Penerapan K3 Yang Menjadi Dasar Hukum Penerapan Sertifikat SMK3 Di Indonesia

SMK3

Penerapan K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja) Yang Menjadi Dasar Hukum Penerapan Sertifikat SMK3 Di Indonesia, Memiliki Beberapa Dasar Hukum Pelaksanaan Di antaranya ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Rangkuman dasar-dasar hukum tersebut antara lain : UU No 1 Tahun 1970 . Tentang Keselamatan Kerja Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha.Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana.Adanya bahaya kerja di tempat itu. Permenaker No 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3 : Setiap perusahaan yang memperkerjakan seratus tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses...

Read More ›

Penerapan K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja)

Penerapan K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja)

Penerapan K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja) Yang Menjadi Dasar Hukum Penerapan Sertifikat SMK3 Di Indonesia, Memiliki Beberapa Dasar Hukum Pelaksanaan. Di antaranya ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Rangkuman dasar-dasar hukum tersebut antara lain : UU No 1 Tahun 1970 . Tentang Keselamatan Kerja Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha.Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana.Adanya bahaya kerja di tempat itu. Permenaker No 5 Tahun 1996. Tentang Sistem Manajemen K3 : Setiap perusahaan yang memperkerjakan seratus tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses...

Read More ›

Proses Mendapatkan Sertifikasi SMK3 Kemenaker

Sertifikasi SMK3

Untuk mendapatkan Sertifikasi SMK3 Kemenaker sendiri kita harus melalui berbagai Tahapan Persiapan Awal Persiapan awal sertifikasi , tentu saja dimulai dari keinginan dan komitmen dari Top Management untuk memperoleh sertifikat SMK3, menetapkan Tujuan Sertifikasi SMK3, untuk memperbaiki sistem manajemen K3 perusahaan ataupun juga untuk keperluan yang lain misalnya untuk persyaratan Tender, dsb. Komitmen Top Manajemen ini bisa diwujudkan dengan alokasi anggaran untuk sertifikasi SMK3, karena memang untuk memenuhi persyaratan sertifikasi SMK3, akan memerlukan anggaran yang lumayan besar. Baik itu untuk biaya sertifikasi SMK3, Biaya konsultan SMK3, Biaya Training SMK3, Transportasi Auditor, Transportasi Konsultan. Training Training SMK3 Training Training untuk persyaratan SMK3 diantaranya adalah : Training SMK3 Awareness atau Pemahaman SMK3Training P3K untuk Tim P3K Perusahaan atau OrganisasiTraining Pemadam KebakaranTraining Internal...

Read More ›

Apa saja persyaratan ISO 22000 Yang Harus Diterapkan ?

Setelah artikel sebelumnya yang membahas mengenai pendahuluan tentang ISO 22000 sebagai standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan (lihat artikel ISO 22000 sebagai persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Pangan), sekarang mari kita bahas mengenai persyaratan-persyaratan dalam standar ISO 22000. Pada dasarnya ISO 22000 mensyaratkan anda untuk merancang dan mendokumentasikan Sistem Manajemen Keamanan Pangan (FSMS). Secara umum ISO 22000 mempersyaratkan hal-hal sebagai berikut : • Komunikasi interaktif • Manajemen sistem • Program prasyarat dasar (prerquisite program; PRP) • Prinsip-prinsip HACCP Komunikasi Interaktif Komunikasi di seluruh rantai pangan sangat penting untuk memastikan bahwa semua bahaya keamanan pangan yang relevan diidentifikasi dan dikendalikan secara cukup pada setiap tahapan rantai pangan. Hal ini menyiratkan perlunya komunikasi antar organisasi hulu dan hilir yang ada dalam rantai pangan. Komunikasi...

Read More ›

Bupati Semarang Ingatkan Kontraktor Untuk Jaga Standar Mutu

BANDUNGAN, Standar mutu bangunan mestinya perlu dijaga sekaligus diwujudkan oleh kontraktor yang mengerjakan proyek di Kabupaten Semarang. Mengingat konstruksi seperti apapun, menurut Bupati Semarang, Mundjirin, saat ini bisa dilihat, dibaca, bahkan dievaluasi oleh masyarakat. “Jadi tidak bisa kita ditutup-tutupi. Karena yang bekerja sekarang adalah sistem, untuk itu kami berharap semuanya bekerja dengan baik. Yang akan jaya, tentu yang mengedepankan persaingan sehat,” kata Bupati Mundjirin, ketika menghadiri Musda dan Mekerda Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia (APAKSINDO) di Hotel Nugraha Wisata, Bandungan, Sabtu (23/2). Demikian halnya dari sisi pengguna bangunan, lanjutnya, nantinya bisa melihat. Apakah hasil pekerjaannya baik atau sebaliknya. Menurutnya, lima tahun itu waktu yang sangat singkat untuk melihat hasil pekerjaan kontraktor. “Kita lihat, ada bangunan apapun dan dimanapun yang lima...

