Kala Perhutanan Sosial Tak Masuk Proyek Strategis Nasional
Pada 3 November lalu Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas dan meminta jajarannya menyelesaikan sasaran perhutanan sosial. Program reforma agraria serta perhutanan sosial sudah memasuki tahun keenam. Pemerintahan Jokowi periode awal menargetkan 12, 7 juta hektar hutan untuk distribusi hutan rakyat. Sampai Desember 2020 ini, baru terealisasi sekitar 4, 4 juta hektar. Dalam ratas itu, Jokowi menjelaskan, perhutanan sosial bukan sebatas pemberian izin atau mengeluarkan surat keputusan( SK) kepada masyarakat. Terpenting lagi, tuturnya, pendampingan untuk program- program lanjutan, seperti, pandangan bidang usaha perhutanan sosial sesuai kemampuan masyarakat. Dia contohkan, ada bisnis ekowisata, agrosilvopastoral, bioenergi, bisnis hasil hutan bukan kayu, agroforestri dan lain-lain. “Semua sebetulnya menghasilkan, bisa menyejahterakan, tetapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan,” katanya. Pendampingan ini, katanya, harus terintegrasi,...