Pemangkasan Regulasi Perizinan Lewat Undang-Undang Cipta Kerja Dikhawatirkan Menimbulkan Sumber Korupsi Baru

(QyusiNews) - Transparency International Indonesia ( TII) menilai UU Cipta Kerja tidak akan langsung begitu saja bisa mencegah praktik korupsi di daerah sebagaimana diklaim oleh Pemerintah. Sekretaris Jenderal TII Danang Widoyoko mengemukakan pendapat, pemangkasan regulasi soal perizinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan mencegah praktik korupsi justru malahan bisa menimbulkan praktik korupsi di sektor lain. "Saya khawatirnya kemudian, kebutuhannya akan tetap ada, mereka akan mencari sumber-sumber lain sehingga saya kira ini kemungkinan akan muncul sumber-sumber korupsi baru," kata Danang dalam acara diskusi bertajuk "UU Cipta Kerja vs Pemberantasan Korupsi", Kamis (14/10/2020). Kemudian, selain menimbulkan sumber-sumber korupsi baru, Danang juga khawatir value uang yang dikorupsi juga bisa menjadi lebih besar. "Mereka istilahnya menggali sumur lebih dalam, kalau tarif korupsinya lebih murah...

Read More ›

Roosdinal Salim Bilang ,Omnibus Law Tebas “Para Rente” Amdal

(QyusiNews) Politisi dari Partai Golkar, Roosdinal Salim berpendapat, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang baru saja disahkan oleh DPR RI pada Senin (5/10), menebas "para rente" dalam proses membuatan analisis dampak lingkungan (Amdal) yang selama ini menjadi dokumen pelengkap perizinan berusaha. "Tau nggak berapa persentase biaya perizinan yang harus dikeluarkan pengusaha terkait dengan perizinan lingkungan?" kata Roosdinal Salim dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Selasa. Menurutnya, obyektifitas di lapangan, untuk ngurus perizinan terkait dengan dokumen lingkungan hidup bisa mencapai 20 % dari nilai investasi proyeknya. "Hal inilah yang menjadi salah satu hambatan dari para pengusaha dalam mengembangkan industri di Indonesia. Dalam Omnibus Law ini tidak ada kelonggaran untuk perizinan yang terkait dengan lingkungan hidup, hanya teknis dan tata kelolanya...

Read More ›

error: Content is protected