Dasar Hukum SMK3 |Konsultan SMK3

Konsultan SMK3, Sertifikasi SMK3

Konsultan SMK3 Yang Menjadi Dasar Hukum Penerapan Sertifikat SMK3 Di Indonesia, Memiliki Beberapa Dasar Hukum Pelaksanaan. Di antaranya ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Rangkuman dasar-dasar hukum tersebut antara lain : UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha.Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana.Adanya bahaya kerja di tempat itu. Permenaker No 5 Tahun 1996. Tentang Sistem Manajemen K3 : Setiap perusahaan yang memperkerjakan seratus tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang...

Read More ›

Pemenang Tender Proyek Jakon Di Lingkungan Pemkot Pasuruan Wajib Jadi Peserta Bpjs Ketenakerjaan

PASURUAN, BPJS Ketengakerjaan Cabang Pasuruan siap menggenjot penambahan kepesertaan dari pekerja sektor jasa konstruksi di Kota Pasuruan dengan mensosialisasikan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sosialisasi dan perumusan serta komitmen bersama terkait kewajiban pelaku usaha jasa konstruksi ini digelar di ruang pertemuan Rumah Makan “Nikmat Rasa” Kota Pasuruan, Rabu (10/4/2019). Kegiatan yang dihadiri Kepala OPD dan Pejabat Pembuat Komitmen se-Kota Pasuruan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bagi pemenang tender atau proyek jasa kontruksi supaya tertib administrasi, utamanya mengikutsertakan pekerja proyeknya pada BPJS Ketenagakerjaan, begitu dinyatakan menang tender Mewakili Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasuruan, Anak Agung Karma Krisnadi, Kabid Kepesertaan Wahyu Nurhayati mengatakan, pendaftaran pekerja proyek ke BPJS Ketenagakerjaan itu sifatnya wajib bagi pelaksana program jasa kontruksi. Karena, dari nilai proyek ada hak...

Read More ›

Tahapan Yang Harus Dilakukan Untuk Proses Sertifikasi SMK3

Sertifikasi ISO

Pembentukan Panitia P2K3 dimana timnya terdiri dari Ketua (pimpinan tertinggi di tempat kerja), Sekretaris (harus berkualifikasi AK3U) dan anggota masing-masing perwakilan unit kerja.Pengesahan P2K3 oleh Disnaker wilayah setempat.Kegiatan Rapat P2K3.Pelaporan P2K3 ke Disnaker wilayah setempat.Pelatihan Awareness SMK3.Pelatihan Dokumentasi SMK3 (untuk keperluan Penyusunan, Kebijakan K3, Pedoman SMK3, Prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir) Qyusi Consulting | Konsultan ISO, Pelatihan ISO, Sertifikasi ISO | Konsultan SMK3, Sertifikasi SMK3 | Dokumen ISO, CSMS dan SOP. Sosialisasi Dokumentasi SMK3.Pelengkapan sarana tanggap darurat (Penyediaan perangkat proteksi kebakaran, jalur evakuasi dll)Pembentukan Tim Tanggap DaruratPelatihan tim tanggap darurat (kebakaran & P3K)Simulasi Tanggap Darurat (Sesuai potensi identifikasi)Penyusunan Tim Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko Pelatihan manajemen resikoPenyusunan manajemen resikoIdentifikasi Peraturan Perundangan yang relevanSertifikasi sarana produksi dan lisensi personil...

Read More ›

Pengenalan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)

Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada Era Globalisasi, setiap perusahaan yang bersaing di dunia internasional harus memperhatikan segala aspek termasuk masalah ketenagakerjaan yang salah satunya mensyaratkan adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi para tenaga kerja. Di Indonesia Sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dikenal dengan istilah SMK3 sedangkan di dunia Internasional, standar K3 yang paling popular adalah OHSAS 18001. Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja. Pemikiran dasar dari K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para...

Read More ›

Menaker Hanif Dorong Perusahaan Terapkan SMK3 yang Baik dan Berkualitas

JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri punya kriteria khusus dalam menilai suatu perusahaan terhadap para pekerjanya. Menurutnya, perusahaan yang memanusiakan manusia adalah perusahaan yang penuhan sistem keselamatan dan kesejatan kerja (K3) baik dan berkualitas. “Perusahaan melakukan sistem itu sebagai bagian dari seluruh proses produksi barang dan jasa di perusahaan yang mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja " ujar Menteri Hanif beberapa waktu lalu. Dia meminta seluruh perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sosial kepada masyarakat sekitar. "Tapi juga mendorong perusahaan agar tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang memanusiakan manusia," terangnya. Menurut Hanif, berkualitas tidaknya sistem K3 harus melibatkan semua unsur dalam perusahaan. Tidak hanya pemilik tapi juga para pekerja,...

