SKK Migas Perwakilan Kalimantan & Sulawesi (Kalsul) – Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) di Wilayah Kalimantan & Sulawesi (Kalsul) dalam melaksanakan kegiatan selain menerapkan secara ketat Protokol Kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 disetiap perusahaan migas, di setiap KKKS secara berkelanjutan telah bergotong royong berpartisipasi memberikan dukungan bantuan penanggulangan COVID-19 yang merupakan bentuk kepedulian kepada stakeholder khususnya di sekitar wilayah operasi. Hal itu diungkap Kepala SKK Migas Perwakilan Kalimantan & Sulawesi (Kalsul) Syaifudin dalam kegiatan bersama  Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) di Wilayah Kalimantan & Sulawesi “Sapa Wartawan”, yang dimaksudkan untuk menyapa dan silaturahmi guna saling dukung dan menguatkan dalam menghadapi pandemi Covid-19 melalui Video Conference, Jumat (15/5/2020). Menurut Syaifudin, dukungan bantuan penanggulangan Covid-19 yang telah disalurkan mulai tanggal 23 Maret 2020 hingga...

Read More ›

SKK Migas meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang terdampak kebijakan penyesuaian harga gas hulu memahami skema penggantian bagian kontraktor yang akan dilakukan secara kuartalan. Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief S. Handoko mengatakan sesuai peraturan No. 40/2016 penerimaan bagian kontraktor tetap akan dijaga. Hanya saja, diperlukan pengertian dari KKKS bahwa penggantian bagiannya dilakukan secara kuartalan. Saat ini, SKK Migas tengah menyusun surat kepada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan terkait mekanisme menjaga bagian kontraktor dengan mekanisme dan tata cara penagihan serta pembayaran selisih harga gas. "Ini sedang kami konsep, tapi menuju surat ini kami sudah intens meeting dengan ESDM dan Direktorat Jenderal Anggaran, karena untuk mengganti selisih harga ke KKKS, makanya kita juga harus memberitahu [Kemenkeu], untuk pengembalian ke...

Read More ›

Meski harga minyak dunia rendah, namun PT Pertamina (Persero) tetap membeli minyak dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Direktur Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha dan Hulu Migas (SKK Migas) Julius Wiratno mengatakan harga minyak di dalam dan luar negeri sama-sama rendah. "Diutamakan dari lifting internal atau domestik," ungkapnya. Ia menjelaskan, dari sisi operasional akan utamakan lifting dalam negeri demi mengejar target dengan berbagai cara. Misalnya dengan membangun capacity di storage tank. Baik yang floating storage maupun yang di darat. "Dan juga mengoptimalkan pola dan frekuensi lifting dari kapal-kapal Pertamina sebagai offtaker," jelasnya. Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan produksi kilang di hulu tidak bisa dihentikan. Pihak Pertamina saat ini memprioritaskan penyerapan crude dalam negeri. "Ini...

Read More ›

Penguatan data yang diberikan kepada investor atau kontraktor yang akan melakukan eksplorasi di wilayah kerja dapat menjadi solusi untuk menghindari kegagalan eksplorasi. Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) harus bisa membuat data yang lebih akurat. Pasalnya, keakurasian data sangat dibutuhkan untuk investor mengingat hal tersebut dapat menentukan nilai keekonomian suatu proyek. Selain itu, skema kontrak kerja atau production sharing contract (PSC) cost recovery bisa mendorong investor untuk mendapatkan cadangan migas. Adapun, pada tahun ini SKK Migas menurunkan target gross revenue dari US$32,09 miliar menjadi US$19,95 miiliar dengan perincian US$6,7 miliar merupakan bagian pemerintah, US$9,11 bagian cost recovery, dan US$4,15 miliar bagian kontraktor....

Read More ›

Sebanyak 14 Perjanjian Penyesuaian Harga Gas Bumi ditandatangani oleh empat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) dan 11 pembeli gas bumi untuk sektor industri pupuk, baja, dan sektor industri melalui pemilik fasilitas pipa. Penandatangan disaksikan Menteri ESDM, Arifin Tasrif dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto secara virtual pada Rabu (20/5). "Jumlah total volume yang ditandatangani hari ini lebih dari 330 BBTUD," kata Dwi. Jumlah volume ini berkisar 28 persen dari total volume sebesar 1.188 BBTUD yang diatur dalam Kepmen ESDM No 89K/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. "Volume gas lainnya, kami tengah melakukan finalisasi perjanjian-perjanjian dengan melakukan diskusi antara pembeli dan penjual. Dalam hal ini SKK Migas bertindak sebagai supervisi," ucap Dwi....

