Pengenalan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)

Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada Era Globalisasi, setiap perusahaan yang bersaing di dunia internasional harus memperhatikan segala aspek termasuk masalah ketenagakerjaan yang salah satunya mensyaratkan adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi para tenaga kerja. Di Indonesia Sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dikenal dengan istilah SMK3 sedangkan di dunia Internasional, standar K3 yang paling popular adalah OHSAS 18001. Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja. Pemikiran dasar dari K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para...

Read More ›

Penerapan K3 Yang Menjadi Dasar Hukum Penerapan Sertifikat SMK3 Di Indonesia

SMK3

Penerapan K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja) Yang Menjadi Dasar Hukum Penerapan Sertifikat SMK3 Di Indonesia, Memiliki Beberapa Dasar Hukum Pelaksanaan Di antaranya ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Rangkuman dasar-dasar hukum tersebut antara lain : UU No 1 Tahun 1970 . Tentang Keselamatan Kerja Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha.Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana.Adanya bahaya kerja di tempat itu. Permenaker No 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3 : Setiap perusahaan yang memperkerjakan seratus tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses...

Read More ›

Penerapan K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja)

Penerapan K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja)

Penerapan K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja) Yang Menjadi Dasar Hukum Penerapan Sertifikat SMK3 Di Indonesia, Memiliki Beberapa Dasar Hukum Pelaksanaan. Di antaranya ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Rangkuman dasar-dasar hukum tersebut antara lain : UU No 1 Tahun 1970 . Tentang Keselamatan Kerja Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha.Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana.Adanya bahaya kerja di tempat itu. Permenaker No 5 Tahun 1996. Tentang Sistem Manajemen K3 : Setiap perusahaan yang memperkerjakan seratus tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses...

Read More ›

Proses Mendapatkan Sertifikasi SMK3 Kemenaker

Sertifikasi SMK3

Untuk mendapatkan Sertifikasi SMK3 Kemenaker sendiri kita harus melalui berbagai Tahapan Persiapan Awal Persiapan awal sertifikasi , tentu saja dimulai dari keinginan dan komitmen dari Top Management untuk memperoleh sertifikat SMK3, menetapkan Tujuan Sertifikasi SMK3, untuk memperbaiki sistem manajemen K3 perusahaan ataupun juga untuk keperluan yang lain misalnya untuk persyaratan Tender, dsb. Komitmen Top Manajemen ini bisa diwujudkan dengan alokasi anggaran untuk sertifikasi SMK3, karena memang untuk memenuhi persyaratan sertifikasi SMK3, akan memerlukan anggaran yang lumayan besar. Baik itu untuk biaya sertifikasi SMK3, Biaya konsultan SMK3, Biaya Training SMK3, Transportasi Auditor, Transportasi Konsultan. Training Training SMK3 Training Training untuk persyaratan SMK3 diantaranya adalah : Training SMK3 Awareness atau Pemahaman SMK3Training P3K untuk Tim P3K Perusahaan atau OrganisasiTraining Pemadam KebakaranTraining Internal...

Read More ›

Cara Pemerintah Lindungi Pekerja Kontruksi dari Ancaman Pekerja Asing

SMK3

JawaPos.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tenaga kerja kontruksi kompeten dan bersertifikat melalui program sertifikasi. Saat ini, jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat baru sekitar 500 ribu dari 8,1 juta tenaga kerja konstruksi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan akan terus melanjutkan percepatan program sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia pada tahun 2019. Caranya dengan melakukan pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan dengan berbagai pihak mulai dari perguruan tinggi, asosiasi perusahaan konstruksi, BUMN konstruksi, dan juga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). “Kita memasuki era kompetisi. Proteksi bukan eranya lagi. Di bidang konstruksi kita kedepankan kompetisi . Kita tidak mungkin menahan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Untuk memenangkan kompetisi, kita harus lebih cepat, lebih murah, dan lebih...

Read More ›

Sertifikat K3 Perusahaan

sertifikat k3 perusahaan

Saat ini untuk mencari kerja yang sesuai dengan bidang yang kita miliki memang sangat sulit. Perusahaan pun biasanya memilih calon pekerja yang memiliki pendidikan tinggi, ditambah memiliki sertifikat sebagai penunjang. Alasan tersebut digunakan perusahaan agar dapat mempermudah menyeleksi calon karyawan sesuai dengan kriteria yang dipakai perusahaan. Selain memiliki pendidikan yang di targetkan perusahaan, skill dalam bekerja dan penunjang lain sangat dibutuhkan, seperti sertifikat yang telah disebutkan. Mengapa sertifikat sangat dibutuhkan saat melamar ke perusahaan? Sertifikat disini bukan hanya sertifikat prestasi, tapi juga sertifikat kemampuan. Tujuannya mempermudah kita untuk mencari pekerjaan dan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja sesuai dengan kemampuan kita. Dari sekian banyaknya calon pekerja, masih banyak juga yang masih belum mengenal istilah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan...

