Trenggono Susun Formula Baru PNBP Sektor Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya mengkaji perumusan terkini atas Penerimaan Negara Bukan Pajak( PNBP) di sektor kelautan dan perikanan( KP).  Salah satu alasannya, perolehan PNBP disaat ini tidak cocok dengan potensinya. Di bidang perikanan tangkap misalnya, Trenggono ingin mengubah pendekatan PNBP dari izin menjadi pungutan hasil perikanan( PHP). Menteri Trenggono mencontohkan, PNBP bidang perikanan tangkap pada 1 Januari-29 Desember 2020 yang hanya Rp 596,92 miliar itu tidak sebanding dengan estimasi tangkapan ikan yang sebesar 7,70 juta ton. Untuk itu, Trenggono meminta jajarannya menghitung ulang potensi PNBP yang bisa dimaksimalkan untuk pemasukan negara. “Jadi misal nilai tahun 2021 seluruh perizinan bebas biaya tapi produksi penangkapannya ada yang masuk ke negara. Saya ingin benefit- nya bukan dari perizinan...

Read More ›

Penindakan Bangunan Ilegal di Bawah Sutet ‘Setengah Hati’, ada Oknum yang ‘Main Mata

Kinerja Satpol PP dan Suku Dinas Membuat Karya, Aturan Ruang dan Pertanahan( CKKTRP) ataupun CITATA Jakarta Barat dalam menertibkan bangunan bermasalah dipertanyakan masyarakat. Sebelumnya masyarakat mempertanyakan perizinan bangunan Agung Sedayu Group( ASG) yang berada di Jalur Lingkar Luar Barat, Kawasan Apartemen Puri Mansion, Kembangan, Jakarta Barat karena dibangun tepat di dasar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi( Sutet). Pasalnya, hingga kini pembangunan masih berlanjut dan tidak terlihat ada plang/papan segel di lokasi. Tidak diketahui apakah memang sengaja tidak disegel alias dibiarkan atau memang disembunyikan Hal itu diungkapkan oleh Leman, salah seorang warga Jakarta Barat yang semakin curiga melihat ketimpangan tersebut. Leman juga menilai penindakannya ‘setengah hati’ karena tak kunjung dibongkar. “Padahal Bapak Wali Kota Jakbar responnya sudah bagus karena sudah memerintahkan...

Read More ›

Warga Banten Nekat Ke Mekkah Pakai Kuda Besi

H. Tb Masduki merupakan tokoh dan Penggiat Pergerakan Moralitas Masyarakat( Permas) Banten. Menariknya, beliau baru pertama kali melepas kepergian Bambang Sukmana ke Tanah Suci Makkah melalui jalur darat dengan mengendarai Motor atau Solo Riding. Masduki mengingatkan tidak hanya fisik dan mental persiapan akta perizinan perlengkapan diri serta bermotor jangan dilupakan. Selain itu, Masduki juga berpesan sampaikan pesan moril ini kesetiap Negara yang dilalui, Negara Republik Indonesia adalah Bangsa yang humanis dan cinta damai, memiliki beragam suku bangsa dan bahasa, khususnya Banten. “Perkenalkan budaya kita seperti debus dan destinasi pariwisata yang tidak kalah dengan daerah lain,” ujar Masduki, di Kawasan Banten Lama “Selamat jalan sukses kembali dengan selamat bawa energi positif setelah kembali ke Tanah Air,” imbuhnya. Bambang Sukmana (44), pria...

Read More ›

Kontainer Komoditas Ganjal Eksportir, Ongkos Kapal Terdampak

Denyut nadi pasar ekspor untuk produk Indonesia, khususnya Jawa Timur bertambah menunjukkan porsi positif. Hanya saja, kendala pengiriman produk ke luar negeri masih menjadi belenggu yang tidak bisa dihapuskan keberadaannya. Belakangan, eksportir Jawa Timur mengalami hambatan pada proses pengiriman barang/ komoditas ekspor ke pasar negara tujuan. Halangan teknis yang dirasa eksportir Jatim itu tidak lain merupakan aspek ketersediaan ruang yang lumayan buat melapis pengiriman. Isdarmawan, Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim menuturkan, untuk fasilitas perizinan dan kelengkapan dokumen ekspor telah terpenuhi kemudahannya. Sayangnya, proses tersebut, tak seiring dengan kecukupan kontainer sebagai media pembungkus komoditas. “Ya. Masalah kontainer ekspor ini juga karena Covid-19 yang menimpa seluruh dunia, termasuk Indonesia,” aku Pak Is, sapaannya dalam pesan pendeknya. Praktis, hambatan kekurangan persediaan...

