Opening Hours Mon to Fri - 08.00 AM to 05.00 PM Sat - 10.00 AM to 03.00 PM
Call Us +6221 298 357 53
Email Us AdmQyusi@Gmail.com
Menu

Tag: sertifikasi iso 45001

Warga Banten Nekat Ke Mekkah Pakai Kuda Besi

December 29, 2020
| No Comments
| Categories: Berita, Dokumen Perizinan

H. Tb Masduki merupakan tokoh dan Penggiat Pergerakan Moralitas Masyarakat( Permas) Banten. Menariknya, beliau baru pertama kali melepas kepergian Bambang Sukmana ke Tanah Suci Makkah melalui jalur darat dengan mengendarai Motor atau Solo Riding. Masduki mengingatkan tidak hanya fisik dan mental persiapan akta perizinan perlengkapan diri serta bermotor jangan dilupakan. Selain itu, Masduki juga berpesan sampaikan pesan moril ini kesetiap Negara yang dilalui, Negara Republik Indonesia adalah Bangsa yang humanis dan cinta damai, memiliki beragam suku bangsa dan bahasa, khususnya Banten. “Perkenalkan budaya kita seperti debus dan destinasi pariwisata yang tidak kalah dengan daerah lain,” ujar Masduki, di Kawasan Banten Lama “Selamat jalan sukses kembali dengan selamat bawa energi positif setelah kembali ke Tanah Air,” imbuhnya. Bambang Sukmana (44), pria...

Read More ›

Kontainer Komoditas Ganjal Eksportir, Ongkos Kapal Terdampak

December 28, 2020
| No Comments
| Categories: Berita, Dokumen Perizinan

Denyut nadi pasar ekspor untuk produk Indonesia, khususnya Jawa Timur bertambah menunjukkan porsi positif. Hanya saja, kendala pengiriman produk ke luar negeri masih menjadi belenggu yang tidak bisa dihapuskan keberadaannya. Belakangan, eksportir Jawa Timur mengalami hambatan pada proses pengiriman barang/ komoditas ekspor ke pasar negara tujuan. Halangan teknis yang dirasa eksportir Jatim itu tidak lain merupakan aspek ketersediaan ruang yang lumayan buat melapis pengiriman. Isdarmawan, Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim menuturkan, untuk fasilitas perizinan dan kelengkapan dokumen ekspor telah terpenuhi kemudahannya. Sayangnya, proses tersebut, tak seiring dengan kecukupan kontainer sebagai media pembungkus komoditas. “Ya. Masalah kontainer ekspor ini juga karena Covid-19 yang menimpa seluruh dunia, termasuk Indonesia,” aku Pak Is, sapaannya dalam pesan pendeknya. Praktis, hambatan kekurangan persediaan...

Read More ›

KPK Sita Dokumen Terkait Kasus Suap Izin RS Usai Periksa Sekda Kota Cimahi

December 22, 2020
| No Comments
| Categories: Berita

Komisi Pemberantasan Penggelapan( KPK) mengambil akta dari 2 saksi yang diperiksa dalam penyidikan permasalahan suap terpaut perizinan Rumah Sakit Umum( RSU) Kasih Ibu Kota Cimahi, Jawa Barat.  Dua saksi itu Sekretaris Wilayah( Sekda) Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan serta Kepala Subbagian Perizinan Gedung DPMPTSP Kota Cimahi Aam Rustam yang diperiksa untuk tersangka Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna( AJM), pada Rabu( 16/ 12) kemarin. "Dilakukan penyitaan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (17/12). Ali juga menginformasikan ada satu saksi yang tidak memenuhi panggilan penyidik pada Rabu (16/12), yaitu Asisten Ekonomi Pembangunan Kantor Wali Kota Cimahi Ahmad Nuryana. "Dilakukan penjadwalan ulang," ucap Ali. KPK pada Sabtu (28/11) telah...

