Kembangkan PAD, Pemprov Banten Targetkan Perda.

Kembangkan PAD, Pemprov Banten Targetkan Perda.

Pemerintah Provinsi Banten, terus melakukan upaya kembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah khususnya dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Bahkan Pemprov Banten telah menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

“Peraturan Gubernur Banten ini dilaksanakan dalam rangka upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah khususnya dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),” kata Kepala Bapenda Banten, Opar Sohari.

Opar menerangkan, dalam ketentuan tersebut salah satunya terdapat perubahan tarif PBBKB yang semula dari sektor Industri dipungut sebesar 17,17 persen dari jumlah pembelian BBM.

Usaha Pertambangan serta Usaha Kehutanan dipungut sebesar 90 persen dari Jumlah Pembelian BBM. Serta usaha transportasi dan kontraktor kalan yang bukan SPBU dipungut sebesar 5 persen dirubah menjadi Sektor Industri dan Usaha Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Kontraktor Jalan, Transportasi dan Perusahaan sejenisnya dikenakan tarif 5 persen.

“Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah akan melaksanakan MoU dengan PT. Pertamina (Persero) MOR III yang bertujuan untuk dapat dilakukan analisis bersama, guna sinkronisasi data transaksi penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diwilayah Provinsi

Banten secara terbuka dan terpadu,” jelas Opar.

Adapun jumlah pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor tahun 2020, kata Opar, pada sektor industri sebanyak 173.952.474 liter baik nafta maupun solar, sedangkan, lanjut Opar, pada tahun 2021 jumlah penggunaan bahan bakar pada sektor yang sama baru mencapai 42.396.786 liter pada kuartal pertama.

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2021 akan memberikan dampak kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan menjadi dampak positif terhadap penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor baik untuk pemerintah Provinsi Banten maupun Kabupaten/Kota, mengingat penerimaan tersebut Pemerintah Kabupaten/Kota akan menerima proporsi lebih besar,” ungkapnya.

“Kami berharap kepada masyarakat Banten untuk membeli bahan bakar kendaraan bermotor diwilayah Provinsi Banten,” tambahnya.

Sumber : Pojok Satu

Anda dan Perusahaan butuh Tenaga Kerja K3 Profesional untuk mendukung Bisnis Perusahaan Anda ? Hubungi Qyusi Global Indonesia saja.