Kemnaker Ingatkan Perusahaan Segera Laksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online

Jakarta– Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja( Binwasnaker dan K3) Sugeng Priyanto berkata salah satu PR yang mendesak pihaknya ialah pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan( WLK) dengan cara online.

Percepatan pelaksanaan WLK online diperlukan sebab WLK yang menunjukkan informasi pokok identitas ketenagakerjaan di perusahaan serta menjadi obyek awal ketenagakerjaan sampai saat ini belum membuktikan perolehan sesuai harapan.

” Jumlah perusahaan yang menyampaikan WLK online masih sangat sedikit. Oleh sebab itu kita menegaskan supaya perusahaan- perusahaan segera melakukan WLK dengan cara online,” ucap Sugeng Priyanto.

Sugeng Priyanto mengemukakan perihal itu dalam sambutan Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan 2019 berjudul” Menuju Pengawasan Ketenagakerjaan yang Profesional, Terpercaya, Peduli serta Inovatif di era Revolusi Pabrik 4. 0″ di Jakarta, Kamis( 4/ 4/ 2019) malam.

Bagi Sugeng Priyanto kedepannya dengan adanya kewajiban WLK online, maka pelayanan pelaporan WLK dengan cara manual akan tidak dapat dilakukan. Perihal ni bersamaan dengan kebijakan pemerintah yang menginginkan agar semua layanan publik akan diintegrasikan dengan teknologi single sign on( SSO).

Teknologi SSO ini yang memungkinkan pengguna jaringan bisa mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan satu account pengguna saja.” Termasuk WLK dengan cara online yang wajib dilakukan perusahaan,” ucap Sugeng Priyanto.

Sugeng Priyanto berharap pengawas ketenagakerjaan sebagai pengawal terdepan di penegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan berani melakukan perubahan menuju trust based culture.

” Pengawasan ketenagakerjaan wajib meninggalkan metode konvensional serta merubah menggunakan metode lebih modern, memberi dampak positif pada masyarakat, serta sanggup menjadi figur penegak hukum ketenagakerjaan yang handal, independen serta berintegritas,” ucapnya.

Sugeng Priyanto mengatakan semenjak tahun 2018 sampai Maret 2019, terdata 23 pengawas ketenagakerjaan sudah menyelesaikan penanganan 29 kasus tindak pidana ringan( tipiring) di 7 provinsi. Salah satunya menyangkut pelanggaran terhadap ketenagakerjaan penyampaian WLK.

Rakorwas merupakan sarana komunikasi tingkat nasional untuk memperkuat sinergitas pengawasan ketenagakerjaan dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyikapi berbagai perubahan mutakhir.

“Kegiatan Rakorwas ini menyusun strategi pengawasan ketenagakerjaan yakni pengelolaan SDM, pengembangan sistem pengawas ketenagakerjaan yang modern, ” kata Sugeng.

Sedangkan Pimpinan Eksekutif Rakornas Sri Astuti Rakornas tahun 2019 ini menekankan aturan serta cara kelola pengawasan ketenagakerjaan yang lebih efisien serta berdaya guna dengan penggunaan teknologi berbasis digitalisasi.

Sri Astuti menambahkan tujuan Rakorwas agar tata kelola dan strategi pengawasan ketenagakerjaan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di daerah, membangun komunikasi timbal balik antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, mencari titik temu terkait permasalahan pengawasan ketenagakerjaan.

” Terakhir memperoleh formula yang tepat terkait pengawasan ketenagakerjaan sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan searah dari pusat ataupun provinsi atau kebalikannya,” ucap Kabag PEP tersebut.

Rakornas Binwasnaker K3 2019 dihadiri oleh staf ahli Menaker, Irianto Simbolon, Sekjen Khairul Anwar, Plt Irjen Estiarty Haryani, Direktur ILO Jakarta serta Timor Leste, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan serta para pejabat tinggi pratama di lingkungan Binwasnaker K3 dan 600 partisipan dari Kadisnaker provinsi, Kabid pengawasan ketenagakerjaan dan pejabat struktural di Ditjen Binwasnaker K3 dan administratur fungsional pengawas ketenagakerjaan pusat serta daerah.

Qyusi Consulting | Konsultan ISO, Pelatihan ISO, Sertifikasi ISO | Konsultan SMK3, Sertifikasi SMK3 | Dokumen ISO, CSMS dan SOP. Siap Membantu perusahaan Anda dengan Proses Fleksible menyesuaikan kondisi dan kebutuhan perusahaan Anda