Kontraktor usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontrak membagi hasil gross split yang ingin mendapatkan fasilitas pajak harus mengajukan permohonan. Permohonan itu diajukan secara langsung oleh operator kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Operator terdaftar. Adapun operator merupakan salah satu pemegang partisipasi interes yang ditunjuk sebagai wakil jika kontraktor terdiri atas beberapa participating interest. “Untuk mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud, Operator harus mengajukan permohonan secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Operator terdaftar,” demikian kutipan Pasal 5 ayat (1) PMK 67/2020. Permohonan itu harus dilampiri dengan dua dokumen persyaratan. Pertama, fotokopi kontrak bagi hasil. Kedua, surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Surat...

Read More ›

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melakukan penandatanganan 20 perjanjian yang terdiri dari 13 letter of agreement/Side Letter of Agreementantara (LoA) penjual dan pembeli serta 7 side letter atas kontrak bagi hasil(PSC). Dari 13 LoA yang ditandatangani, dua perjanjian sebagai implementasi Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 89K/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dengan total volume sebesar 46,3 billion british thermal unit per day(BBTUD). Sedangkan 11 perjanjian sebagai implementasi Kepmen ESDM Nomor 91K/2020 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (Plant Gate) dengan volume sebesar 213,73 BBTUD. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut hingga saat ini telah ditandatangani 25 dokumen perjanjian...

Read More ›

Kementerian Keuangan menerbitkan langkah yang mengatur tentang pemberian fasilitas pajak untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontrak bagi hasil gross split. Ketentuan itu tertuang dalam PMK 67/2020 yang diundangkan pada 16 Juni 2020. Aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2017 ini menyatakan kontraktor kontrak kerja sama berhak atas fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan pajak bumi dan bangunan (PBB). “Pemberian fasilitas perpajakan berupa PPN atau PPN dan PPnBM, serta PBB pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai dengan saat dimulainya produksi komersial dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah untuk dan atas nama Menteri,” demikian bunyi penggalan Pasal 3 beleid itu, seperti dikutip pada Jumat (26/6/2020). Langkah itu menjabarkan fasilitas yang...

Read More ›

SKK Migas menyebut keputusan pemberian insentif bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terdampak corona masih dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan. Salah satu dari sembilan insentif yang diusulkan yaitu berupa penundaan biaya pencadangan abandonment site restoration (ASR) atau biaya pasca tambang yang masih membutuhkan data pendukung seperti data kondisi keuangan KKKS. Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno, mengatakan bahwa pembahasan secara intensif terus dilakukan bersama Kementerian Keuangan. Adapun pembahasan masih berkutat pada keperluan data pendukung. "Semua progressing yang perlu data pendukung misalnya nomor satu untuk penundaan funding ASR diperlukan info situasi cash flow KKKS untuk pertimbangan," kata Julius. Sebelumnya, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan ada beberapa usulan yang diminta oleh perusahaan migas di tengah pandemi ini. Salah satunya yaitu penundaan...

Read More ›

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), melalui Anak Perusahaan PT Pertamina Gas (Pertagas), akan membangun pipa minyak mentah Rokan sepanjang ± 367 km dengan diameter 4-24 inchi. Proyek tersebut berada koridor Minas - Duri - Dumai dan Koridor Balam-Bangko-Dumai, Wilayah Kerja Rokan. Direktur Infrastrukstur dan Teknologi PGN, Redy Ferryanto, mengungkapkan proyek pipa di blok Rokan adalah upaya mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan lifting dari Blok Rokan, yang merupakan back-bone (sepertiga) produksi minyak bumi nasional. Proyek ini mendukung program pemerintah dengan meningkatkan efisiensi pembiayaan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. "Dengan alokasi biaya sekitar US$ 300 juta (sekitar Rp 4,2 triliun), PGN berhasil menekan biaya capex dengan efisiensi sekitar 30%. Proyek ini juga sudah direncanakan sebagai salah satu proyek utama PGN, sehubungan dengan...

Read More ›

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta pihak ketiga mitra industri hulu migas memberikan sebanyak 500 alat tes cepat (rapid test) untuk Pemerintah Provinsi Maluku  guna menanggulangi pandemi COVID-19 di daerah itu. Dalam keterangan SKK Migas yang diterima di Ambon, Minggu, disebutkan bahwa bantuan itu diberikan guna mewujudkan pelaksanaan tes cepat secara massal di Maluku. Seluruh pelaku usaha hulu migas di wilayah Papua dan Maluku bersinergi untuk membantu pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Kegiatan sinergi industri hulu migas wilayah Papua dan Maluku bersama Pemprov Maluku kali ini diwujudkan dalam bentuk pemberian 500 alat tes cepat kepada Gugus Tugas Percepatan Pnanganan COVID-19 Provinsi Maluku dan Rumah Sakit TNI AL...

Read More ›