Kementerian Ketenagakerjaan: Pemangku Kepentingan Terus Perkuat Vokasi

JAKARTA–

Departemen Ketenagakerjaan Bersama Kamar Bisnis serta Industri Indonesia (Kadin), akademisi, sindikat pekerja, dan masyarakat awam terus bekerja sama dengan Komisi Pelatihan Vokasi Nasional  (KPVN) menguatkan sistem vokasi. KPVN sedang mempersiapkan skema pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja.

Keadaan ini, cocok dengan perintah Presiden Joko Widodo, menegasakan pembangunan Sumber Daya Manusia jadi fokus utama pemerintah dalam jangka 5 tahun ke depan. (Expansi|Pembentukan|Pendirian|Pengembagan|Penyusunan|Pembangunan} Sumber Daya Manusia( SDM) lewat pelatihan serta pembelajaran vokasi amat berarti dalam mempersiapkan angkatan kerja profesional serta memiliki daya saing besar untuk memenangi kompetisi global.

Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas ( Binalattas) Departemen Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono, bekerja sama Bersama seluruh stakeholder penting untuk menghasilkan sebuah ekosistem pengembangan SDM yang adaptif. Mendukung persoalan tersebut, lanjutnya, unsur Pemerintah( Kemnaker), Akademisi (UGM), serta Asosiasi Industri( Kadin& Apindo) sudah berinisiatif membuat Komisi Pelatihan Vokasi Nasional( KPVN) pada tahun 2017.

“KPVN bertindak dengan cara strategis untuk mendorong kenaikan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan produktivitas, serta pengembangan ekonomi lewat beberapa program,” ucapnya dalam Forum Group Discussion( FGD) berjudul“ Meningkatkan Daya Saing Nasional Lewat Pelatihan Vokasi” di Jakarta Selasa, 16 Juli 2019.

Hadir sebagai pembicara, yaitu Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia atau Ketua Komisi Pelatihan Vokasi Nasional Anton J Supit, Wakil Ketua KPVN Harijanto, Direktur Jenderal Binalattas Kemnaker Bambang Satrio Lelono, ahli ekonomi senior Raden Pardede, Pembina KPVN Profesor Tadjuddin Noor Effendy, Ketua UNI Global Union Asia Pasifik Kun Wardhana, serta Wakil Ketua KPVN Bob Azzam.

 

Dirjen Bambang menjelaskan tahun ini terdapat project yang dilakukan di antara lain pelatihan untuk 20. 000 tenaga kerja terkena PHK dengan memakai anggaran operasional BPJS Ketenagakerjaan. Peserta adalah anggota BPJS TK yang terkena PHK serta pelatihan bisa dicoba di BLK, LPK swasta ataupun Training CenterIndustri yang berkolaborasi dengan BPJSKetenagakerjaan.

Dirjen Bambang juga menarangkan, grand design pelatihan vokasi nasional telah ada semenjak tahun lalu, serta telah 90 %, dan akan menjadi dasar pelatihan vokasi di Indonesia.“ Dalam durasi dekat akan segera diinfokan kepada seluruh aspek bahwa Departemen Ketenagakerjaan akan menjadi koordinator pelatihan vokasi nasional,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPVN Anton J. Supit mengatakan, kompetensi serta produktivitas angkatan kerja merupakan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Oleh sebab itu, dia menambahkan pembangunan skema vokasi yang fokus pada 70 % praktek kerja lapangan serta 30 % teori sesuai kebutuhan pasar kerja.

 

“ Pasar kerja terus menjadi dinamis dalam era Revolusi Pabrik 4. 0 diwaktu ini. Kerja sama menjadi salah satu kunci dalam menyiapkan strategi vokasi yang adaptif terhadap kemajuan kebutuhan pasar kerja,” kata Anton, yang juga Wakil Pimpinan Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan serta Hubungan Industrial.

Pembicara lain dalam FGD itu, ialah Dr. Kun Wardana Abyoto, Direktur UNI Global Union Asia Pasifik mengatakan, Serikat Pekerja (SP) perlu berperan aktif dalam Komisi Pelatihan Vokasi Daerah (KPVD) agar  bisa ikut serta langsung dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur serta ekosistem pelatihan vokasi di tiap wilayah.

Pada perusahaan, lanjutnya, perlu pembentukan Company Training Committee yang beranggotakan manajemen perusahaan serta SP. Komite ini bermaksud mengupas hal perencanaan SDM di tingkatan industri, membahas Road Map transformasi industri serta monitor, dan penilaian hasil implementasi pelatihan vokasi di tingkatan industri.

Dalam kesempatan yang sama ahli ekonomi senior Raden Pardede mengatakan jika kesempatan Indonesia hanya 15 tahun untuk menikmati bonus demografi.“ Durasi kita mempersiapkan sumber daya manusia unggul untuk menjadi tenaga kegiatan berkualitas tinggi ataupun premium tinggal sedikit. Jika tidak segera melaksanakannya dari sekarang, kita akan susah keluar dari middle income trapdan Indonesia nantinya akan jadi negara yang tua serta miskin,” jelasnya.

Sedangkan itu, Profesor. Tadjuddin Nur Effendi, Pengamat Sosial dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta melaporkan, perubahan tenagas kerja dan pekerjaan masa depan di Indonesia butuh mengamati 3 sektor usaha, yakni pekerjaan di aspek teknologi informasi, manufakturing, serta usaha penjualan serta perdagangan.

Ia berbicara, kuncinya adalah pembangunan tenaga kerja di Indonesia dan pemerintah sudah melakukan kebijakan- kebijakan yang mengaitkan dunia industri agar program- program yang ada sesuai dengan kebutuhan.“ Perihal ini telah dicoba semenjak 10 tahun lalu serta buktinya penyerapan lulusan BLK bertambah. Tidak hanya itu, pemerintah pula telah melaksanakan peningkatan kualitas instruktur serta alat pelatihan,” paparnya.

 

Bagi Harijanto, Wakil Ketua KPVN melaporkan, saat ini amat diperlukan landasan untuk membuat vokasi dengan ekosistem yang mantab. Situasi saat ini, lanjutnya, industri garmen ataupun sepatu saja kesusahan untuk mencari tenaga kerja menjahit.“ Wiraswasta itu inginnya kemudahan investasi dan dibarengi dengan mencari pekerja terampil. Jadi, iklim investasi serta pelatihan vokasi menyiapkan pekerja terampil itu sangat penting,” ucapnya.

Dinas Humas Kemnaker

Qyusi Consulting | Konsultan ISO, Pelatihan ISO, Sertifikasi ISO | Konsultan SMK3, Sertifikasi SMK3 | Dokumen ISO, CSMS dan SOP. Siap Membantu perusahaan Anda dengan Proses Fleksible menyesuaikan kondisi dan kebutuhan perusahaan Anda