SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (S M K 3)

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SMK3

Dalam dunia persaingan terbuka pada masa globalisasi ini, masyarakat dan internasional menerapkan standart referensi terhadap berbagai hal terhadap industri seperti kualitas, manajemen mutu, manajemen lingkungan, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Apabila saat ini industri pengekspor telah dituntut untuk menerapkan Manajemen Mutu( ISO- 9000, QS- 9000) dan Manajemen Lingkungan( ISO- 14000) sehingga bukan tidak mungkin tuntutan kepada penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja juga menjadi tuntutan pasar internasional. Untuk menjawab tantangan tersebut Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menetapkan sebuah peraturan perundangan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomuor : PER.05/MEN/1996.

Definisi SMK3

Secara normatif sebagaimana terdapat pada PER.05/MEN/1996 pasal 1, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggungjaeab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan Keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan sistem Manajemen K3 adalah :

terciptanya sistem K3 di tempat kerja yang melibatkan segala pihak sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Sasaran penerapan SMK3 :

1.Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia
2.Meningkatkan komitmen pimpinan dalam melindungi tenaga kerja
3.Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi globalisasi
4.Proteksi terhadap industri dalam negeri
5.Meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional
6.Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional
7.Meningkatkan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem
8.Pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi terkait dengan penerapan K3L
LATAR BELAKANG
K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak :

Masalah K3 masih belum menjadi prioritas program
Belum ada yang mengangkat masalah K3 menjadi issue nasional baik secara politis maupun sosial
Masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi, dan tidak pernah dilihat dari pendekatan moral
Tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor produksi dalam perusahaan, belum ditempatkan sebagai mitra usaha
Alokasi anggaran perusahaan untuk masalah K3 relatif kecil.

Kecelakaan kerja yang terjadi masih tinggi :

Pada th.1995 tercacat angka kecelakaan kerja tercatat sebanyak 65.949 kasus dengan rincian sbb:
– meninggal dunia : 902 orang
– luka berat (cacat tetap) : 13.282 orang
– sementara tidak mampu bekerja (STMB) : 51.765 orang
– jumlah kompensasi kecelakaan kerja : Rp 39,02 milyar
Pelaksanaan pengawasan masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen, seperti pengujian dan sertifikasi peralatan lift, pesawat uap, pesawat angkat dan lain-lain

Relatif rendahnya komitment pimpinan perusahaan dalam hal K3 :
Dari jumlah perusahaan 160.041 (1995) menurut data UU No.7/1981, 13.381 merupakan perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang ( wajib mempunyai P2K3 sesuai pasal 10 UUKK No.1/1970)
Jumlah P2K3 yang ada kurang dari 13.000
Dari P2K3 yang ada 10-12 % yang berfungsi, menunjukan komitment pimpinan perusahaan terhadap K3 masih rendah
Perusahaan yang mempunyai dokter perusahaan untuk melaksanakan pasal 8 UUKK No.1/1970) tercatat 1.155 orang
Program pemeriksaan kesehatan tenaga kerja belum jalan sesuai peraturan perundangan

Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh komunitas perlindungan hak buruh internasional dan desakan LSM internasional dalam hal hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan

Adanya perubahan dalam paradigma pengawasan K3

Alasan Penerapan SMK3

Karena SMK3 bukan hanya tuntutan pemerintah, masyarakat, pasar, atau dunia internasional saja tetapi juga tanggung jawab pengusaha untuk menyediakan tempat kerja yang aman bagi pekerjanya. Selain itu penerapan SMK3 juga mempunyai banyak manfaat bagi industri kita antara lain :
Manfaat Langsung :

1.Mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja.
2.Menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja.
3.Menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja.

Manfaat tidak langsung :

1.Meningkatkan image market terhadap perusahaan.
2.Menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan perusahaan.
3.Perawatan terhadap mesin dan peralatan semakin baik, sehingga membuat umur alat semakin lama.

Kekurangan yang ada pada SMK3 dibandingkan dengan Manajemen K3 Lainnya

Kekurangan yang paling dasar adalah peraturan pendukung tentang K3 yang sedang terbatas dibandingkan dengan organisasi internasional. Tetapi hal ini masih dapat dimaklumi karena masalah yang serupa juga dirasakan oleh negara- negara di Asia dibandingkan negara Eropa atau Amerika, karena memang masih dalam tahap awal. Selain itu sertifikasi SMK3 yang hanya dapat dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja (Pemerintah) dirasakan kurang membantu promosi terhadap SMK3 dibandingkan dengan sertifikasi ISO series, OHSAS, KOHSA (korea), yang juga menggunakan badan sertifikasi swasta.
Dan yang utama tentunya yaitu peran aktif dari pengusaha Indonesia yang masih belum mengutamakan K3 di Industrinya karena masalah klasik yaitu cost( biaya).

Sumber : Himatekin WordPress

Perusahaan Anda mau Implementasi dan Sertifikasi ISO 45001? Baiknya dengan Jasa Konsultan ISO 45001, Tenang Sistem Manajemen  Keselamatan & Kesehatan Kerja. Improve lebih baik , Segera Hubungi Qyusi Consulting.