Diduga Kontraktor di Parepare Dibebani Wajib Fee 15 Persen

Diduga kontraktor di Kota Parepare ataupun rekanan dibebani harus fee 15 persen dari nilai proyek, berdasarkan pengerjaan proyek pemerintah daerah. Salah satu orang rekanan yang tidak mau identitasnya disebut, mengaku, setoran harus fee 15 persen dikasih pada orang yang ditunjuk selaku ketua kelas, terkait proyek yang digarap. “ Harus fee 15 persen ini jadi beban berat untuk kita para rekanan. Kita membayar ke ketua kelas, ialah MY serta MS,” ucapnya, Senin (8/9/2019). Menurutnya, harus fee proyek ini bukan lagi rahasia umum di kota yang mencetuskan 3 taat, ialah taat azas, administrasi serta perhitungan. Hanya saja, harus fee yang diminta ketua kelas, lanjut ia, sangat tinggi serta amat melimpahkan rekanan. Apalagi bisa berefek pada proyek yang digarap. “ Tingginya fee yang...

Read More ›

Gedung DPRD KBB Beres Desember 2020

Sebesar Rp 142 miliyar digelontorkan dari APBD Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk gedung DPRD yang ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2020 nanti oleh Pemkab Bandung Barat. Kepala Bidang Tata Bangunan Gedung, Permukiman dan Jasa Kontruksi pada PUPR KBB, Yoga Rukmana, anggaran Gedung DPRD itu masuk dalam anggaran tahun 2019 serta anggaran tahun 2020 ataupun tahun jamak. “ Kita targetkan di bulan Desember 2020 pembangunan gedung DPRD telah beres,” tutur Yoga, Senin (9/9/2019). Sepanjang 2 bulan dari Juli- Agustus lalu, ucap Yoga, cara lelang dilakukan serta saat ini sudah tuntas, apalagi kontrak bersama pihak pemenang PT Amarta Karya KSO serta PT Leo Tunggal Mandiri sudah dilakukan. “ Sepanjang 2 bulan cara lelang sudah kita jalani begitu juga dengan kontrak telah dilaksanakan,...

Read More ›

Tekan Risiko Kecelakaan, Dana Pelatihan SMK3 Wajib Dianggarkan

Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat penting mengingat kebanyakan kecelakaan terjadi pada pekerja yang belum terbiasa bekerja secara aman. Penyebabnya ialah ketidaktahuan mengenai ancaman ataupun metode mencegahnya meskipun mereka mengetahui mengenai adanya suatu resiko. Guna mengurangi tingginya tingkatan kasus kecelakaan kerja, maka tiap perusahaan harus menyediakan anggaran pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk pekerjanya. Hal ini dikatakan Kepala Sub bagian Tata usaha Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, Danny Suriansyah ketika sosialisasi Surat Edaran( SE) Menteri PUPR Nomor 06/ M/ PRT/ 2018 serta Surat Edaran Nomor 11/ M/ PRT/ 2019 dan kualifikasi badan usaha, di Hotel Pangeran Beach, Rabu( 28/ 8). "Amanat menceritakan petunjuk teknis...

Read More ›

Pemerintah Terus Lakukan Upaya Pencegahan, Pengendalian, Hingga Penegakan Hukum Karhutla

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan( KLHK), Kamis, 29 Agustus 2019. Pemerintah lantas melaksanakan bermacam usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan serta lahan( karhutla), begitu juga penegakan hukumnya. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK sudah melaksanakan penyegelan kepada 27 lokasi industri pemegang izin yang terbakar, semenjak 3 Agustus hingga dengan 26 Agustus 2019. Posisi itu terletak di 5 Provinsi, yaitu 4 izin di Riau, 1( satu) izin di Jambi, 1( satu) izin di Sumatera Selatan, 17 izin di Kalimantan Barat, serta 4( 4) izin di Kalimantan Tengah, dengan keseluruhan areal yang disegel seluas 4. 490 hektar. “ Saat ini, kita pula sudah menyegel lahan seluas 274 hektar di Kalimantan Barat, serta tengah dicoba cara investigasi kepada 1( satu) orang tersangka( UB)....

Read More ›

Membangun Pedesaan Melalui Semangat Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan

Waibakul, 23 Agustus 2019. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan merupakan kegiatan penting yang dilaksanakan dalam rangka melindungi kelestarian area hutan. Aktivitas ini pun juga rutin dicoba oleh para aparat Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru serta Laiwangi Wanggameti( TN Matalawa) terutama para Penyuluh Kehutanan. Para instruktur di Seksi Pengelolaan Taman Nasional( SPTN) Area I Waibakul, Bayu Kurniawan, S. Hut serta Ferdinand Dapadeda, S. Hut secara rutin melaksanakan pendampingan kepada golongan warga desa binaan di Dusun Katikuloku, Kec. Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Kelompok Swadaya Masyarakat( KSM) yang memiliki julukan Mata Morik ini tercipta pada tahun 2009 dengan jumlah anggota 43( empat puluh tiga) orang. Para instruktur mendampingi warga dalam melaksanakan budidaya ikan nila hasil bantuan pengembangan upaya ekonomi produktif di tahun 2017....

