Kala Perhutanan Sosial Tak Masuk Proyek Strategis Nasional

Pada 3 November lalu Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas dan meminta jajarannya menyelesaikan sasaran perhutanan sosial. Program reforma agraria serta perhutanan sosial sudah memasuki tahun keenam. Pemerintahan Jokowi periode awal menargetkan 12, 7 juta hektar hutan untuk distribusi hutan rakyat. Sampai Desember 2020 ini, baru terealisasi sekitar 4, 4 juta hektar.

Dalam ratas itu, Jokowi menjelaskan, perhutanan sosial bukan sebatas pemberian izin atau mengeluarkan surat keputusan( SK) kepada masyarakat. Terpenting lagi, tuturnya, pendampingan untuk program- program lanjutan, seperti, pandangan bidang usaha perhutanan sosial sesuai kemampuan masyarakat.

Dia contohkan, ada bisnis ekowisata, agrosilvopastoral, bioenergi, bisnis hasil hutan bukan kayu, agroforestri dan lain-lain.

“Semua sebetulnya menghasilkan, bisa menyejahterakan, tetapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan,” katanya.

Pendampingan ini, katanya, harus terintegrasi, mulai setelah surat keputusan, penyiapan sarana dan prasarana produksi, hingga pelatihan-pelatihan. Kalau itu jalan, katanya, kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) akan berkembang dengan baik.

Bambang Supriyanto, Direktur Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan, sedang menyiapkan peta jalan (roadmap) mengejar target percepatan di sisa waktu dengan berkolaborasi bersama pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil maupun akademisi.

Sampai 28 Desember, realisasi perhutanan sosial mencapai 4.417.937,72 hektar dalam distribusi akses. Sebesar 1.656.161,15 hektar hutan desa, 792.398,64 hekar hutan kemasyarakatan, 353.861 hektar hutan tanaman rakyat, 437.739,76 hektar Kulin KK, 30.119,49 hektar IPHPS, dan 56.903 hutan adat. Ada 1.090.754 hektar luas indikatif hutan adat.

Berdasarkan data KLHK, kontribusi perhutanan sosial dalam kebutuhan nasional mencakup banyak sektor, antara lain, untuk buah-buahan 55%, kayu-kayuan 9,6%, tanaman pangan 6,28%, aren 6,28%, kopi 4,67%, dan lain-lain.

Sedangkan kontribusi tenaga kerja di perhutanan sosial bisa menyumbang hampir 2%, sekitar 2.196.621 tenaga kerja dari total 136.180.000 tenaga kerja.

Angka ini, lebih rendah dibandingkan 2018 mencapai 1,3 juta hektar dan 2019 sampai 1,6 juta hektar. “Tahun ini memang ada penurunan 1 juta hektar dibandingkan tahun sebelumnya karena pandemi menghambat proses perizinan.”

KLHK pun melaksanakan inovasi untuk percepatan mencapai sasaran di tengah situasi pandemi ini dengan menerbitkan Perdirjen PSKL No 13 Tahun 2020 pada Oktober kemudian yang mengatur aturan metode verifikasi subyek penerima dan obyek perhutanan sosial dengan cara virtual.

Bersumber pada data KHLK, masyarakat miskin di area hutan sekitar 10, 2 juta ataupun 36, 73% dari total masyarakat miskin di Indonesia. Kondisi masyarakat sekitar hutan juga hadapi ketimpangan dalam akses pemanfatan hutan, dekat 96% diatur swasta, cuma 4% masyarakat.

“Dengan perhutanan sosial, lapangan profesi terbuka dan jadi pemecahan dalam kondisi COVID- 19 dan mengurai kasus terkait ketimpangan akses.

PT Qyusi Global Indonesia sebagai sahabat bisnis Anda dengan Produk & Layanan : General Trading , Safetyman Power Supply , Konsultasi , Implamentasi serta Sertifikasi ISO Series dan SMK3 Perizinan Dokumen Legalitas dll. Dengan Proses yang Fleksible, Harga bersahabat mengutamakan Target & Keputus Klien,Membuat Kami sanagat percaya dan banyak di rekomendasi di berbagai macam bisnis, Industri dan Organisasi.