Kesehatan Kerja Adalah | Qyusi Consulting

Kesehatan Kerja Adalah

Kesehatan Kerja

Kesehatan Kerja Adalah Program kesehatan kerja ialah sesuatu hal berarti serta perlu dicermati oleh pihak pengusaha. Sebab dengan adanya program kesehatan yang baik akan menguntungkan para karyawan secara material, sebab karyawan akan lebih sedikit absen, bekerja dengan area yang lebih mengasyikkan, sehingga secara totalitas karyawan hendak sanggup bekerja lebih lama.“ Istilah kesehatan serta keselamatan kerja mengacu pada keadaan psikologis fisik serta psikologis pekerja yang menggambarkan hasil dari daerah yang diberikan oleh perusahaan. Bila sesuatu industri melaksanakan pengukuran keamanan dan kesehatan yang efisien, semakin sedikit pegawai yang alami dampak penyakit jangka pendek ataupun jangka panjang akibat bekerja di industri tersebut.”

Pengertian Kesehatan Kerja

Kesehatan Kerja merupakan aplikasi kesehatan masyarakat didalam suatu tempat kerja dan yang menjadi pasien dari kesehatan kerja merupakan masyarakat pekerja dan masyarakat sekitar tempat kerja. Pedoman kesehatan kerja ialah penyakit dan kecelakaan akibat kerja dapat dicegah, maka upaya pokok kesehatan kerja adalah pencegahan kecelakaan akibat kerja. Selain itu tempat kerja (misalnya perusahaan) juga mengupayakan untuk mencegah timbulnya penyakit yang diakibatkan oleh limbah yang dihasilkan.

Fokus kesehatan kerja tidak hanya upaya promotif (contohnya penyuluhan kesehatan) dan preventif (contohnya menggunakan helm pelindung , sarung tangan pada pekerja konstruksi) saja tetapi juga upaya kuratif namun dalam batas pelayanan dasar (primary care).

Dari uraian singkat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesehatan kerja adalah merupakan bagian dari kesehatan masyarakat atau aplikasi kesehatan masyarakat didalam suatu masyarakat pekerja dan masyarakat lingkungannya.

Kesehatan kerja adalah terjemahan dari “Occupational Health” yang berarti lapangan kesehatan yang mengurusi masalah-masalah kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat pekerja. Menyeluruh dalam arti usaha-usaha preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif, higiene, penyesuaian faktor manusia terhadap pekerjaannya dan sebagainya.

Pengertian Hukum Kesehatan Kerja

Sejalan dengan pengertian hukum kesehatan, hukum kesehatan kerja adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan / pelayanan kesehatan kerja dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik dari perorangan maupun segenap lapisan masyarakat. Sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman-pedoman medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya.

Adapun sasaran dari hal diatas adalah:

  • Mencegah terjadinya kecelakaan.
  • Mencegah timbulnya penyakit akibat pekerjaan.
  • Mencegah atau mengurangi kematian.
  • Mencegah atau mengurangi cacat tetap.
  • 5. Mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan-bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi dan sebagainya.
  • Meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifnya.
  • Mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat-alat dan sumber-sumber produksi lainnya pada saat bekerja dan sebagainya.
  • Menjamin tenaga kerja yang sehat, bersih, nyaman dan aman sehingga dapat menimbulkan kegembiraan dan semangat kerja.
  • Memperlancar, meningkatkan, dan mengamankan produksi, industri serta pembangunan.

Tujuan

Tujuan kesehatan kerja adalah mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi- tingginya, baik fisik, mental, serta sosial untuk masyarakat pekerja serta warga lingkungan tempat kerja, melalui usaha- usaha promotif, preventif serta kuratif terhadap penyakit- penyakit ataupun gangguan- gangguan kesehatan akibat kerja ataupun kawasan kerja.

Tujuan kesehatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut :

  • Pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja.
  • Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja.
  • Perawatan dan mempertinggi efisiensi dan produktivitas tenaga kerja.
  • Pemberantasan kelelahan kerja dan meningkatkan semangat kerja.
  • Perlindungan bagi masyarakat sekitar lingkungan kerja agar terhindar dari bahaya-bahaya pencemaran yang ditimbulkan oleh perusahaan
  • Perlindungan masyarakat luas dari bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk-produk perusahaan.

Menurut Undang-Undang  No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) memandang upaya kesehatan kerja sangat penting untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan, serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Oleh karena itu kesehatan kerja diatur dalam bab tersendiri, yaitu Bab XII yang terdiri dari Pasal 164 sampai dengan Pasal 166.

Upaya kesehatan kerja meliputi pekerja di sektor formal, yaitu pekerja yang bekerja dalam hubungan kerja dan informal, yaitu pekerja yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya kesehatan kerja dimaksud berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja.

Upaya kesehatan kerja sebagaimana tersebut di atas berlaku juga bagi kesehatan pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia, baik darat, laut, maupun udara, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja yang berlaku bagi upaya kesehatan.

Kewajiban Pengelola Tempat Kerja

UU Kesehatan menentukan 3 kewajiban pengelola tempat kerja, yaitu:

  1. Menaati standar kesehatan kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah dan menjamin lingkungan kerja yang sehat; serta
  2. Bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan bagi tenaga kerja.

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai langkah preventif dalam pemilihan calon pegawai untuk memperoleh pegawai/pekerja yang memenuhi standar kesehatan yang ditentukan, sehingga produktifitas pekerja optimal.

Kewajiban Majikan atau Pengusaha

UU Kesehatan menentukan 3 kewajiban majikan atau pengusaha, yaitu:

  1. Menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan;
  2. Menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja; dan
  3. Menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh poekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya ditentukan bahwa Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan pekerja sebagaimana tersebut di atas. Tidak ada penjelasan mengenai cara memberikan dorongan dan bentuk bantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Menurut UU Ketenagakerjaan

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) juga mengatur ikhwal kesehatan kerja dalam satu paragraf dengan keselamatan kerja. Pengaturan dalam Pasal 86 dan 87 UU Ketenagakerjaan sangat sumir.

Dalam pasal tersebut antara lain ditentukan sebagai berikut:

  1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja;
  2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan

Disharmoni dengan UU SJSN

Disharmoni peraturan terjadi antara Pasal 166 ayat (1) UU Kesehatan dengan Pasal 22 ayat (1) dan (2), serta Pasal 27 ayat (1) UU No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Pasal 166 ayat (1) UU Kesehatan menentukan bahwa upaya kesehatan hanya meliputi pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan. Sedangkan Pasal 22 ayat (1) UU SJSN menentukan pelayanan kesehatan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis 1/7/2020 Kesehatan Kerja habis pakai yang diperlukan.

Selain itu, Pasal 166 ayat (1) UU Kesehatan yang menentukan bahwa majikan atau pengusahan wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU SJSN yang menentukan, “Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya” dan dengan Pasal 27 ayat (1) UU SJSN yang menentukan bahwa iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.

Qyusi Consulting | Konsultan ISO, Pelatihan ISO, Sertifikasi ISO | Konsultan SMK3, Sertifikasi SMK3 | Dokumen ISO, CSMS dan SOP. Siap Membantu perusahaan Anda dengan Proses Fleksible menyesuaikan kondisi dan kebutuhan perusahaan Anda