Read More ›

LPN Sinergikan Kinerja Lembaga Pemerintah Tingkatkan Produktivitas

Lembaga Produktivitas Nasional( LPN) terus bergerak menyinergikan kinerja pemerintah, baik pusat ataupun wilayah, untuk mendesak kenaikan produktivitas serta daya saing nasional. Sinergi peningkatan produktivitas ini juga menyimpang dunia usaha, lembaga pendidikan, serta elemen masyarakat. Bagi Pimpinan Tim Kelompok Kerja LPN, Boomer Pasaribu, pada tahun 2019, LPN mempunyai sasaran untuk menyusun Blue Print, Master Plan, Road Map, serta Pedoman Nasional Pelaksanaan GNP2DS. Tidak hanya itu, LPN pula akan menyusun draft rancangan Bimbingan Penerapan Teknis GNP2DS pengembangan jejaring kelembagaan produktivitas. Untuk itu, LPN akan terus mengembangkan jejaring GNP2DS. Saat ini, sebagian lembaga pendidikan telah dijadikan role model GNP2DS. Salah satunya, IPB Bogor. "Salah satu role model( pemerintahan) GNP2DS merupakan Kementan( Kementerian Pertanian). Harapannya, Kementan bisa jadi contoh untuk departemen lain dalam mensupport...

Read More ›

Genjot Kualitas Tenaga Kerja, Kemnaker Jalin Kerjasama Pelatihan Bidang Perhotelan dan Kapal Pesiar

Sebagai upaya untuk menanggulangi kasus mismatch( ketidaksesuaian) antara keahlian pekerja dengan kebutuhan dunia Industri, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, menjalakan kesepakatan bersama dengan PT Quantum Job. Perjanjian bersama ini bermaksud untuk meningkatkan kompetensi pekerja yang akan berkerja di perhotelan ataupun kapal pesiar lewat penyelenggaraan pelatihan di Balai Latihan Kerja Lombok Timur. “ Balai latihan Kerja Lombok Timur kita fokuskan dalam aspek pariwisata, dengan kerjasama ini kita berambisi kualitas pelatihan disana akan jadi lebih baik lagi, makin sesuai dengan kebutuhan yang dituntut oleh industri perhotelan serta kapal pesiar,” tutur Direktur Jenderal Binalattas Kemenaker Bambang Satrio Lelono, usai menandatangani perjanjian bersama di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jum’ at( 5/ 7/ 2019). Tidak hanya itu, lanjut Dirjen Bambang, lewat kerjasama ini lulusan...

Read More ›

Masuk Dunia Kerja, Pencari Kerja Harus Kuasai Soft Skill dan Hard Skill

Bekasi-- Saat ini dunia pekerjaan mengalami perubahan yang begitu cepat dalam prosesnya. Untuk itu para pencari kerja wajib memenuhi diri dengan keahlian soft skill ataupun hard skill. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar dalam sambutannya dalam acara Pembukaan Pengenalan Kehidupan Kampus Baru (PKKMB) Mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan tahun ajaran 2019/2020, di Bekasi , Jawa Barat, Senin, (22/7/2019). Di awal sambutannya Khairul mengapresiasi berdasarkan terpilihnya mahasiswa baru polteknaker tahun ajaran 2019/ 2020 yang dalam proses seleksinya amat ketat, alhasil kesimpulannya terpilih 90 Mahasiswa/ i Polteknaker di tahun ajaran ini." Jangan sia- sia kan peluang yang ada, peluang ini wajib dijadikan suatu kesempatan yang bagus untuk nantinya adik adik lakukan sepanjang mengikuti era perkuliahan guna menjadi pribadi yang bermanfaat,"...

Read More ›

Mengenal ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan

ISO 14001

Sertifikasi ISO 14001 adalah Sistem manajemen lingkungan yang berisi tentang spesifikasi persyaratan dan panduan untuk penggunaannya. Ketika perusahaan beroperasi, maka proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut berpotensi untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Pada prinsipnya dampak yang timbul dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu dampak bio-kimia-fisik dan dampak sosial. Contoh dari dampak bio-fisik-kimia misalnya pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan keanekaragaman hayati, atau pengurangan cadangan air tanah. Semua jenis dampak ini akan memberikan resiko yang mempengaruhi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Misalnya pencemaran air yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan, akan memberikan resiko pertanggungjawaban dalam bentuk tuntutan pidana dan tuntutan perdata, apakah tuntutan tersebut dari pemerintah, masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ketika perusahaan berupaya untuk...

Read More ›

ISO Meluncurkan Survei Online Pada ISO 14001 Dan Usaha Kecil

ISO 14001

ISO Meluncurkan Survei Online Pada ISO 14001 Dan Usaha Kecil ISO telah meluncurkan survei online untuk mengumpulkan umpan balik yang akan digunakan untuk meningkatkan nilai bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dalam menerapkan sistem manajemen lingkungan berdasarkan standar ISO 14001. Untuk mendorong jumlah maksimum peserta dalam survei, ini tersedia dalam sepuluh bahasa: Ceko, Denmark, Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Portugis, Spanyol, dan Swedia. Lennart Piper, pemimpin grup ISO yang bertanggung jawab untuk survei, menjelaskan latar belakang: "Apakah perusahaan besar atau kecil, di pasar global saat ini baik pelanggan bisnis dan konsumen semakin peduli dengan kinerja lingkungannya serta kompetitif Investor juga meneliti seberapa baik perusahaan mengelola risiko - ekonomi, sosial dan lingkungan.Ini sebabnya semakin banyak bisnis di seluruh dunia yang beralih...

Read More ›

error: Content is protected