Kerja Cepat, Dinas PUPR Babel Teken Kontrak Kerja Dengan Kontraktor Senilai Rp 178 Miliar

Sertifikasi SMK3

PANGKALPINANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Babel, mempercepat kinerja di tahun 2019, dengan menandatangani kontrak kerja sebanyak 24 paket pekerjaan dengan nilai Rp178 Milliar, yang dilaksanakan di awal tahun. Kepala Dinas PUPR Babel Noviar Ishak menegaskan, Dinas PUPR dengan prinsip kerja cepat, diharapkan dapat menyelesaikan semua proyek pekerjaan pada Oktober 2019. "Untuk mewujudkan itu, diawal tahun kami sudah menandatangani kontrak, kali ini yang sudah selesai lelang dan tandatangan ada 24 paket senilai Rp178 milliar," katanya, usai menandatangani kontrak dengan kontraktor, di Swiss-Belhotel, Pangkalpinang, Senin (18/2). Ia menyebutkan, tahun ini PUPR memiliki 60 paket pekerjaan dengan nilai Rp243 milliar, dan yang sudah selesai proses lelang 40 persen. "Yang dalam proses lelang saat ini ada 18 di Bidang Bina...

Read More ›

Ribuan Tenaga Konstruksi Jabar Belum Bersertikat

AYOBANDUNG--Ribuan tenaga di bidang jasa konstruksi di Jawa Barat belum mengantongi sertifikat keterampilan dan tenaga ahli. Padahal, serrifikat tersebut diperlukan sebagai standardisasi kualifikasi keahlian di bidang jasa konstruksi nasional. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jawa Barat, Eman Sulaeman mengatakan hingga akhir tahun 2018 terdapat setidaknya 28.040 orang tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi. Jumlah itu diperkirakan mencapai 10% dari total tenaga konstruksi yang ada di Jabar.  "Sebanyak 28.000 itu yang sudah tersertifikasi semua. Kalau ditotalkan dengan yang ada seluruhnya baru sekitar 10%. Sama dengan persentase secara nasional," kata Eman kepada ayobandung.com selepas menghandiri rapimnas Perkopindo dan Pertapin di bilangan Cihampelas, Sabtu (9/2/2019). Untuk mengurangi jumlah tenaga yang belum tersertifikasi, Eman menuturkan LPJK Jabar melakukan percepatan sertifikasi di mana mereka menargetkan sebanyak 10.000...

Read More ›

Miris, Hanya 2% Pekerja Konstruksi Tersertifikasi

Pemerintah terus mendorong para pekerja untuk memiliki sertifikasi profesi. Pasalnya, Sampai saat ini, baru 2,18% tenaga ahli khususnya di bidang kontruksi yang bersertifikat. Artinya sekitar 97% tenaga ahli maupun terampil yang belum bersertifikat. Untuk itu, Assosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia (Asdamkindo) Provinsi Jawa Barat mendorong para tenaga kerja konstruksi agar memiliki sertifikasi profesi. "Maka peran Asdamkindo Jabar untuk memenuhi rantai pasok sumber daya konstruksi yang didalamnya meliputi man, mechine, material, metode dan money," kata Ketua Umum DPD Asdamkindo Jawa Barat, Agung Nugroho kepada wartawan di Bandung, Rabu (6/2/2019). Asdamkindo akan lebih memfokuskan pada man (sumber daya manusia). Sedangkan dari sisi kementerian perindustrian lebih kepada material, peralatan, metodologi dan bidang pembiayaan yang bersumber dari perbankan. "Secara keseluruhan rantai pasok ini...

Read More ›

Cara Pemerintah Lindungi Pekerja Kontruksi dari Ancaman Pekerja Asing

SMK3

JawaPos.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tenaga kerja kontruksi kompeten dan bersertifikat melalui program sertifikasi. Saat ini, jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat baru sekitar 500 ribu dari 8,1 juta tenaga kerja konstruksi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan akan terus melanjutkan percepatan program sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia pada tahun 2019. Caranya dengan melakukan pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan dengan berbagai pihak mulai dari perguruan tinggi, asosiasi perusahaan konstruksi, BUMN konstruksi, dan juga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). “Kita memasuki era kompetisi. Proteksi bukan eranya lagi. Di bidang konstruksi kita kedepankan kompetisi . Kita tidak mungkin menahan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Untuk memenangkan kompetisi, kita harus lebih cepat, lebih murah, dan lebih...

Read More ›

Sistem OSS Ancam Keberlangsungan Pengusaha Jasa Kontruksi

DIBERLAKUKANNYA sistem Online Single Submissions (OSS) untuk mengantongi surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) mengancam keberlangsungan pengusaha jasa konstruksi di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Dari 75 perusahaan yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) KBB, 32 perusahaan sudah gulung tikar.  "OSS sudah diberlakukan sekitar enam bulan lalu. Sejak itulah banyak perusahaan jasa konstruksi yang akhirnya berhenti beroperasi," kata Ketua Gapensi KBB Agus Rusnandar di Ngamprah, Senin (14/1/2019). Ia menambahkan, penyebab berhenti beroperasi karena banyak perusahaan yang tidak bisa memperpanjang IUJK. Di Bandung Barat belum ada perusahaan yang bisa memenuhi persyaratan IUJK. "OSS itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perusahaan jasa konstruksi di KBB rata-rata terbentur oleh syarat Izin Mendirikan Bangunan...

Read More ›

error: Content is protected