Respons Jasa Marga dan Pemkab Malang Soal Kondisi Jalan Arteri Sekitar Exit Tol Pakis

SURYAMALANG. COM, PAKIS- Jasa Ahli memberikan respons terkait jalan arteri Ampeldento, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang yang terdampak pengerjaan jalan tol Malang- Pandaan. Direktur Teknik PT Jasa Marga Pandaan- Malang( PT PJM), Siswantono menjelaskan, pihaknya memberikan atensi terhadap jalan arteri yang terdampak aktivitas pembangunan jalan tol. " Memang kami ada atensi untuk itu, kemarin kami masih mengejar yang mainroad. Kini kami sudah berkoordinasi dengan kepala desa setempat dan Pemkab Malang. Sudah ada listnya tinggal pelaksanaan," terang Siswantono ketika dikonfirmasi, Selasa( 11/ 6/ 2019). • Jalan Sekitar Exit Tol Pakis Berlubang, Pengendara Butuh Penerangan Jalan yang Layak Siswantono menambahkan, perbaikan jalan terdampak akan dimulai pada waktu dekat. Seiring dengan selesainya pengerjaan jalan tol Malang- Pandaan sampai exit tol Pakis. Terkait anggaran yang...

Read More ›

Sertifikasi SMK3 Di Surabaya – Pengenalan SMK3

Sertifikasi SMK3 Di Surabaya

Sertifikasi SMK3 Di Surabaya, Pada Masa Globalisasi, tiap industri yang bersaing di dunia internasional wajib mencermati seluruh pandangan termasuk masalah ketenagakerjaan yang salah satunya meminta adanya proteksi berdasarkan keamanan serta kesehatan kegiatan untuk para tenaga kerja. Di Indonesia Skema manajemen Kesehatan serta Keamanan Kegiatan( K3) diketahui dengan sebutan SMK3 sedangkan di dunia Internasional, standar K3 yang sangat popular merupakan OHSAS 18001. Sistem Manajemen Keselamatan serta kesehatan kerja( SMK3) merupakan penggalan dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam bagan pengaturan resiko yang berhubungan dengan aktivitas kegiatan buat terciptanya tempat kegiatan yang nyaman, efisien serta produktif. K3 menggambarkan salah satu pandangan proteksi ketenagakerjaan serta menggambarkan hak dasar dari tiap daya kegiatan. Pandangan dasar dari K3 merupakan mencegah keamanan serta kesehatan para pekerja...

Read More ›

Kadis PUPR Sekadau Klaim Pelatihan Tenaga Terampil Jasa Kontruksi Oleh Pemda Sesuai Aturan

SEKADAU- Kepala Biro PUPR Kabupaten Sekadau, Akhmad Suryadi berkata, aktivitas penataran pembibitan daya ahli pelayanan kontruksi bersumber pada ketentuan yang terdapat. Apalagi, baginya dalam penataran pembibitan itu juga dicoba kerjasama ataupun memo of understanding( MoU) antara Pemkab lewat Biro PUPR dengan semua federasi pelayanan arsitektur. " Ini bermaksud untuk percepatan sertifikasi SDM pelayanan arsitektur di Kabupaten Sekadau," ujarnya Diakuinya juga, tujuan dilaksanakannya penataran pembibitan itu agar para daya ahli pelayanan arsitektur menguasai metode tanggungjawab dalam melakukan sesuatu profesi raga aktivitas. Perihal ini juga menurutnya bermaksud untuk tertib administrasi, jumlah serta mutu profesi setimpal dengan SOP yang ada. " Kita membuka ruang, apabila terdapat hambatan dalam membuat peliputan silahkan tanya ke kita," pungkasnya. Qyusi Consulting | Konsultan ISO, Pelatihan ISO, Sertifikasi...

Read More ›

Pelaksanaan Audit SMK3

Pada tahap perencanaan atau persiapan auditor SMK3 harus mempersiapkan materi audit, bisa dalam bentuk audit checklist  sesuai kriteria yang ditetapkan dalam PP Nomor 50 Tahun 2012. Pelaksanaan audit SMK3 paling sedikit dilakukan melalui tahapan: 1. Pertemuan Pembuka Auditor dan pengurus perusahaan melakukan pertemuan awal sebelum proses atau pelaksanaan audit dimulai. Pada pertemuan pembuka, auditor memaparkan rencana audit sesuai checklist yang sudah dipersiapkan. Pada tahap ini tingkat audit (awal/transisi/lanjutan), waktu, lokasi, divisi, proses kerja yang akan diaudit, dan petugas pendamping dalam pelaksanaan audit sudah ditetapkan. 2. Proses Audit SMK3 Pada proses audit ini, auditor akan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan SMK3 di perusahaan. Pemeriksaan biasanya dilakukan dengan cara:  Kunjungan ke lapangan untuk orientasi  Wawancara kepada manajemen  Pemeriksaan semua informasi hasil wawancara ...

