Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi (Aspermigas) membocorkan sejumlah kendala yang kerap ditemui pihak swasta dalam upaya pembangunan kilang minyak di Indonesia.

Ketua Umum Aspermigas John S Karamoy mengungkapkan ada dua hal utama yang menjadi fokus investor dalam rencana pembangunan kilang minyak.

“Ada banyak kendala ketika perusahaan Indonesia mau jadi pelaku atau investor untuk kilang. Kepastian offtaker produk dan market share, ini jadi isu kami,” jelas John dalam diskusi virtual, Sabtu (27/6).

John melanjutkan, selama ini PT Pertamina (Persero) menguasai produk-produk kilang, hal inilah yang menjadi pertimbangan para investor. Tak hanya itu, hal ini dinilai turut berdampak pada market share.

Para investor juga biasanya bakal memetakan kembali market share yang mungkin diperoleh jika kilang jadi dibangun. Namun, John meyakini untuk persoalan market share masih mungkin diatasi terlebih masih adanya peluang ekspor produk kilang.

Di sisi lain, kendala-kendala yang umum ditemui yaitu kepastian suplai minyak dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), kepastian lahan hingga bankability sebuah proyek.

“Tentunya sebagai yang berminat masuk ke kilang, kami sudah lakukan sebagian besar. Tetapi selalu ada satu yang mengganjal khususnya dari luar yaitu sovereign guarantee,” ujar John.

Ia menjelaskan, soveregin guarantee dikeluarkan oleh pemerintah dan para investor biasanya menjadikan hal tersebut sebagai kepastian sebelum berinvestasi.

John menilai, permasalahan sovereign guarantee bisa diatasi lewat skema processing deal dimana ada kepastian produk yang dihasilkan akan diserap oleh pemerintah melalui Pertamina.

“Sebagai gantinya SG, kami tawarkan processing deal dan ini diterima investor. Kalau ini bisa disetujui, maka lebih mudah dapatkan dana,” jelas John.

John berpendapat, skema processing deal seharusnya mudah untuk dilakukan apalagi selama ini Pertamina melakukan skema yang sama pada kilang-kilang di Singapura.

Di sisi lain, Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih bilang pemerintah tidak memberikan batasan maupun larangan bekerjasama dalam penugasan Pertamina.

Selain itu, ia menjamin pemerintah siap memberikan sejumlah fasilitas seperti pendanaan, pemberlakuan tax holiday dan juga soal kepastian lahan.

“Dalam penugasan kepada Pertamina, Menteri ESDM tidak membatasi kerjasama dengan dalam atau luar negeri,” terang Soerjaningsih. Bahkan ia memastikan skema pendanaan dan dukungan tidak hanya diberikan untuk skema penugasan tetapi juga untuk pengerjaan kilang dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Qyusi Consulting | Konsultan ISO, Pelatihan ISO, Sertifikasi ISO | Konsultan SMK3, Sertifikasi SMK3 | Dokumen ISO, CSMS dan SOP. Siap Membantu perusahaan Anda dengan Proses Fleksible menyesuaikan kondisi dan kebutuhan perusahaan Anda