Cari Perizinan Perumahan yang Salahi Aturan

Delegasi Bupati Sumedang Erwan Setiawan menegaskan Pemerintah Daerah( Sumedang) selama berprofesi sebagai wakil bupati, ia tidak sempat mengeluarkan izin terpaut pembangunan perumahan yang berada di wilayah rawan longsor. “ Selama Kepala Daerahnya Pak Dony dengan saya, alhamdulillah sampai saat ini kita tidak sempat memberikan izin perumahan paling utama di kawasan rawan musibah,” ucap Erwan disaat peninjau evakuasi longsor di Cimanggung. Kendati begitu, kata dia, dirinya akan mencari dokumen perizinan pembangunan tersebut. Meski terdapat izin, dirinya tetap akan mencabut perizinnya. “Ini akan kami teruskan. Bahkan yang sudah keluar izin apabila ada potensi melanggar dan bencana akan kami berhentikan dan cabut,” katanya. Saat disinggung penyelidikan izin sudah sampai mana, dirinya engga membeberkan. Dengan alasan fokus pada evakuasi korban bencana terlebih dahulu. “Saat...

Read More ›

KPK Geledah Rumah Dinas Wali Kota Batu Terkait Kasus Gratifikasi

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) menggeledah 2 posisi di Kota Batu, Jawa Timur. Penggeledahan dicoba di rumah dinas Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko serta rumah seseorang karyawan pribadi mantan Wali Kota Batu. ’’ Hari ini Kamis( 14/ 1/ 2021), tim penyidik KPK kembali melakukan kegiatan penggeledahan di 2 posisi di Kota Batu ialah Rumah Dinas Walikota Batu serta salah satu rumah karyawan pribadi mantan wali kota Batu,’’ tutur pelaksana tugas( Plt) ahli ucapan KPK, Ali Fikri pada Kamis( 14/ 1). Penggeledahan ini berkaitan dengan kegiatan penyidikan dugaan korupsi penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kota Batu tahun 2011–2017. KPK akan menginformasikan sejumlah barang bukti yang diamankan setelah penggeledahan selesai dilakukan. ’’Perkembangan akan diinfokan lebih lanjut,’’ ujar Ali. Tim penyidik KPK, pada...

Read More ›

KPK Periksa Edhy Prabowo, Dalami Pembentukan Tim Uji Tuntas Perizinan Lobster

Interogator Komisi Pemberantasan Penggelapan kembali mengecek mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai terdakwa permasalahan suap terpaut izin ekspor bibit lobster. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menggali informasi soal pembentukan Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. "Tersangka EP (Edhy) diperiksa sebagai tersangka, didalami pengetahuannya mengenai alasan dan dasar pembentukan serta penunjukan Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perijinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster," kata Ali, Kamis (14/1/2021).  Baca juga: Kasus Suap Ekspor Benih Lobster, KPK Dalami Pemberian Uang kepada Edhy Prabowo Ali mengatakan, tim tersebut diduga menjadi perantara dalam penerimaan sejumlah fee dari para eksportir benih lobster. Diketahui, tim yang dipimpin oleh dua staf khusus Edhy, Andreau Pribadi Misata dan Safri, itu...

Read More ›

Penerimaan Pajak Perikanan Tangkap Capai Rp600 Miliar

Kementerian Kelautan dan Perikanan( KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap( DJPT) mencatat Pendapatan Negara Bukan Pajak( PNBP) sumber daya alam perikanan menggapai Rp600, 4 miliyar per 31 Desember 2020. Nilai tersebut melewati capaian keseluruhan PNBP 2019 sebesar Rp521, 37 miliyar. Pelaksana tugas( Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengatakan persentase capaian PNBP 2020 sebesar 66, 69 persen dari sasaran yang sudah ditetapkan Rp900, 3 miliyar. Ia mengatakan, banyak permohonan izin perikanan tangkap yang masuk lewat sistem informasi izin layanan cepat( SILAT).  "Layanan perizinan melalui SILAT ini telah kita inisiasi sejak 2019 lalu. Prosesnya cepat selama satu jam dan buka layanan ini 24 jam pada hari kerja mengingat banyaknya permohonan izin yang masuk," ujar Zaini dalam keterangan resminya. Zaini...

Read More ›

KKP digitalisasi dokumen pemantauan kapal dengan E-Service SKAT

Kementrian Kelautan dan Perikanan( KKP) mempermudah pengurusan akta untuk pemilik kapal dengan mempraktikkan Electronic Service Pesan Keterangan Aktivasi Transmitter( E- Service SKAT) garapan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada- Ditjen PSDKP. Inovasi ini merupakan jawaban KKP untuk mewujudkan transformasi dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha dimana salah satu instruksinya adalah untuk mengurangi jumlah, penyederhanaan prosedur dan persyaratan, serta percepatan penerbitan perizinan berusaha, melalui perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha di masing-masing Kementerian/Lembaga. Selain itu, tahun 2020 merupakan ujian besar dalam dunia pelayanan publik karena adanya pandemi Covid-19, tak banyak pilihan karena pembatasan-pembatasan interaksi harus dilakukan, termasuk dalam...

