Eksplorasi Migas Minim, Indonesia Terancam Defisit Gas 2023

Indonesia kemungkinan akan memasuki masa defisit gas mulai tiga tahun ke depan atau pada tahun 2023. Eksplorasi yang terbatas membuat produksi migas akan terus berkurang.

Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih mengatakan suplai gas secara nasional akan turun sangat drastis dalam beberapa tahun ke depan. Jika tidak ada proyek baru dan rencana pengembangan blok migas yang berjalan, pasokan gas yang ada tidak akan cukup memenuhi kebutuhan domestik.

“Memenuhi kontrak gas eksisting saja dari 2023 sudah tidak mampu,” ujar Soerjaningsih dalam diskusi virtual yang diadakan Energy Academy Indonesia pada Senin (18/5).

Pemerintah mengharapkan produksi migas pada pada proyek eksisting yang memiliki cadangan cukup besar. Adapun proyek yang bakal jadi andalan pemerintah yaitu Tangguh Train 3, Masela, dan Indonesia Deep Water Development (IDD).

“Ada juga potensial suplai dari 30 proyek,” kata dia. Namun, Soerjaningsih tidak menyebut besaran potensi suplai gas dari 30 proyek tersebut. Namun, proyek besar yang menjadi andalan pemerintah, belum tentu dapat segera produksi.

Anggota Badan Anggaran DPR RI Kardaya Warnika menilai investor masih ragu menanamkan modalnya di Indonesia. Penyebabnya mengenai ketidakpastian bisnis yang sangat tinggi di Indonesia. Padahal, kepastian hukum merupakan syarat utama. “Dengan adanya kebijakan yang tidak konsisten, investor takut masuk ke negara ini.

Kebijakan yang maju mundur itu menakutkan,” kata Kardaya. (Baca: SKK Migas Hentikan 80 Blok Migas yang Gagal Temukan Cadangan Baru) Kardaya menyebut investasi di Indonesia tak lagi menarik, terlihat dari keluarnya sejumlah perusahaan migas dari Indonesia. “IDD itu kapan datangnya? Investor yang di situ saja sudah hengkang apalagi yang baru,” kata Kardaya. Untuk menarik investasi,  Kardaya menyarankan pemerintah membuat kebijakan dan perencanaan yang konsisten.

Sebab, kebijakan energi di Indonesia terlalu sering berubah. Terlalu seringnya perubahan kebijakan membuat sulitnya investasi untuk eksplorasi. Tanpa ada eksplorasi tak ada penemuan cadangan migas.

Sedikitnya Temuan Cadangan Migas Baru Defisit gas sebenarnya cerminan kurangnya upaya menemukan cadangan migas baru. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mencatat reserve replacement rasio hingga kuartal I 2020 hanya 47,5 MMBOE, atau sebesar 6% dari target tahun ini yang sebesar 123%.

Cadangan pengganti tersebut didapat dari penemuan migas pada kuartal I 2020 yang mencapai 136,5 MMBOE. Penemuan tersebut berasal dari potensi minyak di sumur PB-02 sebesar 61,8 MMBO. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Texcal Mahato itu belum diuji coba.

Selain itu, ada penemuan cadangan gas sebesar 79 BCFG dari pengeboran sumur Bronang-02 di Laut Natuna. Medco sebagai operator proyek tersebut memproyeksikan dapat memproduksi gas dari penemuan tersebut sebesar 15 mmscfd. Temuan itu merupakan kelanjutan dari pengembangan Lapangan Forel yang berpotensi menambah produksi hingga 10 ribu bopd. SKK Migas juga mencatat ada potensi cadangan gas dari sumur Wolai-02 yang ada di Sulawesi. Estimasi produksi dari kegiatan yang dioperatori Pertamina EP itu mencapai 13 mmscfd. Sedangkan jumlah investasi untuk eksplorasi pada tahun ini hanya sebesar US$ 1,2 miliar total investasi hulu migas sebesar US$ 13,8 miliar.

Hingga kuartal I 2020, realisasi investasi eksplorasi hanya mencapai US$ 120 juta. Praktisi Migas Tumbur Parlindungan mengatakan kurangnya kegiatan eksplorasi di Indonesia mengakibatkan sedikitnya temuan baru. Untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi, pemerintah harus membuat iklim investasi migas yang lebih menarik dibandingkan negara lain.