Read More ›

Kerja Cepat, Dinas PUPR Babel Teken Kontrak Kerja Dengan Kontraktor Senilai Rp 178 Miliar

Sertifikasi SMK3

PANGKALPINANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Babel, mempercepat kinerja di tahun 2019, dengan menandatangani kontrak kerja sebanyak 24 paket pekerjaan dengan nilai Rp178 Milliar, yang dilaksanakan di awal tahun. Kepala Dinas PUPR Babel Noviar Ishak menegaskan, Dinas PUPR dengan prinsip kerja cepat, diharapkan dapat menyelesaikan semua proyek pekerjaan pada Oktober 2019. "Untuk mewujudkan itu, diawal tahun kami sudah menandatangani kontrak, kali ini yang sudah selesai lelang dan tandatangan ada 24 paket senilai Rp178 milliar," katanya, usai menandatangani kontrak dengan kontraktor, di Swiss-Belhotel, Pangkalpinang, Senin (18/2). Ia menyebutkan, tahun ini PUPR memiliki 60 paket pekerjaan dengan nilai Rp243 milliar, dan yang sudah selesai proses lelang 40 persen. "Yang dalam proses lelang saat ini ada 18 di Bidang Bina...

Read More ›

Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan Dalam ISO 9001

ISO 9001

Tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan adalah dua unsur penting yang dilakukan untuk menjamin sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan perusahaan dengan cara mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan pencegahannya, dan melaporkannya kepada pihak manajemen. Tindakan perbaikan dan pencegahan sebenarnya adalah dua hal yang saling berkaitan dan mirip. Hanya saja, tindakan perbaikan cenderung pada  penyelesaian masalah ketika masalah terjadi sedangkan tindakan pencegahan adalah proses untuk mencegah potensi masalah menjadi masalah di kemudian hari.  Berikut definisi lebih lengkap dari tindakan perbaikan dan pencegahan menurut ISO 9000:2005, sebuah standar yang berisi definisi dari kata atau istilah yang digunakan dalam Standar ISO 9001. Tindakan pencegahan Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial atau situasi potensial lain yang tidak dikehendaki CATATAN 1...

Read More ›

Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu

dokumentasi sistem manajemen mutu

Sistem Manajemen harus didokumentasikan perusahaan dalam bentuk manual, prosedur, instruksi kerja dan dokumentasi pendukung lainnya, berikut beberapa manfaatnya : Yang pertama dokumentasi merupakan persyaratan standar ISO 9001:2015. Artinya kita harus membuat dokumentasi sistem manajemen mutu yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi pelaksana proses.Dalam penerapan sistem manajemen mutu, perusahaan harus bisa menunjukkan bukti penerapan, sehingga dokumentasi yang dalam standar ISO 9001:2015 disebut dengan Informasi Terdokumentasi termasuk rekaman hasil pelaksanaan proses. Rekaman ini merupakan bukti obyektif bahwa sistem manajemen mutu diterapkan secara efektif.Konsultan ISO akan memberikan pelatihan Audit Internal dimana fungsi dokumentasi khususnya Prosedur Audit Internal akan menjadi pedoman bagi auditor untuk melakukan audit sistem manajemen mutu.Dokumentasi ISO 9001:2015 juga akan berfungsi sebagai bahan pelatihan karyawan termasuk karyawan baru perusahaan yang harus memahami proses...

Read More ›

Pengantar ISO 27001:2013

pengantar iso 27001

ISO 27001:2013 - Meningkatknya kebutuhan dan penggunaan TIK dalam menunjang aktfitas bisnis suatu organisasi akan meningkatkan nilai dari resiko akan gangguan keamanan informasi tersebut. Peningkatan gangguan resiko pada organisasi yang sangat bergantung pada layanan TIK akan sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi tersebut. Sehingga saat ini organisasi tersebut  harus  menyadari dan menerapkan  suatu kebijakan  yang tepat  untuk  melindungi  aset  informasi  yang dimiliki. Salah satu kebijakan yang dapat diambil oleh organisasi  untuk  mengatasi  gangguan keamanan  informasi  adalah  dengan  menerapkan manajemen keamanan informasi. ISO  27001:2013 merupakan  icon  sertifikasi  seri ISO  27000 terbaru yang rilis pada tahun 2013.  ISO  27001:2013 adalah  sebuah dokumen  standar  Sistem  Manajemen  Keamanan Informasi  (SMKI)  atau  Information  Security Managemen  System (ISMS)  yang  memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja...

Read More ›

Ribuan Tenaga Konstruksi Jabar Belum Bersertikat

AYOBANDUNG--Ribuan tenaga di bidang jasa konstruksi di Jawa Barat belum mengantongi sertifikat keterampilan dan tenaga ahli. Padahal, serrifikat tersebut diperlukan sebagai standardisasi kualifikasi keahlian di bidang jasa konstruksi nasional. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jawa Barat, Eman Sulaeman mengatakan hingga akhir tahun 2018 terdapat setidaknya 28.040 orang tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi. Jumlah itu diperkirakan mencapai 10% dari total tenaga konstruksi yang ada di Jabar.  "Sebanyak 28.000 itu yang sudah tersertifikasi semua. Kalau ditotalkan dengan yang ada seluruhnya baru sekitar 10%. Sama dengan persentase secara nasional," kata Eman kepada ayobandung.com selepas menghandiri rapimnas Perkopindo dan Pertapin di bilangan Cihampelas, Sabtu (9/2/2019). Untuk mengurangi jumlah tenaga yang belum tersertifikasi, Eman menuturkan LPJK Jabar melakukan percepatan sertifikasi di mana mereka menargetkan sebanyak 10.000...

Read More ›

error: Content is protected