Read More ›

Dasar Hukum SMK3 |Konsultan SMK3

Konsultan SMK3, Sertifikasi SMK3

Konsultan SMK3 Yang Menjadi Dasar Hukum Penerapan Sertifikat SMK3 Di Indonesia, Memiliki Beberapa Dasar Hukum Pelaksanaan. Di antaranya ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Rangkuman dasar-dasar hukum tersebut antara lain : UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha.Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana.Adanya bahaya kerja di tempat itu. Permenaker No 5 Tahun 1996. Tentang Sistem Manajemen K3 : Setiap perusahaan yang memperkerjakan seratus tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang...

Read More ›

Tahapan Yang Harus Dilakukan Untuk Proses Sertifikasi SMK3

Sertifikasi ISO

Pembentukan Panitia P2K3 dimana timnya terdiri dari Ketua (pimpinan tertinggi di tempat kerja), Sekretaris (harus berkualifikasi AK3U) dan anggota masing-masing perwakilan unit kerja.Pengesahan P2K3 oleh Disnaker wilayah setempat.Kegiatan Rapat P2K3.Pelaporan P2K3 ke Disnaker wilayah setempat.Pelatihan Awareness SMK3.Pelatihan Dokumentasi SMK3 (untuk keperluan Penyusunan, Kebijakan K3, Pedoman SMK3, Prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir) Qyusi Consulting | Konsultan ISO, Pelatihan ISO, Sertifikasi ISO | Konsultan SMK3, Sertifikasi SMK3 | Dokumen ISO, CSMS dan SOP. Sosialisasi Dokumentasi SMK3.Pelengkapan sarana tanggap darurat (Penyediaan perangkat proteksi kebakaran, jalur evakuasi dll)Pembentukan Tim Tanggap DaruratPelatihan tim tanggap darurat (kebakaran & P3K)Simulasi Tanggap Darurat (Sesuai potensi identifikasi)Penyusunan Tim Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko Pelatihan manajemen resikoPenyusunan manajemen resikoIdentifikasi Peraturan Perundangan yang relevanSertifikasi sarana produksi dan lisensi personil...

Read More ›

Nihil Pekerjaan, Persatuan Kontraktor Banjar Mengadu ke Dewan

MARTAPURA, Kecewa tidak bertemu Kepala Dinas PUPR, Wakil Bupati Banjar dan Bupati Banjar, puluhan kontraktor lokal yang tergabung Forum Koalisi Kontraktor Kabupaten Banjar layangkan surat untuk audensi dengan DPRD Kabupaten Banjar, Rabu (20/3). Mereka mendatangi DPRD Banjar sebagai tindak lanjut gagalnya pertemuan dengan Kepala Dinas PUPR Banjar, Wakil Bupati Banjar dam Bupati Banjar, Selasa (19/3) lalu. kemarin mengeluhkan sulitnya dapat proyek di tiga tahun masa kepemimpinan Bupati Banjar. “Selama ini kita kontraktor lokal khususnya untuk proyek pekerjaan Petunjukan Langsung (PL) di bawah nilai Rp 200 juta tidak pernah mendapatkan pekerjaan, istilahnya kita tidur selama Bupati Banjar yang ini,” ujar Koordinator Persatuan Kontraktor Banjar H Taufikurrahman kepada Kanal Kalimantan Rabu (20/3). Qyusi Consulting | Konsultan ISO, Pelatihan ISO, Sertifikasi ISO |...

Read More ›

Pengenalan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)

Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada Era Globalisasi, setiap perusahaan yang bersaing di dunia internasional harus memperhatikan segala aspek termasuk masalah ketenagakerjaan yang salah satunya mensyaratkan adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi para tenaga kerja. Di Indonesia Sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dikenal dengan istilah SMK3 sedangkan di dunia Internasional, standar K3 yang paling popular adalah OHSAS 18001. Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja. Pemikiran dasar dari K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para...

Read More ›

Menaker Hanif Dorong Perusahaan Terapkan SMK3 yang Baik dan Berkualitas

JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri punya kriteria khusus dalam menilai suatu perusahaan terhadap para pekerjanya. Menurutnya, perusahaan yang memanusiakan manusia adalah perusahaan yang penuhan sistem keselamatan dan kesejatan kerja (K3) baik dan berkualitas. “Perusahaan melakukan sistem itu sebagai bagian dari seluruh proses produksi barang dan jasa di perusahaan yang mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja " ujar Menteri Hanif beberapa waktu lalu. Dia meminta seluruh perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sosial kepada masyarakat sekitar. "Tapi juga mendorong perusahaan agar tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang memanusiakan manusia," terangnya. Menurut Hanif, berkualitas tidaknya sistem K3 harus melibatkan semua unsur dalam perusahaan. Tidak hanya pemilik tapi juga para pekerja,...

Read More ›

Penerapan K3 Yang Menjadi Dasar Hukum Penerapan Sertifikat SMK3 Di Indonesia

SMK3

Penerapan K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja) Yang Menjadi Dasar Hukum Penerapan Sertifikat SMK3 Di Indonesia, Memiliki Beberapa Dasar Hukum Pelaksanaan Di antaranya ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Rangkuman dasar-dasar hukum tersebut antara lain : UU No 1 Tahun 1970 . Tentang Keselamatan Kerja Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha.Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana.Adanya bahaya kerja di tempat itu. Permenaker No 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3 : Setiap perusahaan yang memperkerjakan seratus tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses...

Read More ›