Tumbur menyebut pemerintah memang sudah membenahi aturan industri migas. Namun, pembenahan juga ditempuh negara lain. “Negara lain juga melakukan hal yang sama atau mungkin lebih baik,” ujar Tumbur ke katadata.co.id pada Rabu (20/5).

Akibat kurang menariknya iklim investasi di Indonesia, Tumbur menyebut, penggunaan teknologi terbaru juga sulit diimplementasikan. Padahal, penggunaan teknologi selalu diupayakan oleh kontraktor migas sesuai keekonomian lapangan.

Penggunaan teknologi baru tersebut penting untuk menganalisa data akuisisi dan interpretasi. Dengan begitu, kontraktor migas bisa mendapatkan ide baru dalam menemukan cadangan. Agar iklim investasi migas lebih baik, Tumbuh mengatakan pemerintah harus menyinkronkan regulasi sehingga ada kepastian hukum.

Hal tersebut baru bisa terwujud jika dilaksanakan oleh lintas kementerian. Sebab, sektor migas tak hanya berhubungan dengan Kementerian ESDM. Selain itu, pelaku usaha juga membutuhkan insentif berupa keringanan pajak. “Hal itu bisa memecahkan masalah lebih dari 50%,” kata Tumbur.

Kerap kali kegiatan eksplorasi tak menemukan cadangan alias dry hole. SKK Migas bahkan harus menghentikan 80 kontrak migas karena hal tersebut. Tak sedikit pula yang harus hengkang karena kesulitan melaksanakan kegiatan eksplorasi. Salah satunya, kasus Pan Orient Inc. dari Blok East Jabung, Jambi.

Pan Orient pertama kali menandatangani kontrak dengan pemerintah pada 21 November 2011. Kemudian hak partisipasi sebesar 51% diakuisisi Talisman East Jabung BV yang sekaligus menjadi operator blok tersebut dan Pan Orient hanya memegang hak partisipasi 49%.

Saat itu, kedua perusahaan berkomitmen melakukan studi G&G pada tiga tahun pertama, seismik 2D 200 kilometer pada tahun pertama, proses data seismik 250 km pada tahun kedua, serta mengebor dua sumur eksplorasi pada tahun pertama dan tahun ketiga. Pada tahun pertama, perusahaan melaksanakan proses seismik sepanjang 216 km.

Pada tahun kedua, perusahaan itu mengakuisisi dan memproses seismik 2D sepanjang 440,54 km. Namun, pelaksanaan komitmen pasti mandek pada tahun ketiga. Hingga pada tahun ke enam, tepatnya 21 Januari 2017, Dirjen Migas menetapkan masa penggantian waktu eksplorasi (PWE). Perusahaan pun akhirnya melaksanakan pengeboran dua sumur eksplorasi, satu di sumur Ayu 1 yang berhasil menemukan potensi cadangan minyak dan sumur Elok-1 yang dry hole.

Dengan pengeboran tersebut, seluruh komitmen pasti perusahaan terpenuhi. Kemudian, pada 21 Januari 2019, pemerintah melalui surat SKK Migas memperpanjang jangka waktu eksplorasi (PJWE) dengan komitmen pada tahun ketujuh dan kedelapan melaksanakan studi G&G dan pengeboran satu sumur, tahun kesembilan studi G&G dan pada tahun ke-10 melaksanakan pre Plan of Development (PoD) dan PoD.

Operator blok tersebut kemudian mengebor satu sumur eksplorasi yang diberi nama Anggun-1 pada tahun lalu. Pengeboran tersebut gagal mendapatkan temuan potensi cadangan. Meski begitu, perusahaan dan SKK Migas tetap membuat WP&B 2020 untuk dua studi G&G dan pengeboran Anggun 2 atau Cantik-1 contingent terhadap hasil pengeboran Anggun-1. Pada Maret 2020, diperoleh informasi bahwa kontraktor Talisman/Repsol dan Pan Orient akan menarik diri dari Blok East Jabung.

Namun, hingga 23 April 2020, SKK Migas mengklaim belum ada surat resmi dari kontraktor untuk pengajuan pengembalian seluruh WK East Jabung. Padahal, SKK Migas telah menargetkan pada akhir tahun ke delapan, perusahaan tersebut harus memenuhi komitmen tahun ketujuh dan kedelapan. Akibat hal tersebut, kegiatan eksplorasi Blok East Jabung menjadi tersendat.

