Jakarta- Menapaki usia ke-11 tahun, Indonesia Commodity & Derivatives (ICDX) dan Indonesia Clearing House (ICH) terus menunjukkan kualitas layanan dan prestasinya walau harus melalui berbagai perilaku. Lewat kegigihan tim dan kerja sama yang baik bersama para partner, ICDX dan ICH mampu mewujudkan visi-visinya dalam membangun industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan mengembalikan kedaulatan perdagangan komoditi Indonesia. Salah satu langkah pasti yang diambil adalah berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 27001 SAI Global. Melalui ISO 27001, ICH akan melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Hal ini meliputi sistem pemrosesan informasi, layanan atau infrastruktur, dan tempat penyimpanan informasi yang mempertimbangkan segala jenis risiko yang mungkin terjadi dan mekanisme penanggulangannya. Perlindungan akan aset informasi akan mendukung ICH dalam melaksanakan sistem dan memberi fasilitas kliring dan...

Read More ›

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI berkomitmen mewujudkan tata kelola korporasi yang bersih atau good corporate governance (GCG) melalui penerapan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP). "PPI sangat peduli terhadap proses Sertifikasi ISO Anti Suap ini. PPI selaku perusahaan perdagangan meminimalisasi risiko bisnis dan memberikan kenyamanan kepada rekan bisnis dalam bertransaksi," ujar Direktur Operasional PPI Anton Mart Irianto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (6/7/2020). Selain itu Anton juga menambahkan bahwa untuk tahap pertama, PPI mendorong penerapan manajemen anti penyuapan di lingkungan divisi pengadaan. Hal tersebut adalah langkah pertama dalam proses sertifikasi. Selanjutnya manajemen akan terus mengembangkan proses Sertifikasi ISO Anti Suap ini secara korporasi di seluruh lingkungan kerja PPI kantor pusat dan cabang....

Read More ›

Grup APRIL kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Kali ini, Sistem Manajemen Energi di pabrik pulp dan kertas APRIL berhasil diakui penerapannya melalui sertifikasi ISO 50001:2018. Sertifikasi ini menandakan bahwa Sistem Manajemen Energi dalam proses produksi pulp dan kertas di PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) berjalan secara efektif, hemat energi dan biaya, serta bermanfaat bagi lingkungan. Sertfikasi ISO 50001:2018-Sistem Manajemen Energi adalah pedoman yang strategis untuk membantu perusahaan dalam menempatkan sistem manajemen energi secara tepat dan menggunakan energi secara lebih efektif dan efisien. Seperti pada sertifikasi sistem manajemen lainnya, ISO 50001 mengikuti proses "Plan-Do-Check-Act" cycle untuk perbaikan yang berkelanjutan. Penerapan ISO 50001 yang efektif di area operasional akan berkontribusi pada minimalnya dampak terhadap lingkungan dan peningkatan...

Read More ›

Kementerian Perindustrian semakin habis-habisan mempercepat sektor industri kecil menengah (IKM) nasional untuk bertransformasi digital agar bisa lebih berdaya saing hingga kancah global. Upaya strategis ini sesuai dengan program prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0. “Salah satu bukti nyata kami mendorong sektor IKM melakukan implementasi industri 4.0 adalah dengan pendampingan pilot project kepada PT. Sinar Mulia Teknalum selaku IKM logam,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Gati WIbawaningsih di Jakarta, Rabu (8/7). Dirjen IKMA menerangkan, pemanfaatan industri 4.0 di PT. Sinar Mulia Teknalum diterapkan melalui penggunaan sistem Enterprise Resource Planning (ERP). “Implementasi sistem ini akan memudahkan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya perusahaan serta mengintegrasikan semua divisi di dalam perusahaan,” tuturnya. Selain itu, sistem ERP memungkinkan untuk...

Read More ›

Kontraktor usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontrak membagi hasil gross split yang ingin mendapatkan fasilitas pajak harus mengajukan permohonan. Permohonan itu diajukan secara langsung oleh operator kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Operator terdaftar. Adapun operator merupakan salah satu pemegang partisipasi interes yang ditunjuk sebagai wakil jika kontraktor terdiri atas beberapa participating interest. “Untuk mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud, Operator harus mengajukan permohonan secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Operator terdaftar,” demikian kutipan Pasal 5 ayat (1) PMK 67/2020. Permohonan itu harus dilampiri dengan dua dokumen persyaratan. Pertama, fotokopi kontrak bagi hasil. Kedua, surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Surat...

Read More ›

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melakukan penandatanganan 20 perjanjian yang terdiri dari 13 letter of agreement/Side Letter of Agreementantara (LoA) penjual dan pembeli serta 7 side letter atas kontrak bagi hasil(PSC). Dari 13 LoA yang ditandatangani, dua perjanjian sebagai implementasi Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 89K/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dengan total volume sebesar 46,3 billion british thermal unit per day(BBTUD). Sedangkan 11 perjanjian sebagai implementasi Kepmen ESDM Nomor 91K/2020 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (Plant Gate) dengan volume sebesar 213,73 BBTUD. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut hingga saat ini telah ditandatangani 25 dokumen perjanjian...

Read More ›

Kementerian Keuangan menerbitkan langkah yang mengatur tentang pemberian fasilitas pajak untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontrak bagi hasil gross split. Ketentuan itu tertuang dalam PMK 67/2020 yang diundangkan pada 16 Juni 2020. Aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2017 ini menyatakan kontraktor kontrak kerja sama berhak atas fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan pajak bumi dan bangunan (PBB). “Pemberian fasilitas perpajakan berupa PPN atau PPN dan PPnBM, serta PBB pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai dengan saat dimulainya produksi komersial dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah untuk dan atas nama Menteri,” demikian bunyi penggalan Pasal 3 beleid itu, seperti dikutip pada Jumat (26/6/2020). Langkah itu menjabarkan fasilitas yang...

Read More ›