Pemangkasan Regulasi Perizinan Lewat Undang-Undang Cipta Kerja Dikhawatirkan Menimbulkan Sumber Korupsi Baru

(QyusiNews) – Transparency International Indonesia ( TII) menilai UU Cipta Kerja tidak akan langsung begitu saja bisa mencegah praktik korupsi di daerah sebagaimana diklaim oleh Pemerintah. Sekretaris Jenderal TII Danang Widoyoko mengemukakan pendapat, pemangkasan regulasi soal perizinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan mencegah praktik korupsi justru malahan bisa menimbulkan praktik korupsi di sektor lain. “Saya khawatirnya kemudian, kebutuhannya akan tetap ada, mereka akan mencari sumber-sumber lain sehingga saya kira ini kemungkinan akan muncul sumber-sumber korupsi baru,” kata Danang dalam acara diskusi bertajuk “UU Cipta Kerja vs Pemberantasan Korupsi”, Kamis (14/10/2020).

Kemudian, selain menimbulkan sumber-sumber korupsi baru, Danang juga khawatir value uang yang dikorupsi juga bisa menjadi lebih besar. “Mereka istilahnya menggali sumur lebih dalam, kalau tarif korupsinya lebih murah dengan ada yang ditarik, mereka akan men-charge lebih mahal,” kata Danang. Merujuk data indeks persepsi korupsi Indonesia, Danang menyebut, korupsi dalam pelayanan bisnis dan investasi sebenarnya sudah mengalami perbaikan sedangkan yang masih menjadi masalah adalah korupsi di sektor peradilan dan politik. Sedangkan, RUU Cipta Kerja tidak menyentuh dua hal yang menjadi persoalan mendasar tersebut.

Oleh sebab itu, menurut Danang, oknum-oknum pejabat di pemerintah daerah akan tetap melakukan praktik korupsi untuk kepentingannya sendiri-sendiri, misalnya untuk kepentingan politik kepala daerah. “Jadi, problem mendasar korupsinya tidak dibenahi tapi hanya digeser dari daerah ke pemerintah pusat. Apakah ini menyelesaikan korupsi, itu yang saya kira menjadi pertanyaan,” ujar dia. Ia menambahkan, kekhawatiran tetap menjamurnya praktik korupsi juga diperkuat oleh penyusunan RUU Cipta Kerja yang tak transparan serta melemahnya penegakan hukum. “Ketika kemudian proses akuntabilitas ini melemah, terutama penegakan hukum dan juga kooptasi lembaga peradilan, yang kita khawatirkan justru menggeser praktik rente dari pemda ke pemeritnah pusat,” kata Danang.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Presiden Joko Widodo mengklaim UU Cipta Kerja yang baru disahkan dapat mendukung upaya melawan korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun pemberantasan. “UU Cipta kerja ini akan mendukung upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi. Ini jelas,” kata Jokowi dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10/2020). Jokowi menyebut, UU Cipta Kerja memangkas regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit. Dengan aturan yang lebih sederhana dan tak berbelit, praktik korupsi dalam pembukaan suatu usaha diharapkan tak terjadi. “Karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan kedalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar pungli dapat dihilangkan,” kata dia.

sumber: kompas