KPK Sita Dokumen Terkait Kasus Suap Izin RS Usai Periksa Sekda Kota Cimahi

Komisi Pemberantasan Penggelapan( KPK) mengambil akta dari 2 saksi yang diperiksa dalam penyidikan permasalahan suap terpaut perizinan Rumah Sakit Umum( RSU) Kasih Ibu Kota Cimahi, Jawa Barat.  Dua saksi itu Sekretaris Wilayah( Sekda) Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan serta Kepala Subbagian Perizinan Gedung DPMPTSP Kota Cimahi Aam Rustam yang diperiksa untuk tersangka Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna( AJM), pada Rabu( 16/ 12) kemarin. "Dilakukan penyitaan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (17/12). Ali juga menginformasikan ada satu saksi yang tidak memenuhi panggilan penyidik pada Rabu (16/12), yaitu Asisten Ekonomi Pembangunan Kantor Wali Kota Cimahi Ahmad Nuryana. "Dilakukan penjadwalan ulang," ucap Ali. KPK pada Sabtu (28/11) telah...

Read More ›

Dipertanyakan, Mekanisme Izin Merekam dan Memotret di Persidangan dalam Aturan Baru MA

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan( LeIP) Liza Farihah mempersoalkan beberapa perihal terpaut metode perizinan dalam peraturan baru Mahkamah Agung( MA) pertanyaan perekaman dan pengambilan gambar di persidangan. Di antara lain, tutur Liza, apakah ada petugas khusus ataupun Panitera Pengganti di ruang konferensi yang memberikan izin untuk memotret ataupun merekam video. "Hal yang harusnya disorot adalah bagaimana mekanisme izin ke Hakim atau Ketua Majelis Hakim? Apakah wartawan atau publik menghadap ke Meja Majelis Hakim sebelum sidang dimulai? Apakah Ketua Majelis Hakim menanyakan siapa saja wartawan dan memberi izin sebelum sidang dimulai. Namun demikian Liza menilai pengaturan soal pengambilan foto, rekaman audio atau audio visual yang diatur di PERMA 5 tahun 2020 bukan bersifat larangan melainkan perlunya izin...

Read More ›

Izin Reklamasi Coastal Road Molor Lagi

Pengurusan pengerukan serta reklamasi coastal road Balikpapan molor lagi. Memasuki minggu kedua Desember 2020, keseluruhan akta perizinan yang disusun penanam modal belum di informasikan ke Kementerian Perhubungan. Sementara itu, sebelumnya ditargetkan keseluruhan akta bisa diselesaikan dan diserahkan ke Direktorat Jenderal( Ditjen) Perhubungan Laut Kemenhub paling lambat akhir November lalu. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setkot Balikpapan Freddy Oktovianus Nelwan berterus terang sudah bertemu konsultan yang mempersiapkan dokumen perizinan tersebut. Konsultan itu ditunjuk investor yang akan menggarap coastal road itu, bermukim memenuhi sebagian dokumen dari perusahaan. Tanpa memerinci dokumen yang dimaksud, pria berkacamata itu menyebut harus dipenuhi sebagai syarat administrasi perizinan tersebut. “Kalau sudah ada, ya kita bantu prosesnya,” ucap dia ditemui Kaltim Post di Balai Kota Pria yang juga menjabat ketua Wadah Koordinasi...

Read More ›