Menaker: Mendalami Pajak Pro- Vokasi Percepat Pemuasan Tenaga Kerja Mahir
Jakarta– Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri berkata, munculnya Peraturan Pemerintah( PP) No 45 Tahun 2019 tentang pemberian insentif super tax deduction untuk pelaku usaha serta pelaku industri yang mengurus aktivitas vokasi, dipercaya akan mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja ahli.
“ ketentuan ini amat penting untuk meningkatkan keahlian pekerja dengan cara masif. Sekalian memenuhi kebutuhan dunia usaha serta industri akan pekerja ahli yang setimpal, dan tingkatkan energi saing. Aku percaya pekerja pabrik hendak menanggapi bagus keputusan ini,” tutur Menteri Hanif di kantornya, Rabu, 10 Juli 2019.
Begitu juga diketahui, kualitas daya saing pekerja negara kita masih dibawah. Survei Institute for Management Development( IMD) pada tahun 2018 menyampaikan, di ASEAN, daya saing tenaga kerja Indonesia memiliki posisi pada peringkat keempat setelah Singapore, Malaysia serta Thailand. Perihal ini diakibatkan rendahnya pembelajaran serta kurang sesuainya antara pendidikan dengan pekerjaan.
Training vokasi jadi salah satu jalan keluar, baik melalui Training, pemagangan berplatform kompetensi ataupun sertifikasi kompetensi. Dengan banyak swasta ikut serta dalam mengadakan pelatihaan vokasi, hingga kebijaksanaan Presiden Joko Widodo dalam memperbaiki mutu serta akses pelatihan vokasi akan terwujud, serta kurangnya pekerja trampil di Indonesia akan dapat terwujud.
Menteri Hanif menarangkan, perbaikan akses serta kualitas pemaparan vokasi lewat kebijaksanaan triple skilling( skilling, upskilling, serta re- skilling) akan semakin efekif dengan daya dukung insentif pajak pro- vokasi. Seperti diketahui, skilling diperuntukkan untuk pekerja ataupun calon pekerja untuk memperoleh keahlian.
Upskilling diperlukan bagi pekerja untuk meningkatkan keahlian guna peningkatan karir. Sebaliknya reskilling diperuntukkan untuk pekerja korban PHK dan pekerja yang ingin melaksanakan alih keterampilan serta pekerjaan.
Ada pula perbaikan akses training dilakukan dengan melibatkan Balai Latihan Kerja( BLK) yang dimiliki pemerintah, Lembaga Pelatihan Keterampilan( LPK) swasta, Training Center milik industri, Training Center milik kementerian atau lembaga pemerintah, program pemagangan serta sertifikasi kompetensi.
” untuk memastikan alumni pelatihan sesuai dengan keinginan industri, penyelenggaraan pelatihan vokasi melibatkan dunia industri serta asosiasi profesi, baik dalam pembentukan kurikulum ataupun instruktur. Tidak hanya mendapatkan modul, peserta pelatihan diharuskan mengikuti on the job pelatihan serta uji kompetensi,” jelas Menaker.
Tahun ini, pemerintah mentargetkan sekurang- kurangnya 2 juta peserta pelatihan vokasi dari bermacam jalur pelatihan, baik yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta. Tiga layer vokasi dilibatkan dalam perihal ini, yaitu BLK, Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) serta Politeknik.
Beberapa hari yang lalu, pemerintah telah menerbitkan PP No 45 Tahun 2019 yang mengatur pemberian insentif super tax deduction sebesar 200 persen kepada pelaku usaha serta pelaku industri yang melakukan kegiatan vokasi. Tidak hanya insentif super tax deduction untuk kegiatan vokasi, PP itu juga mengatur kebijaksanaan insentif super tax deduction untuk aktivitas penelitian serta pengembangan sebesar 300 persen.
Tidak cuma itu, insentif investment allowance juga diberikan untuk industri padat karya yang mempunyai nilai penting untuk perekonomian nasional.
Biro Humas Kemnaker
![]()
Qyusi Consulting | Konsultan ISO, Pelatihan ISO, Sertifikasi ISO | Konsultan SMK3, Sertifikasi SMK3 | Dokumen ISO, CSMS dan SOP. Siap Membantu perusahaan Anda dengan Proses Fleksible menyesuaikan kondisi dan kebutuhan perusahaan Anda