Cegah Penyegelan Huntara Terulang, PUPR Sarankan Sub-Kontraktor Konsultasikan Masalah Pembayaran

TRIBUNPALU. COM, PALU– Sampai dengan pekan pertama Agustus 2019, pembayaran kediaman sementara( huntara) yang dibangun oleh Kementerian PUPR, sudah dilakukan sebanyak 4 kali.

Pembayaran kepada lebih dari 40 rekanan itu dilakukan masing- masing pada langkah awal sebesar Rp50 miliar, langkah kedua Rp50 miliar, langkah ketiga Rp24 miliar, serta terakhir Rp50 miliar.

Pembayaran huntara kepada rekanan itu sempat terlambat, alhasil mengakibatkan respon penyegelan huntara di Kota Palu.

” Yang menyegel ini sub- kontraktor rekanan kita yang 40 lebih itu, salah satu dari rekanan dari 4 BUMN, 40an kontraktor lokal,” jelas Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah XX Sulteng Kementerian PUPR, Ferdinand Kana Lo, saat dihubungi, Selasa( 13/ 8/ 2019) petang.

Untuk menghindari terulangnya penyegelan huntara yang dilakukan sub- kontraktor rekanan PUPR, Ferdi sapaannya, menyarankan supaya sub0kontraktor rekanan diketahui oleh BPPW Sulteng, ialah dengan memperlihatkan kontrak.

Hal itu dianggap berguna supaya BPPW Sulteng mengenali sub kontraktor itu bertugas pada rekanan yang mana.

” Agar disaat ia( sub kontraktor, red.) menagihkan pembayaran, rekanan sudah dibayar ataupun belum,” tutur Ferdi.

Karena kata ia, pihaknya sendiri mengutamakan pembayaran pada rekanan kontraktor lokal, sedangkan rekanan BUMN sedang menunggu.

Untuk pembayaran sub- kontraktor dari BUMN memanglah berada di urutan belakang, sebab memakai anggaran perusahaaan BUMN terlebih dulu.

Qyusi Consulting | Konsultan ISO, Pelatihan ISO, Sertifikasi ISO | Konsultan SMK3, Sertifikasi SMK3 | Dokumen ISO, CSMS dan SOP. Siap Membantu perusahaan Anda dengan Proses Fleksible menyesuaikan kondisi dan kebutuhan perusahaan Anda