Read More ›

Dipertanyakan, Mekanisme Izin Merekam dan Memotret di Persidangan dalam Aturan Baru MA

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan( LeIP) Liza Farihah mempersoalkan beberapa perihal terpaut metode perizinan dalam peraturan baru Mahkamah Agung( MA) pertanyaan perekaman dan pengambilan gambar di persidangan. Di antara lain, tutur Liza, apakah ada petugas khusus ataupun Panitera Pengganti di ruang konferensi yang memberikan izin untuk memotret ataupun merekam video. "Hal yang harusnya disorot adalah bagaimana mekanisme izin ke Hakim atau Ketua Majelis Hakim? Apakah wartawan atau publik menghadap ke Meja Majelis Hakim sebelum sidang dimulai? Apakah Ketua Majelis Hakim menanyakan siapa saja wartawan dan memberi izin sebelum sidang dimulai. Namun demikian Liza menilai pengaturan soal pengambilan foto, rekaman audio atau audio visual yang diatur di PERMA 5 tahun 2020 bukan bersifat larangan melainkan perlunya izin...

Read More ›

Izin Reklamasi Coastal Road Molor Lagi

Pengurusan pengerukan serta reklamasi coastal road Balikpapan molor lagi. Memasuki minggu kedua Desember 2020, keseluruhan akta perizinan yang disusun penanam modal belum di informasikan ke Kementerian Perhubungan. Sementara itu, sebelumnya ditargetkan keseluruhan akta bisa diselesaikan dan diserahkan ke Direktorat Jenderal( Ditjen) Perhubungan Laut Kemenhub paling lambat akhir November lalu. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setkot Balikpapan Freddy Oktovianus Nelwan berterus terang sudah bertemu konsultan yang mempersiapkan dokumen perizinan tersebut. Konsultan itu ditunjuk investor yang akan menggarap coastal road itu, bermukim memenuhi sebagian dokumen dari perusahaan. Tanpa memerinci dokumen yang dimaksud, pria berkacamata itu menyebut harus dipenuhi sebagai syarat administrasi perizinan tersebut. “Kalau sudah ada, ya kita bantu prosesnya,” ucap dia ditemui Kaltim Post di Balai Kota Pria yang juga menjabat ketua Wadah Koordinasi...

Read More ›

Sempat Disegel, Tiga Bangunan di Area PLN Dibuka Lagi

 Bangu­nan bodong atau tanpa izin di area PLN Leuwiliang sem­pat disegel UPT Pengawas Bangunan III wilayah Leuwi­liang, Kamis (10/12). Penye­gelan dilakukan Dinas Peru­mahan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) dan Satpol PP Kabupaten Bogor lantaran teguran yang dilay­angkan tidak dihiraukan. Kepala UPT III DPKPP, Wal­ter Rumsory, mengaku telah memberikan surat teguran ketiga kepada pemilik bangu­nan. Bangunan baru tanpa izin tersebut didirikan saat PLN mengontrak ke pihak Dana Pensiunan. ”Kami segel sesuai aturan berlaku,” ung­kapnya. Saat dikonfirmasi soal penye­gelan bangunan bodong ter­sebut, Manajer PLN Leuwili­ang Faizal Setia Permana mengakuinya. Ia menjelaskan, ada beberapa bangunan baru yang belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Di antaranya lahan parkir, ruang gudang material dan pos sekuriti. Meski begitu, Faizal memastikan bahwa segel yang sebelumnya dipa­sang kini telah...

Read More ›

Di UU Cipta Kerja, Kapal Perikanan Hanya Perlu Bawa 3 Dokumen Saat Melaut

  Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah memberikan kemudahan bagi nelayan untuk tangkap ikan berupa dokumen yang perlu dibawa saat melaut. Bila sebelumnya harus ada 16 dokumen yang dibawa, kini hanya perlu membawa 3 dokumen saat berlayar. "Makanya di perundang-undang ini hanya ada 3 surat yang perlu dibawa di atas kapal," kata Plt. Dirjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Zain dalam dialog Serap Aspirasi: Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Pertanian, Kelautan & Perikanan, Lombok, NTB, Senin (7/12). Tiga dokumen yang wajib dibawa antara lain Surat izin penangkapan ikan, surat izin berlayar dan surat laik operasi (SLO). Dokumen-dokumen ini menjadi pengganti 16 dokumen yang sebelumnya menjadi syarat kapal ikan yang menangkap ikan di laut....

Read More ›

error: Content is protected