Read More ›

Dipertanyakan, Mekanisme Izin Merekam dan Memotret di Persidangan dalam Aturan Baru MA

December 21, 2020
| No Comments
| Categories: Berita, Dokumen Perizinan

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan( LeIP) Liza Farihah mempersoalkan beberapa perihal terpaut metode perizinan dalam peraturan baru Mahkamah Agung( MA) pertanyaan perekaman dan pengambilan gambar di persidangan. Di antara lain, tutur Liza, apakah ada petugas khusus ataupun Panitera Pengganti di ruang konferensi yang memberikan izin untuk memotret ataupun merekam video. "Hal yang harusnya disorot adalah bagaimana mekanisme izin ke Hakim atau Ketua Majelis Hakim? Apakah wartawan atau publik menghadap ke Meja Majelis Hakim sebelum sidang dimulai? Apakah Ketua Majelis Hakim menanyakan siapa saja wartawan dan memberi izin sebelum sidang dimulai. Namun demikian Liza menilai pengaturan soal pengambilan foto, rekaman audio atau audio visual yang diatur di PERMA 5 tahun 2020 bukan bersifat larangan melainkan perlunya izin...

Read More ›

Izin Reklamasi Coastal Road Molor Lagi

December 16, 2020
| No Comments
| Categories: Berita, Dokumen Perizinan

Pengurusan pengerukan serta reklamasi coastal road Balikpapan molor lagi. Memasuki minggu kedua Desember 2020, keseluruhan akta perizinan yang disusun penanam modal belum di informasikan ke Kementerian Perhubungan. Sementara itu, sebelumnya ditargetkan keseluruhan akta bisa diselesaikan dan diserahkan ke Direktorat Jenderal( Ditjen) Perhubungan Laut Kemenhub paling lambat akhir November lalu. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setkot Balikpapan Freddy Oktovianus Nelwan berterus terang sudah bertemu konsultan yang mempersiapkan dokumen perizinan tersebut. Konsultan itu ditunjuk investor yang akan menggarap coastal road itu, bermukim memenuhi sebagian dokumen dari perusahaan. Tanpa memerinci dokumen yang dimaksud, pria berkacamata itu menyebut harus dipenuhi sebagai syarat administrasi perizinan tersebut. “Kalau sudah ada, ya kita bantu prosesnya,” ucap dia ditemui Kaltim Post di Balai Kota Pria yang juga menjabat ketua Wadah Koordinasi...

Read More ›

Sempat Disegel, Tiga Bangunan di Area PLN Dibuka Lagi

December 14, 2020
| No Comments
| Categories: Berita, Dokumen Perizinan

 Bangu­nan bodong atau tanpa izin di area PLN Leuwiliang sem­pat disegel UPT Pengawas Bangunan III wilayah Leuwi­liang, Kamis (10/12). Penye­gelan dilakukan Dinas Peru­mahan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) dan Satpol PP Kabupaten Bogor lantaran teguran yang dilay­angkan tidak dihiraukan. Kepala UPT III DPKPP, Wal­ter Rumsory, mengaku telah memberikan surat teguran ketiga kepada pemilik bangu­nan. Bangunan baru tanpa izin tersebut didirikan saat PLN mengontrak ke pihak Dana Pensiunan. ”Kami segel sesuai aturan berlaku,” ung­kapnya. Saat dikonfirmasi soal penye­gelan bangunan bodong ter­sebut, Manajer PLN Leuwili­ang Faizal Setia Permana mengakuinya. Ia menjelaskan, ada beberapa bangunan baru yang belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Di antaranya lahan parkir, ruang gudang material dan pos sekuriti. Meski begitu, Faizal memastikan bahwa segel yang sebelumnya dipa­sang kini telah...