Read More ›

Kecelakaan Kerja 2018 Mencapai 173.105 Kasus

News - Kecelakaan Kerja 2018

Angka kecelakaan kerja terus menunjukkan tren meningkat. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat, pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan mencapai 123.041 kasus, sementara sepanjang 2018 mencapai 173.105 kasus dengan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 1,2 triliun. "Setiap tahunnya, rata-rata BPJS Ketenagakerjaan melayani 130 ribu kasus kecelakaan kerja, dari kasus-kasus ringan sampai dengan kasus-kasus yang berdampak fatal. Di antara semua kasus yang ditangani, masih didominasi oleh kasus-kasus kecelakaan kerja ringan di lingkungan pekerjaan yang berkarakter pabrik," kata Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Krishna Syarif di sela peringatan Bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2019, di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019. Meski tren kecelakaan itu terus meningkat, Krishna memandang kasus-kasus yang dilaporkan itu belum...

Read More ›

Persiapan Mendapatkan Sertifikat SMK3 Perusahaan

SMK3

Persiapan sebuah perusahaan untuk mendapatkan sertifikat SMK3 mengikuti aturan perundangan yang berlaku yaitu PP nomor 50 tahun 2012, yaitu dengan mengikuti prosedur yang telah di tetapkan. Prosedur Cara Persiapan Untuk Mendapatkan Sertifikat SMK3 Perusahaan : Konsultan Audit SMK3 pertama kali akan memberikan arahan agar pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) dimana timnya terdiri dari Ketua P2K3 (pimpinan tertinggi di tempat kerja seperti Direktur atau Direktur Utama, Presiden Direktur dst), Sekretaris P2K3 ( harus berkualifikasi AK3 ) dan anggota P2K3 adalah masing-masing perwakilan unit kerja yang telah ada.Pengesahan P2K3 oleh Disnaker Kabupaten/ Kota wilayah setempat, dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh disnaker setempat, beserta form isian wajib lapor perusahaan.Kegiatan Rapat P2K3. dilakukan secara rutin adalah cara persiapan mendapatkan sertifikat SMK3...

Read More ›

Sambut Bulan K3, PT PJB Targetkan Zero Accident 2019

Bulan K3

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) menggelar peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2019 di Unit Pembangkitan (UP) Paiton, Senin (14/1/2018). Dalam peringatan Bulan K3 tersebut, para perwakilan dari unit PT PJB mengikuti lomba terkait, dimulai dari parade hingga tujuh implementasi K3. Direktur Utama PT PJB, Iwan Agung Firstantara, mengatakan peringatan Bulan K3 ini merupakan kegiatan rutin yang digelar tiap tahun. "Targetnya membudayakan K3 dalam setiap aktivitas, sekaligus mendukung program pemerintah mewujudkan kemandirian masyarakat berbudaya K3," jelas Iwan. Meski rutin, dalam implementasinya harus ada pengembangan dan peningkatan hasil. Salah satunya target dari K3 ini adalah zero accident atau tanpa kecelakaan kerja yang sudah beberapa kali didapat di lingkungan PT PJB dan proper emas, yaitu penghargaan...

Read More ›

Sistem OSS Ancam Keberlangsungan Pengusaha Jasa Kontruksi

DIBERLAKUKANNYA sistem Online Single Submissions (OSS) untuk mengantongi surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) mengancam keberlangsungan pengusaha jasa konstruksi di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Dari 75 perusahaan yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) KBB, 32 perusahaan sudah gulung tikar.  "OSS sudah diberlakukan sekitar enam bulan lalu. Sejak itulah banyak perusahaan jasa konstruksi yang akhirnya berhenti beroperasi," kata Ketua Gapensi KBB Agus Rusnandar di Ngamprah, Senin (14/1/2019). Ia menambahkan, penyebab berhenti beroperasi karena banyak perusahaan yang tidak bisa memperpanjang IUJK. Di Bandung Barat belum ada perusahaan yang bisa memenuhi persyaratan IUJK. "OSS itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perusahaan jasa konstruksi di KBB rata-rata terbentur oleh syarat Izin Mendirikan Bangunan...

Read More ›

error: Content is protected