Pemerintah Provinsi Banten, terus melakukan upaya kembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah khususnya dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Bahkan Pemprov Banten telah menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. “Peraturan Gubernur Banten ini dilaksanakan dalam rangka upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah khususnya dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),” kata Kepala Bapenda Banten, Opar Sohari. Opar menerangkan, dalam ketentuan tersebut salah satunya terdapat perubahan tarif PBBKB yang semula dari sektor Industri dipungut sebesar 17,17 persen dari jumlah pembelian BBM. Usaha Pertambangan serta Usaha Kehutanan dipungut sebesar 90 persen dari Jumlah Pembelian BBM....

Read More ›

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mempersiapkan sertifikasi kepada para tukang di daerah itu untuk mengoptimalkan kemampuan dibidang kontruksi sekaligus menjaga persaingan dengan tenaga kerja asing dan luar daerah. Kepala bidang bangunan umum pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Bekasi Tina Karini di Cikarang, kamis mengatakan sertifikasi merupakan bagian dari program kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat ( PUPR ). Pada tahap awal ada 150 tukang yang akan disertifikasi. “Tukang-tukang yang ada di kabupaten Bekasi itu sekitar 150 orang. Kami bekerja sama dengan kementrian PUPR melatih mereka, yang dipusatkan di balai Desa Kontruksi. Mereka kami latih dengan menghadirkan instruktur. Kami latih baik teori maupun praktik hingga kemudian dilakukan uji kompetensi,” katanya. Dia menjelaskan mereka yang disertifikasi yakni para tukang...

Read More ›

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi akan melaksanakan sertifikasi kepada para tukang bangunan . Sertifikasi diberikan untuk mengoptimalkan skill mereka di bidang konstruksi sekaligus menjaga persaingan dengan tenaga kerja asing. Sebab wilayah Bekasi merupakan magnet para kaum urban untuk berkerja di kawasan industri. Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha, menjelaskan, sertifikasi ini menjadi bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahap awal, akan ada 150 tukang yang bakal disertifikasi. ”Ada sekitar 150 orang, kami latih baik teori maupun praktik hingga akan dilakukan uji kompetensi,” katanya, Selasa (27/4/2021). Menurut dia, mereka yang akan disertifikasi yakni para tukang kayu, tukang batu, dan tukang di bidang pembangunan jalan. Nantinya pelatihan digelar dengan melibatkan asosiasi konstruksi dengan mengutamakan...

Read More ›

Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana bakal melaksanakan sertifikasi kepada para tukang bangunan. Sertifikasi diberikan untuk mengoptimalkan skil mereka di bidang konstruksi sekaligus menjaga persaingan dengan tenaga kerja asing. Kepala Bidang Bangunan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi, Tina Karini menjelaskan, sertifikasi ini merupakan bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahap awal, akan ada 150 tukang yang bakal disertifikasi. “Tukang-tukang yang ada di Kabupaten Bekasi itu sekitar 150 orang kerja sama dengan Kementerian PUPR di Balai Desa Konstruksi. Mereka kami latih dengan menghadirkan instruktur. Kami latih baik teori maupun praktek hingga kemudian dilakukan uji kompetensi,” kata Tina, Senin (26/04). Tina menjelaskan, mereka yang akan disertifikasi yakni para tukang kayu, tukang batu dan tukang di...

Read More ›

Jasa konstruksi masih akan memenuhi beberapa tantangan di masa pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan H. Syafiuddin, S.Sos., Anggota Komisi V DPR RI, di hadapan para pelaku usaha jasa konstruksi di Madura, saat sosialisasi Omnibus Law atau UU Cipta Kerja (Ciptaker). Menurut Syafiuddin, terbitnya UU Cipta Kerja bisa menjadi solusi bagi pelaku usaha dalam mengoptimalkan usaha di bidang jasa kontruksi. "UU No 11 tahun 2020 ini, mengwujudkan penyederhanaan proses perizinan. Sehingga perizinan menjadi lebih mudah dan cepat. Sebelumnya, pelaku usaha memerlukan rekomendasi izin dari pemerintah kabupaten. Namun, kini langsung kepada pemerintah pusat," ucapnya. "Setidaknya ada 6 kemudahan yang diperoleh masyarakat dan pelaku usaha melalui undang-undang ini. Salah satunya adalah penghapusan izin usaha jasa konstruksi, hanya perlu sertifikat keahlian," terang politikus PKB...

Read More ›