Read More ›

Di UU Cipta Kerja, Kapal Perikanan Hanya Perlu Bawa 3 Dokumen Saat Melaut

December 11, 2020
| No Comments
| Categories: Berita, Dokumen Perizinan

  Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah memberikan kemudahan bagi nelayan untuk tangkap ikan berupa dokumen yang perlu dibawa saat melaut. Bila sebelumnya harus ada 16 dokumen yang dibawa, kini hanya perlu membawa 3 dokumen saat berlayar. "Makanya di perundang-undang ini hanya ada 3 surat yang perlu dibawa di atas kapal," kata Plt. Dirjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Zain dalam dialog Serap Aspirasi: Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Pertanian, Kelautan & Perikanan, Lombok, NTB, Senin (7/12). Tiga dokumen yang wajib dibawa antara lain Surat izin penangkapan ikan, surat izin berlayar dan surat laik operasi (SLO). Dokumen-dokumen ini menjadi pengganti 16 dokumen yang sebelumnya menjadi syarat kapal ikan yang menangkap ikan di laut....

Read More ›

Terapkan Manajemen Anti Suap, BPH Migas Raih ISO 37001:2016

December 10, 2020
| No Comments
| Categories: Berita

BPH Migas meraih sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dari Badan Standarisasi Nasional, setelah menerapkan standar dan prosedur untuk mendukung tata kelola Pemerintahan yang baik (good and clean governance). Penyerahan sertifikasi ini diterima oleh Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, dalam acara Malam Puncak Penghargaan BPH Migas 2020 Hotel The Westin Jakarta Selatan. Turut menyaksikan penerimaan seertifikasi, Kepala Staf Kepresidenan, Jend (TNI) Purn. Moeldoko, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, puluhan pimpinan badan usaha Migas, Pimpinan BUMN, serta jajaran BPH Migas "Saya sampaikan juga ucapan apresiasi pada BPH Migas karena mendapat Sertifikasi ISO 37001:2016, dalam hal Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Ini upaya yang baik dalam prinsip-prinsip akuntabilitas. Prinsip keterbukaan harus bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya," ujar Kepala Staf Kepresidenan...

Read More ›

Kado Spesial Penghujung Tahun, PLN UIP Nusra Raih Sertifikat SMK3

December 8, 2020
| No Comments
| Categories: Berita

PLN Unit Induk Pembangunan( UIP) Nusa Tenggara( Nusra) memperoleh kado istimewa di penghujung tahun 2020 ini, sebab sudah memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja( SMK3) serta bendera kencana dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Kegiatan penyerahan sertifikat itu dilakukan pada Rabu, 4 Desember 2020 oleh Kepala Seksi Pembinaan K3 Dinas Tenaga Kerja serta Transmigrasi( Disnakertrans) Provinsi NTB, Irwan Sasrtawan ST., MT., di kantor PLN UIP Nusra di Mataram. Diperoleh langsung oleh General Manager PLN UIP Nusra, Yuyun Mimbar Saputra. Penyerahan Sertifikat SMK3 dan Bendera Emas juga dihadiri oleh jajaran Manajemen PLN UIP Nusra karena berlangsung bersamaan dengan kegiatan Inhouse training K3 untuk manajemen.Irwan Sasrtawan dalam pidatonya juga menyambut baik acara penyerahan Sertifikat SMK3 kepada PLN UIP Nusra. Ia...

Read More ›

17 ASN UKPBJ Bandung Barat Kantongi Sertifikat K3

December 7, 2020
| No Comments
| Categories: Berita

Keseluruhan 17 aparatur sipil negara( ASN) di Bagian Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa( UKPBJ) Kabupaten Bandung Barat( KBB) mempunyai sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja( K3) Konstruksi. Mereka yang memiliki sertifikat K3 Konstruksi itu terdiri atas 12 badan Kelompok Kerja( Pokja) Penentuan, 4 pejabat struktural, dan 1 karyawan di UKPBJ KBB. Kepala UKPBJ KBB Anni Roslianti mengatakan, sebelum memiliki sertifikat tersebut, pada Maret lalu 17 ASN mesti mengikuti pelatihan K3 Konstruksi. Sertifikat pelatihan dan kompetensi itu pun diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, terang Anni, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan konstruksi, baik pelaksana maupun penyedia jasa konstruksi, harus mempunyai sertifikasi K3 Konstruksi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi...

Read More ›

error: Content is protected