Sampai Agustus, Hanya 4 Kontraktor Migas Peroleh Sasaran Produksi

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat 4 besar kontraktor migas utama sanggup menggapai sasaran produksi minyak dalam plan kerja serta anggaran (Work Plan and Budgeting) 2019. Keempat kontraktor itu merupakan Chevron Pacific Indonesia, ExxonMobil, Pertamina, serta Petrochina. Sampai 31 Agustus 2019, Chevron Pacific Indonesia yang mengatur Blok Rokan mencatatkan realisasi produksi minyak sebesar 197 ribu barel minyak per hari (bopd) ataupun 7 ribu bopd lebih banyak dari plan kegiatan serta anggaran tahun ini serta sasaran APNB 2019 sebesar 190 ribu bopd. Setelah itu, ExxonMobil Cepu Ltd di Blok Cepu mencatatkan realisasi produksi minyak sebesar 220 ribu bopd, kurang lebih 6 ribu bopd di berdasarkan anggaran WP&B 2019. Realisasi produksi itu menggapai 4...

Read More ›

Kontraktor Didakwa Menyogok Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar

Direktur PT Sorento Nusantara Budi Winarto nama lain Awi didakwa menyogok mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa Rp 5 miliar. Uang sogok terkait proyek jalan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah. " tergugat memberi sesuatu berupa uang yang semuanya sejumlah Rp 5 miliar pada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara," tutur Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 9 September 2019. Jaksa Ali menjelaskan uang sogok diserahkan lewat perantara Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, Taufik Rahman. Uang diberikan sepanjang Agustus sampai November 2017. Mustafa menginstruksikan Taufik mengumpulkan komitmen fee dari rekanan atau calon rekanan pada Mei 2017." tergugat menjelaskan saya memerlukan uang untuk nyalon Gubernur Lampung, sehingga...

Read More ›

Diduga Kontraktor di Parepare Dibebani Wajib Fee 15 Persen

Diduga kontraktor di Kota Parepare ataupun rekanan dibebani harus fee 15 persen dari nilai proyek, berdasarkan pengerjaan proyek pemerintah daerah. Salah satu orang rekanan yang tidak mau identitasnya disebut, mengaku, setoran harus fee 15 persen dikasih pada orang yang ditunjuk selaku ketua kelas, terkait proyek yang digarap. “ Harus fee 15 persen ini jadi beban berat untuk kita para rekanan. Kita membayar ke ketua kelas, ialah MY serta MS,” ucapnya, Senin (8/9/2019). Menurutnya, harus fee proyek ini bukan lagi rahasia umum di kota yang mencetuskan 3 taat, ialah taat azas, administrasi serta perhitungan. Hanya saja, harus fee yang diminta ketua kelas, lanjut ia, sangat tinggi serta amat melimpahkan rekanan. Apalagi bisa berefek pada proyek yang digarap. “ Tingginya fee yang...

Read More ›

Gedung DPRD KBB Beres Desember 2020

Sebesar Rp 142 miliyar digelontorkan dari APBD Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk gedung DPRD yang ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2020 nanti oleh Pemkab Bandung Barat. Kepala Bidang Tata Bangunan Gedung, Permukiman dan Jasa Kontruksi pada PUPR KBB, Yoga Rukmana, anggaran Gedung DPRD itu masuk dalam anggaran tahun 2019 serta anggaran tahun 2020 ataupun tahun jamak. “ Kita targetkan di bulan Desember 2020 pembangunan gedung DPRD telah beres,” tutur Yoga, Senin (9/9/2019). Sepanjang 2 bulan dari Juli- Agustus lalu, ucap Yoga, cara lelang dilakukan serta saat ini sudah tuntas, apalagi kontrak bersama pihak pemenang PT Amarta Karya KSO serta PT Leo Tunggal Mandiri sudah dilakukan. “ Sepanjang 2 bulan cara lelang sudah kita jalani begitu juga dengan kontrak telah dilaksanakan,...

Read More ›

Anggota DPRD & Masyarakat Pertanyakan Perkembangan Kerja Jembatan Bangkoor

Anggota DPRD Kabupaten Sikka, Fransiskus Parera serta salah satu orang tokoh warga Dusun Bangkoor, Gabriel da Silva mempersoalkan kejelasan serta perkembangan pembangunan Jembatan Bangkoor di Dusun Bangkoor, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka yang digarap oleh rekanan proyek. Pada media ini, Anggota DPRD Sikka, Fransiskus Parera pada Senin (9/9) pagi mengatakan pembangunan Jembataan Bangkoor yang digarap oleh kontraktor pelaksana CV. Gracia Sukses Mandiri dengan perhitungan Rp. 1. 264. 143. 000, baru mulai digarap pada 2 minggu kemudian dengan item pekerjaan baru berbentuk pembersihan lokasi dan pengangkutan material crosway yang runtuh. Sampai hari ini, Senin (9/9), belum ada kepastian akan perkembangan pekerjaan. Sementara itu proyek ini bertepatan pada kontraknya pada 7 Agustus lalu, maksudnya sudah sebulan waktunya pekerjaan pembangunan. " Mestinya sudah sebulan...

