Dasar Hukum SMK3 |Konsultan SMK3

Konsultan SMK3, Sertifikasi SMK3

Konsultan SMK3 Yang Menjadi Dasar Hukum Penerapan Sertifikat SMK3 Di Indonesia, Memiliki Beberapa Dasar Hukum Pelaksanaan. Di antaranya ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Rangkuman dasar-dasar hukum tersebut antara lain : UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha.Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana.Adanya bahaya kerja di tempat itu. Permenaker No 5 Tahun 1996. Tentang Sistem Manajemen K3 : Setiap perusahaan yang memperkerjakan seratus tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang...

Read More ›

Tahapan Yang Harus Dilakukan Untuk Proses Sertifikasi SMK3

Sertifikasi ISO

Pembentukan Panitia P2K3 dimana timnya terdiri dari Ketua (pimpinan tertinggi di tempat kerja), Sekretaris (harus berkualifikasi AK3U) dan anggota masing-masing perwakilan unit kerja.Pengesahan P2K3 oleh Disnaker wilayah setempat.Kegiatan Rapat P2K3.Pelaporan P2K3 ke Disnaker wilayah setempat.Pelatihan Awareness SMK3.Pelatihan Dokumentasi SMK3 (untuk keperluan Penyusunan, Kebijakan K3, Pedoman SMK3, Prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir) Qyusi Consulting | Konsultan ISO, Pelatihan ISO, Sertifikasi ISO | Konsultan SMK3, Sertifikasi SMK3 | Dokumen ISO, CSMS dan SOP. Sosialisasi Dokumentasi SMK3.Pelengkapan sarana tanggap darurat (Penyediaan perangkat proteksi kebakaran, jalur evakuasi dll)Pembentukan Tim Tanggap DaruratPelatihan tim tanggap darurat (kebakaran & P3K)Simulasi Tanggap Darurat (Sesuai potensi identifikasi)Penyusunan Tim Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko Pelatihan manajemen resikoPenyusunan manajemen resikoIdentifikasi Peraturan Perundangan yang relevanSertifikasi sarana produksi dan lisensi personil...

Read More ›

Nihil Pekerjaan, Persatuan Kontraktor Banjar Mengadu ke Dewan

MARTAPURA, Kecewa tidak bertemu Kepala Dinas PUPR, Wakil Bupati Banjar dan Bupati Banjar, puluhan kontraktor lokal yang tergabung Forum Koalisi Kontraktor Kabupaten Banjar layangkan surat untuk audensi dengan DPRD Kabupaten Banjar, Rabu (20/3). Mereka mendatangi DPRD Banjar sebagai tindak lanjut gagalnya pertemuan dengan Kepala Dinas PUPR Banjar, Wakil Bupati Banjar dam Bupati Banjar, Selasa (19/3) lalu. kemarin mengeluhkan sulitnya dapat proyek di tiga tahun masa kepemimpinan Bupati Banjar. “Selama ini kita kontraktor lokal khususnya untuk proyek pekerjaan Petunjukan Langsung (PL) di bawah nilai Rp 200 juta tidak pernah mendapatkan pekerjaan, istilahnya kita tidur selama Bupati Banjar yang ini,” ujar Koordinator Persatuan Kontraktor Banjar H Taufikurrahman kepada Kanal Kalimantan Rabu (20/3). Qyusi Consulting | Konsultan ISO, Pelatihan ISO, Sertifikasi ISO |...

Read More ›

Pengenalan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)

Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada Era Globalisasi, setiap perusahaan yang bersaing di dunia internasional harus memperhatikan segala aspek termasuk masalah ketenagakerjaan yang salah satunya mensyaratkan adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi para tenaga kerja. Di Indonesia Sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dikenal dengan istilah SMK3 sedangkan di dunia Internasional, standar K3 yang paling popular adalah OHSAS 18001. Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja. Pemikiran dasar dari K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para...

Read More ›

Menaker Hanif Dorong Perusahaan Terapkan SMK3 yang Baik dan Berkualitas

JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri punya kriteria khusus dalam menilai suatu perusahaan terhadap para pekerjanya. Menurutnya, perusahaan yang memanusiakan manusia adalah perusahaan yang penuhan sistem keselamatan dan kesejatan kerja (K3) baik dan berkualitas. “Perusahaan melakukan sistem itu sebagai bagian dari seluruh proses produksi barang dan jasa di perusahaan yang mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja " ujar Menteri Hanif beberapa waktu lalu. Dia meminta seluruh perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sosial kepada masyarakat sekitar. "Tapi juga mendorong perusahaan agar tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang memanusiakan manusia," terangnya. Menurut Hanif, berkualitas tidaknya sistem K3 harus melibatkan semua unsur dalam perusahaan. Tidak hanya pemilik tapi juga para pekerja,...