Read More ›

Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) memegang peranan penting dalam sebuah kegiatan migas. Sehingga dapat dikatakan SMKM bukanlah alat pelengkap dalam industri migas. Untuk itu, semua pihak terkait seperti pemerintah, kontraktor migas, maupun perusahaan migas diminta untuk terus-menerus melakukan evaluasi terhadap SMKM. Meski begitu, SMKM bukan berarti menghilangkan prinsip keselamatan migas yang selama ini telah dikenal yakni Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). “Tidak ada yang lebih rendah atau tinggi, keduanya sama. SMKM adalah substansi sementara SMK3 adalah elemen yang berisikan SMKM. Apabila memenuhi semua substansi yang terdapat dalam SMKM, maka akan memenuhi SMK3,” ujar Mirza Mahendra dalam keterangannya, Kamis (21/5/2020). Hal ini ditegaskan Mirza dalam web seminar (webinar) kedua yang digelar Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keteknikan Minyak dan Gas...

Read More ›

Volume gas sebesar 330 BBTUD ditandatangani dalam 14 Perjanjian Penyesuaian Harga Gas Bumi oleh 4 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan 11 pembeli gas bumi untuk sektor industri pupuk, baja, dan sektor Industri melalui pemilik fasilitas pipa. Jumlah ini berkisar 28% dari total volume sebesar 1.188 BBTUD yang diatur dalam Kepmen ESDM No 89K/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. "Jumlah total volume yang ditandatangani hari ini lebih dari 330 BBTUD," ungkap Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto secara virtual pada Rabu (20/5/2020) dalam penandatanganan yang juga disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.
 Lebih lanjut ia menjelaskan, terkait dengan volume gas lainnya,...

Read More ›

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional (BSN), Zakiyah, menilai marketplace selaku yang memfasilitasi pembeli dan penjual untuk berbelanja online perlu untuk menerapkan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI). Zakiyah mengatakan bahwa SMKI erat kaitannya dengan bagaimana keamanan informasi itu terjaga, mengingat informasi yang terdapat di dalam market place seperti data-data pelanggan adalah aset yang sangat bernilai yang harus dijaga. “Ini sebenarnya tidak lain adalah SMKI ini mengajak compliance juga terhadap undang-undang perlindungan data. Kalau berbicara sistem manajemen, bergaris lurus dengan penyusunan strategi organisasinya. Bagaimana keamanan siber, tata kelola, dan kemudian juga membangun kepercayaan bisnis dari kebocoran informasi [yang] mungkin bisa menimbulkan menurunkan kepercayaan maupun nilai dari tingkat investasi suatu organisasi. Yang penting lagi adalah bagaimana kita bisa...

Read More ›

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) implementasi kebijakan penyesuaian harga gas bumi untuk sektor industri. Juknis tersebut merupakan turunan dari peraturan perundangan yang diterbitkan Menteri ESDM pada April 2020. Kebijakan penyesuaian harga gas tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 8 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 89 Tahun 2020. Kedua aturan ini merupakan turunan dari Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Permen ESDM No 8/2020 mengatur pemberlakuan harga gas bumi sebesar USD 6 per MMBTU di titik serah pengguna (plant gate) untuk tujuh sektor industri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet....

Read More ›

Kementerian ESDM diminta untuk menurunkan harga gas industri sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016, untuk menjaga keberlangsungan usaha badan usaha hilir minyak dan gas bumi. Kebijakan ini menyusul diterapkannya harga gas menjadi 6 dollar Amerika Serikat (AS) per MMBTU (Millions British Thermal Units). Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan, penurunan harga gas dilakukan melalui penyesuaian harga hulu dengan pengurangan porsi pemerintah dan tetap mempertimbangkan keekonomian industri yang termasuk dalam Perpres tersebut. "Penurunan harga gas dilakukan melalui penyesuaian harga hulu dengan pengurangan porsi pemerintah dan tetap mempertimbangkan keekonomian industri yang termasuk dalam Perpres 40/2016, BUMN yang menerima subsidi dan kompensasi gas, dan dengan margin yang wajar untuk menjaga keberlangsungan usaha BUMN dan Badan Usaha Hilir lainnya," ujar Sugeng...

Read More ›