UKL & UPL – Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan Hidup

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, biasa disingkat UKL – UPL adalah dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL.

Secara sederhana, dokumen ini ditujukan untuk usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup. Dokumen UKL – UPL diperlukan untuk proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau lingkungan hidup, melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Berbeda dengan AMDAL, UKL – UPL tidak melalui proses penilaian dan presentasi, namun lebih mengarah pada hal-hal teknis untuk memenuhi standar-standar pengelolaan lingkungan hidup.

Pemrakarsa wajib mengisi formulir isian dan mengajukannya kepada instansi terkait yang memiliki tanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten / Kota / Provinsi sesuai Kep-MENLH No 86 Tahun 2002 tentang UKL – UPL.

Usaha atau kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL diwajibkan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, supaya dampak kegiatan atau usaha yang dilakukan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia. Dengan kata lain, UKL – UPL ditujukan untuk proyek-proyek yang memiliki dampak lingkungan ringan, skala pengendalian kecil dan tidak kompleks.

Kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Oleh karena itu, UKL – UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk mengambil keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin usaha dan atau kegiatan tertentu.

Selain menjadi dokumen kelengkapan untuk mendapatkan perijinan, dokumen UKL – UPL juga diwajibkan dan dapat dibuat apabila usaha dan atau kegiatan sudah berjalan namun belum memiliki dokumen ini.

Proses dan Prosedur

Berbeda dengan proses AMDAL, adapun proses dan prosedur UKL – UPL dilakukan dengan mengisi formulir isian, sebagai berikut :

  • Identitas pemrakarsa usaha dan atau kegiatan
  • Rencana usaha dan atau kegiatan
  • Dampak lingkungan yang akan terjadi program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
  • Tanda tangan dan cap

Kemudian formulir isian tersebut diajukan oleh pemrakarsa kegiatan kepada:

  • Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten / Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten / kota
  • Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Provinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten / Kota
  • Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu provinsi atau lintas batas negara

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) tetap berlaku sepanjang usaha dan atau kegiatan tidak mengubah lokasi, desain, proses, bahan baku dan atau bahan penolong.

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dapat dinyatakan kadaluarsa jika usaha dan atau kegiatan yang telah diajukan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun sejak rekomendasi diterbitkan.

Qyusi Consulting | Konsultan ISO, Pelatihan ISO, Sertifikasi ISO | Konsultan SMK3, Sertifikasi SMK3 | Dokumen ISO, CSMS dan SOP. Siap Membantu perusahaan Anda dengan Proses Fleksible menyesuaikan kondisi dan kebutuhan perusahaan Anda