Read More ›

Penerapan K3 Yang Menjadi Dasar Hukum Penerapan Sertifikat SMK3 Di Indonesia

SMK3

Penerapan K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja) Yang Menjadi Dasar Hukum Penerapan Sertifikat SMK3 Di Indonesia, Memiliki Beberapa Dasar Hukum Pelaksanaan Di antaranya ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Rangkuman dasar-dasar hukum tersebut antara lain : UU No 1 Tahun 1970 . Tentang Keselamatan Kerja Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha.Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana.Adanya bahaya kerja di tempat itu. Permenaker No 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3 : Setiap perusahaan yang memperkerjakan seratus tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses...

Read More ›

Proses Mendapatkan Sertifikasi SMK3 Kemenaker

Sertifikasi SMK3

Untuk mendapatkan Sertifikasi SMK3 Kemenaker sendiri kita harus melalui berbagai Tahapan Persiapan Awal Persiapan awal sertifikasi , tentu saja dimulai dari keinginan dan komitmen dari Top Management untuk memperoleh sertifikat SMK3, menetapkan Tujuan Sertifikasi SMK3, untuk memperbaiki sistem manajemen K3 perusahaan ataupun juga untuk keperluan yang lain misalnya untuk persyaratan Tender, dsb. Komitmen Top Manajemen ini bisa diwujudkan dengan alokasi anggaran untuk sertifikasi SMK3, karena memang untuk memenuhi persyaratan sertifikasi SMK3, akan memerlukan anggaran yang lumayan besar. Baik itu untuk biaya sertifikasi SMK3, Biaya konsultan SMK3, Biaya Training SMK3, Transportasi Auditor, Transportasi Konsultan. Training Training SMK3 Training Training untuk persyaratan SMK3 diantaranya adalah : Training SMK3 Awareness atau Pemahaman SMK3Training P3K untuk Tim P3K Perusahaan atau OrganisasiTraining Pemadam KebakaranTraining Internal...

Read More ›

Sertifikat K3 Perusahaan

sertifikat k3 perusahaan

Saat ini untuk mencari kerja yang sesuai dengan bidang yang kita miliki memang sangat sulit. Perusahaan pun biasanya memilih calon pekerja yang memiliki pendidikan tinggi, ditambah memiliki sertifikat sebagai penunjang. Alasan tersebut digunakan perusahaan agar dapat mempermudah menyeleksi calon karyawan sesuai dengan kriteria yang dipakai perusahaan. Selain memiliki pendidikan yang di targetkan perusahaan, skill dalam bekerja dan penunjang lain sangat dibutuhkan, seperti sertifikat yang telah disebutkan. Mengapa sertifikat sangat dibutuhkan saat melamar ke perusahaan? Sertifikat disini bukan hanya sertifikat prestasi, tapi juga sertifikat kemampuan. Tujuannya mempermudah kita untuk mencari pekerjaan dan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja sesuai dengan kemampuan kita. Dari sekian banyaknya calon pekerja, masih banyak juga yang masih belum mengenal istilah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan...

Read More ›

Kecelakaan Kerja 2018 Mencapai 173.105 Kasus

News - Kecelakaan Kerja 2018

Angka kecelakaan kerja terus menunjukkan tren meningkat. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat, pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan mencapai 123.041 kasus, sementara sepanjang 2018 mencapai 173.105 kasus dengan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 1,2 triliun. "Setiap tahunnya, rata-rata BPJS Ketenagakerjaan melayani 130 ribu kasus kecelakaan kerja, dari kasus-kasus ringan sampai dengan kasus-kasus yang berdampak fatal. Di antara semua kasus yang ditangani, masih didominasi oleh kasus-kasus kecelakaan kerja ringan di lingkungan pekerjaan yang berkarakter pabrik," kata Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Krishna Syarif di sela peringatan Bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2019, di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019. Meski tren kecelakaan itu terus meningkat, Krishna memandang kasus-kasus yang dilaporkan itu belum...

Read More ›

Sambut Bulan K3, PT PJB Targetkan Zero Accident 2019

Bulan K3

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) menggelar peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2019 di Unit Pembangkitan (UP) Paiton, Senin (14/1/2018). Dalam peringatan Bulan K3 tersebut, para perwakilan dari unit PT PJB mengikuti lomba terkait, dimulai dari parade hingga tujuh implementasi K3. Direktur Utama PT PJB, Iwan Agung Firstantara, mengatakan peringatan Bulan K3 ini merupakan kegiatan rutin yang digelar tiap tahun. "Targetnya membudayakan K3 dalam setiap aktivitas, sekaligus mendukung program pemerintah mewujudkan kemandirian masyarakat berbudaya K3," jelas Iwan. Meski rutin, dalam implementasinya harus ada pengembangan dan peningkatan hasil. Salah satunya target dari K3 ini adalah zero accident atau tanpa kecelakaan kerja yang sudah beberapa kali didapat di lingkungan PT PJB dan proper emas, yaitu penghargaan...

Read More ›

error: Content is protected