Read More ›

Penerapan K3 Yang Menjadi Dasar Hukum Penerapan Sertifikat SMK3 Di Indonesia

SMK3

Penerapan K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja) Yang Menjadi Dasar Hukum Penerapan Sertifikat SMK3 Di Indonesia, Memiliki Beberapa Dasar Hukum Pelaksanaan Di antaranya ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Rangkuman dasar-dasar hukum tersebut antara lain : UU No 1 Tahun 1970 . Tentang Keselamatan Kerja Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha.Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana.Adanya bahaya kerja di tempat itu. Permenaker No 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3 : Setiap perusahaan yang memperkerjakan seratus tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses...

Read More ›

Penerapan K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja)

Penerapan K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja)

Penerapan K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja) Yang Menjadi Dasar Hukum Penerapan Sertifikat SMK3 Di Indonesia, Memiliki Beberapa Dasar Hukum Pelaksanaan. Di antaranya ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Rangkuman dasar-dasar hukum tersebut antara lain : UU No 1 Tahun 1970 . Tentang Keselamatan Kerja Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha.Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana.Adanya bahaya kerja di tempat itu. Permenaker No 5 Tahun 1996. Tentang Sistem Manajemen K3 : Setiap perusahaan yang memperkerjakan seratus tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses...

Read More ›

Proses Mendapatkan Sertifikasi SMK3 Kemenaker

Sertifikasi SMK3

Untuk mendapatkan Sertifikasi SMK3 Kemenaker sendiri kita harus melalui berbagai Tahapan Persiapan Awal Persiapan awal sertifikasi , tentu saja dimulai dari keinginan dan komitmen dari Top Management untuk memperoleh sertifikat SMK3, menetapkan Tujuan Sertifikasi SMK3, untuk memperbaiki sistem manajemen K3 perusahaan ataupun juga untuk keperluan yang lain misalnya untuk persyaratan Tender, dsb. Komitmen Top Manajemen ini bisa diwujudkan dengan alokasi anggaran untuk sertifikasi SMK3, karena memang untuk memenuhi persyaratan sertifikasi SMK3, akan memerlukan anggaran yang lumayan besar. Baik itu untuk biaya sertifikasi SMK3, Biaya konsultan SMK3, Biaya Training SMK3, Transportasi Auditor, Transportasi Konsultan. Training Training SMK3 Training Training untuk persyaratan SMK3 diantaranya adalah : Training SMK3 Awareness atau Pemahaman SMK3Training P3K untuk Tim P3K Perusahaan atau OrganisasiTraining Pemadam KebakaranTraining Internal...

Read More ›

Bupati Semarang Ingatkan Kontraktor Untuk Jaga Standar Mutu

BANDUNGAN, Standar mutu bangunan mestinya perlu dijaga sekaligus diwujudkan oleh kontraktor yang mengerjakan proyek di Kabupaten Semarang. Mengingat konstruksi seperti apapun, menurut Bupati Semarang, Mundjirin, saat ini bisa dilihat, dibaca, bahkan dievaluasi oleh masyarakat. “Jadi tidak bisa kita ditutup-tutupi. Karena yang bekerja sekarang adalah sistem, untuk itu kami berharap semuanya bekerja dengan baik. Yang akan jaya, tentu yang mengedepankan persaingan sehat,” kata Bupati Mundjirin, ketika menghadiri Musda dan Mekerda Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia (APAKSINDO) di Hotel Nugraha Wisata, Bandungan, Sabtu (23/2). Demikian halnya dari sisi pengguna bangunan, lanjutnya, nantinya bisa melihat. Apakah hasil pekerjaannya baik atau sebaliknya. Menurutnya, lima tahun itu waktu yang sangat singkat untuk melihat hasil pekerjaan kontraktor. “Kita lihat, ada bangunan apapun dan dimanapun yang lima...

Read More ›

PT DSSP Power Sumsel Raih Lima Juta Jam Kerja Tanpa Kecelakaan

SMK3

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT DSSP Power Sumsel mewujudkan komitmen untuk menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui pencapaian lima juta jam kerja tanpa kecelakaan kerja pada kegiatan operasi IPP PLTU Sumsel-5 berkapasitas 2X150 megawatt di Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Atas kerja keras para karyawan dan kontraktor dalam mengelola K3 di lingkungan perusahaan tersebut, PT DSSP Power Sumsel telah menerima penghargaan Lima Juta Jam Kerja Tanpa LTI (Lost Time Incident) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Selatan. Penyerahan penghargaan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 di Desa Sindang Marga, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasi tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel, Perwakilan dari PT PLN (Persero), CEO bisnis energi PT Dian...

Read More ›

error: Content is protected