Read More ›

KPK Geledah Pemkot Batu, Ini Pernyataan Wali Kota

Wali Kota Batu, Jawa Timur, Dewanti Rumpoko mengatakan alasan Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) menggeledah ruang kerjanya dan sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemkot Batu untuk melengkapi data serta mencari bukti dokumen kasus suap tahun 2011- 2017. Salah satu bukti akta yang dicari KPK merupakan dokumen yang berkaitan dengan perizinan pariwisata. " KPK ke Pemkot Batu sebab terdapat keadaan yang belum lengkap di data buat tahun 2011- 2017," tutur Dewanti Rumpoko pada wartawan berakhir melaksanakan penanaman tumbuhan serta mengadakan ritual selamatan bersama aparat PDI Perjuangan Jawa Timur dalam rangka peringatan hari lahir PDI Perjuangan di Arboretum Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dewanti mengaku luang berkomunikasi dengan penyidik KPK. Apalagi, penyidik KPK menyatakan mencari dokumen perizinan pariwisata. "Ke tempat saya pun,...

Read More ›

Kala Perhutanan Sosial Tak Masuk Proyek Strategis Nasional

Pada 3 November lalu Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas dan meminta jajarannya menyelesaikan sasaran perhutanan sosial. Program reforma agraria serta perhutanan sosial sudah memasuki tahun keenam. Pemerintahan Jokowi periode awal menargetkan 12, 7 juta hektar hutan untuk distribusi hutan rakyat. Sampai Desember 2020 ini, baru terealisasi sekitar 4, 4 juta hektar. Dalam ratas itu, Jokowi menjelaskan, perhutanan sosial bukan sebatas pemberian izin atau mengeluarkan surat keputusan( SK) kepada masyarakat. Terpenting lagi, tuturnya, pendampingan untuk program- program lanjutan, seperti, pandangan bidang usaha perhutanan sosial sesuai kemampuan masyarakat. Dia contohkan, ada bisnis ekowisata, agrosilvopastoral, bioenergi, bisnis hasil hutan bukan kayu, agroforestri dan lain-lain. “Semua sebetulnya menghasilkan, bisa menyejahterakan, tetapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan,” katanya. Pendampingan ini, katanya, harus terintegrasi,...

Read More ›

PNBP Perikanan Tangkap 2020 Cuma 66,69 Persen dari Target

 Kementerian Kelautan dan Perikanan( KKP) menulis realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam( PNBP SDA) dari zona perikanan tangkap menggapai Rp600, 4 miliyar pada 2020 ataupun 66, 69 persen dari target tahunan Rp900, 3 miliyar. Biarpun tidak menggapai target, tetapi Pelaksana Tugas( Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini berkata realisasi ini setidaknya sudah melampaui tahun lalu. Terdaftar, realisasi PNBP perikanan tangkap sebesar Rp521, 37 miliyar pada 2019. Realisasinya naik 15,15 persen dari tahun lalu. Menurut Zaini, realisasi PNBP perikanan tangkap meningkat karena proses izin perikanan tangkap melalui informasi izin layanan cepat (SILAT) lebih cepat dari sebelumnya. "Tidak hanya proses cepat selama satu jam saja, kita juga buka layanan ini 24 jam pada hari kerja mengingat banyaknya permohonan izin...

Read More ›

Trenggono Susun Formula Baru PNBP Sektor Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya mengkaji perumusan terkini atas Penerimaan Negara Bukan Pajak( PNBP) di sektor kelautan dan perikanan( KP).  Salah satu alasannya, perolehan PNBP disaat ini tidak cocok dengan potensinya. Di bidang perikanan tangkap misalnya, Trenggono ingin mengubah pendekatan PNBP dari izin menjadi pungutan hasil perikanan( PHP). Menteri Trenggono mencontohkan, PNBP bidang perikanan tangkap pada 1 Januari-29 Desember 2020 yang hanya Rp 596,92 miliar itu tidak sebanding dengan estimasi tangkapan ikan yang sebesar 7,70 juta ton. Untuk itu, Trenggono meminta jajarannya menghitung ulang potensi PNBP yang bisa dimaksimalkan untuk pemasukan negara. “Jadi misal nilai tahun 2021 seluruh perizinan bebas biaya tapi produksi penangkapannya ada yang masuk ke negara. Saya ingin benefit- nya bukan dari perizinan...

Read More ›

Penindakan Bangunan Ilegal di Bawah Sutet ‘Setengah Hati’, ada Oknum yang ‘Main Mata

Kinerja Satpol PP dan Suku Dinas Membuat Karya, Aturan Ruang dan Pertanahan( CKKTRP) ataupun CITATA Jakarta Barat dalam menertibkan bangunan bermasalah dipertanyakan masyarakat. Sebelumnya masyarakat mempertanyakan perizinan bangunan Agung Sedayu Group( ASG) yang berada di Jalur Lingkar Luar Barat, Kawasan Apartemen Puri Mansion, Kembangan, Jakarta Barat karena dibangun tepat di dasar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi( Sutet). Pasalnya, hingga kini pembangunan masih berlanjut dan tidak terlihat ada plang/papan segel di lokasi. Tidak diketahui apakah memang sengaja tidak disegel alias dibiarkan atau memang disembunyikan Hal itu diungkapkan oleh Leman, salah seorang warga Jakarta Barat yang semakin curiga melihat ketimpangan tersebut. Leman juga menilai penindakannya ‘setengah hati’ karena tak kunjung dibongkar. “Padahal Bapak Wali Kota Jakbar responnya sudah bagus karena sudah memerintahkan...

Read More ›