Read More ›

Tekan Risiko Kecelakaan, Dana Pelatihan SMK3 Wajib Dianggarkan

Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat penting mengingat kebanyakan kecelakaan terjadi pada pekerja yang belum terbiasa bekerja secara aman. Penyebabnya ialah ketidaktahuan mengenai ancaman ataupun metode mencegahnya meskipun mereka mengetahui mengenai adanya suatu resiko. Guna mengurangi tingginya tingkatan kasus kecelakaan kerja, maka tiap perusahaan harus menyediakan anggaran pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk pekerjanya. Hal ini dikatakan Kepala Sub bagian Tata usaha Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, Danny Suriansyah ketika sosialisasi Surat Edaran( SE) Menteri PUPR Nomor 06/ M/ PRT/ 2018 serta Surat Edaran Nomor 11/ M/ PRT/ 2019 dan kualifikasi badan usaha, di Hotel Pangeran Beach, Rabu( 28/ 8). "Amanat menceritakan petunjuk teknis...

Read More ›

Pemerintah Terus Lakukan Upaya Pencegahan, Pengendalian, Hingga Penegakan Hukum Karhutla

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan( KLHK), Kamis, 29 Agustus 2019. Pemerintah lantas melaksanakan bermacam usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan serta lahan( karhutla), begitu juga penegakan hukumnya. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK sudah melaksanakan penyegelan kepada 27 lokasi industri pemegang izin yang terbakar, semenjak 3 Agustus hingga dengan 26 Agustus 2019. Posisi itu terletak di 5 Provinsi, yaitu 4 izin di Riau, 1( satu) izin di Jambi, 1( satu) izin di Sumatera Selatan, 17 izin di Kalimantan Barat, serta 4( 4) izin di Kalimantan Tengah, dengan keseluruhan areal yang disegel seluas 4. 490 hektar. “ Saat ini, kita pula sudah menyegel lahan seluas 274 hektar di Kalimantan Barat, serta tengah dicoba cara investigasi kepada 1( satu) orang tersangka( UB)....

Read More ›

Membangun Pedesaan Melalui Semangat Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan

Waibakul, 23 Agustus 2019. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan merupakan kegiatan penting yang dilaksanakan dalam rangka melindungi kelestarian area hutan. Aktivitas ini pun juga rutin dicoba oleh para aparat Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru serta Laiwangi Wanggameti( TN Matalawa) terutama para Penyuluh Kehutanan. Para instruktur di Seksi Pengelolaan Taman Nasional( SPTN) Area I Waibakul, Bayu Kurniawan, S. Hut serta Ferdinand Dapadeda, S. Hut secara rutin melaksanakan pendampingan kepada golongan warga desa binaan di Dusun Katikuloku, Kec. Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Kelompok Swadaya Masyarakat( KSM) yang memiliki julukan Mata Morik ini tercipta pada tahun 2009 dengan jumlah anggota 43( empat puluh tiga) orang. Para instruktur mendampingi warga dalam melaksanakan budidaya ikan nila hasil bantuan pengembangan upaya ekonomi produktif di tahun 2017....

Read More ›

Berhasil Terapkan Zero K3, Gubri Berikan Penghargaan untuk 9 Bupati/Wali Kota

Gubernur Riau H Syamsuar memberikan apresiasi pada 9 Bupati atau Wali Kota di Riau, karena sukses mempraktikkan zero Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di wilayah masing- masing. Gubri memberikan apresiasi itu sebagai pembina K3, Rabu (28/8) di suatu hotel di Jalan Soekarno- Hatta, Pekanbaru. 9 Bupati atau Wali Kota itu merupakan Wali Kota Pekanbaru, Wali Kota Dumai, Bupati Indragiri Hilir, Bupati Indragiri Hulu, Bupati Rokan Hilir, Bupati Rokan Hulu, Bupati Siak, Bupati Bengkalis, serta Bupati Pelalawan. " Apresiasi kita berikan karena Bupati atau Wali Kota itu, karena mereka sukses membina serta memberikan dorongan dan motivasi pada perusahaan serta pihak terkait dalam mempraktikkan norma K3," ucap Syamsuar diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi( Disnakertrans) Riau, H Rasidin SH, Rabu (28/8)....

Read More ›

LPN Sinergikan Kinerja Lembaga Pemerintah Tingkatkan Produktivitas

Lembaga Produktivitas Nasional( LPN) terus bergerak menyinergikan kinerja pemerintah, baik pusat ataupun wilayah, untuk mendesak kenaikan produktivitas serta daya saing nasional. Sinergi peningkatan produktivitas ini juga menyimpang dunia usaha, lembaga pendidikan, serta elemen masyarakat. Bagi Pimpinan Tim Kelompok Kerja LPN, Boomer Pasaribu, pada tahun 2019, LPN mempunyai sasaran untuk menyusun Blue Print, Master Plan, Road Map, serta Pedoman Nasional Pelaksanaan GNP2DS. Tidak hanya itu, LPN pula akan menyusun draft rancangan Bimbingan Penerapan Teknis GNP2DS pengembangan jejaring kelembagaan produktivitas. Untuk itu, LPN akan terus mengembangkan jejaring GNP2DS. Saat ini, sebagian lembaga pendidikan telah dijadikan role model GNP2DS. Salah satunya, IPB Bogor. "Salah satu role model( pemerintahan) GNP2DS merupakan Kementan( Kementerian Pertanian). Harapannya, Kementan bisa jadi contoh untuk departemen lain dalam mensupport...

Read More ›

error: Content is protected