Country Manager of PT Terra Explorasi and Exploitasi Teknologi Indonesia George Barber mengatakan ketika perusahaan memperoleh blok dan membuat komitmen kerja pasti, komitmen tersebut bagi SKK Migas harus dijalankan dalam jangka waktu tertentu. Namun, George menilai, komitmen pasti seperti itu didasarkan pada metode eksplorasi konvensional. Tidak ada kemungkinan perubahan ide atau teknologi baru dalam komitmen pasti yang mendukung dan mengurangi biaya eksplorasi.

Padahal tahapan eksplorasi membutuhkan biaya yang besar dengan resiko tinggi. “Banyak investasi tanpa jaminan kesuksesan yang nyata, itu risiko. Apalagi, perusahaan memperoleh blok tanpa mengetahui kandungannya,” ujar George beberapa waktu lalu. (Baca: Praktisi: Target Produksi 1 Juta Barel Mustahil Jika Tak Ubah Sistem) Oleh karena itu, dia berharap pemerintah mengizinkan perusahaan merevisi komitmen pasti.

Sehingga perusahaan migas bisa mengurangi biaya untuk kegiatan tersebut. Di sisi lain, George menyebut skema gross split sebenarnya bisa membantu meningkatkan kegiatan eksplorasi. Sebab, skema kontrak tersebut memungkinkan kontraktor migas menentukan teknologi dan besaran biaya yang akan digunakan.

“Jika mereka telah memasukkan ini ke dalam program kerja awal, program kerja dapat disesuaikan setiap tahun, tetapi untuk melakukan itu tidak mudah,”kata George. Selain itu, pemerintah harus memastikan blok migas yang ditawarkan kepada investor harus memiliki cadangan yang bagus. Sehingga investor hanya perlu membuktikan cadangan tersebut.

“Mengapa menawarkan sesuatu yang mungkin tidak mengandung sesuatu?” kata dia. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah menambah anggaran untuk Badan Geologi agar dapat melaksanakan studi awal eksplorasi. Pada tahun lalu, Badan Geologi tidak mendapatkan anggaran eksplorasi, sedangkan tahun ini hanya mendapatkan US$ 300 ribu untuk eksplorasi.

Menurut George, anggaran sebesar itu tidak akan cukup untuk melaksanakan eksplorasi di seluruh Indonesia. Apalagi, Indonesia memiliki 109 cekungan dengan mayoritas cadangan migas berada di Jawa.

Dia mencontohkan, biaya untuk mengebor satu sumur produksi di Blok Mahakam saja mencapai US$ 6 juta untuk sumur dangkal dan US$ 10 juta untuk sumur lebih dalam. Di sisi lain, investor, bank lokal, dan pengusaha memiliki sedikit minat dalam eksplorasi. Sebab, kegiatan tersebut penuh dengan resiko kehilangan uang.

“Sangat sedikit orang yang suka kehilangan uang, jika saya benar, tidak ada satu pun bank di Indonesia yang mau berinvestasi dalam eksplorasi,” kata George. Biaya eksplorasi memang sangat tinggi dengan rata-rata tingkat keberhasilan sebesar 20%. Oleh karena itu, eksplorasi seperti perjudian dengan keberhasilan yang rendah, terutama di Indonesia yang wilayahnya luas dengan banyak gunung merapi.

Untuk itu, George menyebut, diperlukan teknologi agar rasio keberhasilan penemuan cadangan meningkat. Dengan teknologi, seluruh daratan dan lepas pantai di Indonesia bisa dieksplorasi. “Kita membutuhkan investasi, kita membutuhkan teknologi, tetapi jika negara tidak berinvestasi sendiri dengan teknologi dan menyediakan data kepada investor, maka investor tidak akan datang,” ujar George.

Di sisi lain, Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman mengatakan eksplorasi migas memang memiliki resiko gagal yang cukup tinggi. Untuk mengatasinya, SKK Migas mendorong kontraktor untuk meningkatkan G&G survey dan studi. Sedangkan dari sisi SKK Migas, Fatar Yani mengatakan, pihaknya akan memperbanyak eksplorasi di wilayah yang memiliki potensi cadangan yang bagus. “Tentunya harus ditambah lagi lelang wilayah kerja eksplorasinya,” kata Fatar.

Qyusi Consulting | Konsultan ISO, Pelatihan ISO, Sertifikasi ISO | Konsultan SMK3, Sertifikasi SMK3 | Dokumen ISO, CSMS dan SOP. Siap Membantu perusahaan Anda dengan Proses Fleksible menyesuaikan kondisi dan kebutuhan perusahaan Anda