Mempunyai Kelengkapan Sertifikat, KemenkopUKM Dorong Ekspor Rendang Payakumbuh ke Seluruh Belahan Dunia.

Mempunyai Kelengkapan Sertifikat, KemenkopUKM Dorong Ekspor Rendang Payakumbuh ke Seluruh Belahan Dunia.

Payakumbuh - Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim sesuai arahan Menteri Koperasi dan UKM melakukan kunjungan kerja di Sumatera barat untuk koordinasi pemberdayaan KUMKM dan mengetahui perkembangan UKM yang sudah siap untuk eksport. Dalam kunjungannya ke Pelaku usaha kecil olahan rendang Arif Rahman Hakim memberikan apresiasi atas keberhasilan sentra IKM (Industri Kecil Menengah) rendang Payakumbuh yang mampu menghimpun puluhan UMKM produsen rendang dalam satu wadah koperasi serta memiliki rumah produksi bersama. Sentra produksi rendang dibawah binaan UPTD (Unit pelayanan Teknis Daerah) P3R (Pusat Pengembangan dan Pelayanan Rendang) Kota Payakumbuh Sumbar ini juga telah mampu memasarkan rendang ke berbagai penjuru tanah air, bahkan pasar ekspor untuk bumbu rendang ke Saudi Arabia. "Luar biasa, itu yang saya tangkap dari penjelasan...

Read More ›

Sempat Disegel, Tiga Bangunan di Area PLN Dibuka Lagi

 Bangu­nan bodong atau tanpa izin di area PLN Leuwiliang sem­pat disegel UPT Pengawas Bangunan III wilayah Leuwi­liang, Kamis (10/12). Penye­gelan dilakukan Dinas Peru­mahan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) dan Satpol PP Kabupaten Bogor lantaran teguran yang dilay­angkan tidak dihiraukan. Kepala UPT III DPKPP, Wal­ter Rumsory, mengaku telah memberikan surat teguran ketiga kepada pemilik bangu­nan. Bangunan baru tanpa izin tersebut didirikan saat PLN mengontrak ke pihak Dana Pensiunan. ”Kami segel sesuai aturan berlaku,” ung­kapnya. Saat dikonfirmasi soal penye­gelan bangunan bodong ter­sebut, Manajer PLN Leuwili­ang Faizal Setia Permana mengakuinya. Ia menjelaskan, ada beberapa bangunan baru yang belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Di antaranya lahan parkir, ruang gudang material dan pos sekuriti. Meski begitu, Faizal memastikan bahwa segel yang sebelumnya dipa­sang kini telah...

Read More ›

Terapkan Manajemen Anti Suap, BPH Migas Raih ISO 37001:2016

BPH Migas meraih sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dari Badan Standarisasi Nasional, setelah menerapkan standar dan prosedur untuk mendukung tata kelola Pemerintahan yang baik (good and clean governance). Penyerahan sertifikasi ini diterima oleh Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, dalam acara Malam Puncak Penghargaan BPH Migas 2020 Hotel The Westin Jakarta Selatan. Turut menyaksikan penerimaan seertifikasi, Kepala Staf Kepresidenan, Jend (TNI) Purn. Moeldoko, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, puluhan pimpinan badan usaha Migas, Pimpinan BUMN, serta jajaran BPH Migas "Saya sampaikan juga ucapan apresiasi pada BPH Migas karena mendapat Sertifikasi ISO 37001:2016, dalam hal Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Ini upaya yang baik dalam prinsip-prinsip akuntabilitas. Prinsip keterbukaan harus bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya," ujar Kepala Staf Kepresidenan...

Read More ›

Perubahan Aturan Membantu Mengurangi Wabah yang Terkait dengan Katering

Perubahan hukum membantu mengurangi wabah yang terkait dengan katering

Penerapan sistem manajemen keamanan pangan membantu mengurangi wabah di katering makanan di Singapura, menurut sebuah penelitian. Namun, pelanggaran kebersihan makanan yang dilaporkan tidak berubah setelah diterapkan. Sistem manajemen keamanan makanan (FSMS) berbasis HACCP diamanatkan di Singapura pada bulan Juni 2014 untuk semua layanan katering berlisensi. Para peneliti menyelidiki efek penerapan FSMS pada wabah penyakit bawaan makanan dan melaporkan pelanggaran kebersihan yang terkait dengan penyedia makanan menggunakan analisis rangkaian waktu terputus yang terkontrol. Hasilnya dipublikasikan di jurnal Food Control. Ada 42 wabah bawaan makanan dan 521 pelanggaran kebersihan makanan terkait dengan perusahaan layanan katering dari tahun 2012 hingga 2018. Delapan belas bulan setelah penerapan FSMS, para peneliti mengamati penurunan 78,4 persen dalam tingkat rata-rata wabah di situs-situs ini tetapi tidak ada...

Read More ›

Cara Mendapatkan Izin Edar Produk Pangan dari BPOM

Usaha Kecil dan Menengah ataupun yang disingkat UKM ialah suatu sebutan dari tipe usaha kecil yang dibuat oleh perorangan ataupun badan usaha perorangan. Tipe usaha yang ditawarkan juga beraneka ragam mulai dari produk makanan serta minuman sampai kosmetik yang dibuat langsung serta dimiliki oleh penggagas UKM itu sendiri. Karena diproduksi sendiri ada baiknya produk yang dijual oleh UKM ini melalui pemeriksaan mutu terlebih dulu. Salah satunya ialah bekerja sama dengan BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun disingkat BPOM ialah sebuah lembaga yang berhak dalam memantau penyebaran obat- obatan serta makanan di Indonesia. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang dijalankannya terhitung efektif serta efisien untuk mendeteksi, menghindari, serta memantau produk- produk di pasaran sehingga dapat menjaga keamanan, keselamatan serta...

Read More ›

Apa saja persyaratan ISO 22000 Yang Harus Diterapkan ?

Setelah artikel sebelumnya yang membahas mengenai pendahuluan tentang ISO 22000 sebagai standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan (lihat artikel ISO 22000 sebagai persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Pangan), sekarang mari kita bahas mengenai persyaratan-persyaratan dalam standar ISO 22000. Pada dasarnya ISO 22000 mensyaratkan anda untuk merancang dan mendokumentasikan Sistem Manajemen Keamanan Pangan (FSMS). Secara umum ISO 22000 mempersyaratkan hal-hal sebagai berikut : • Komunikasi interaktif • Manajemen sistem • Program prasyarat dasar (prerquisite program; PRP) • Prinsip-prinsip HACCP Komunikasi Interaktif Komunikasi di seluruh rantai pangan sangat penting untuk memastikan bahwa semua bahaya keamanan pangan yang relevan diidentifikasi dan dikendalikan secara cukup pada setiap tahapan rantai pangan. Hal ini menyiratkan perlunya komunikasi antar organisasi hulu dan hilir yang ada dalam rantai pangan. Komunikasi...

Read More ›