihaknya sudah menjadwalkan para pekerja dengan sistem sift pagi, siang serta malam. Namun demikian, pihaknya juga belum dapat memastikan musibah itu terjadi...

Read More ›

Pernah Dapat Proyek Bermasalah, Kejari Trenggalek Minta Kontraktor Tak Nakal: Jangan Pinjam Bendera

TRIBUNJATIM. COM, TRENGGALEK- Kepala Kejari Trenggalek Lulus Mustofa mengingatkan para kontraktor tak nakal dalam membangun proyek yang akan mereka kerjakan. Peringatan itu di informasikan dalam Penandatanganan 5 kontrak pembangunan gedung negara serta peningkatan jalan di Kabupaten Trenggalek, Selasa( 9/ 7/ 2019). " Janganlah pinjam bendera dalam proyek. Jika dari awal niatnya mau melakukan suatu pekerjaan, ya ikut lelang. Buat perusahaan sendiri. Janganlah pinjam perusahaan orang lain," tutur Lulus. Tidak hanya itu, permasalahan pinjam bendera dalam proyek dapat ditindak dengan cara hukum. Tidak hanya itu, kontraktor juga wajib memperhatikan tenggat waktu pengerjaan proyek sesuai ketentuan. 4 proyek pembangunan gedung diberi batasan maksimum pekerjaan tuntas hingga 25 Desember 2019. Sedangkan satu pekerjaan peningkatan jalan diberi waktu tenggat hingga 25 November. Supaya pengerjaan...

Read More ›

Sertifikasi SMK3 Di Kalimantan |021 298 357 53

Sertifikasi SMK3 Di Kalimantan

Sertifikasi SMK3 Di Kalimantan - Sistem Manajemen Keamanan serta Kesehatan Kerja ataupun disingkat SMK3 merupakan bagian dari system manajemen perusahaan secara totalitas dalam rangka pengendalian risiko yang berhubungan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kegiatan yang nyaman, berdaya guna serta produktif. Sertifikat SMK3 dikeluarkan oleh Kementrian Tenaga Kerja RI, Dengan merujuk pada Undang Undang Nomor 01 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja. Setelah itu di tegaskan dalam Peraturan Pemerintah PP. Nomor. 50 tahun 2012 mengenai Skema Manajemen Keamanan serta Kesehatan Kegiatan. Qyusi Consulting merupakan lembaga Sertifikasi SMK3 Di Kalimantan Inti dari penerapan Cara Sertifikasi SMK3 yang menciptakan apresiasi berbentuk Sertifikat SMK3. Skema Manajemen K3 merupakan penerapan kepada disiplin Industri dalam melaksanakan Kebijaksanaan, Metode dalam tiap proses pekerjaan, alhasil diharapkan penerapan Keamanan...

Read More ›

error: Content is protected