Dasar Peraturan Pemakaian Alat Pelindung Diri

[pgp_title]

Alat Pelindung Diri Alat Pelindung Diri (APD) secara definisi dapat diartikan sebagai Alat bantu perlindungan diri untuk mengurangi dan mencegah terhadap resiko yang ditimbulkan saat melakukan pekerjaan. Penggunaan APD merupakan suatu keharusan yang harus dipatuhi oleh para pekerja yang punya bahaya, yang bisa mengakibatkan Kecelakaan Kerja maupun Penyakit Akibat Kerja ( PAK ) Berikut merupakan summary dasar hukum yang harus di perhatikan oleh pimpinan perusahaan (pengurus) dan pegawai mengenai keharusan dari masing-masing stakeholder. Undang-undang No.1 tahun 1970 Pasal 3 ayat (1) butir f : Menyerahkan Alat Pelindung Diri Pasal 9 ayat (1) butir c : Pengurus diwajibkan memberikan petunjuk dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang Alat Pelindung Diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan Pasal 12 butir b : Dengan peraturan perundangan diatur keharusan dan...

Read More ›

Landasan Kebijakan Pemakaian Alat Pelindung Diri

[pgp_title]

APD Alat Pelindung Diri secara pengertian bisa diartikan Alat bantu perlindungan diri untuk meminimalisir dan mencegah terhadap resiko yang diakibatkan saat melakukan pekerjaan. Penggunaan Alat Pelindung Diri merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pekerja yang punya resiko, yang bisa mengakibatkan Kecelakaan Kerja maupun Penyakit Akibat Kerja ( PAK ) Berikut adalah rangkuman dasar hukum yang harus di ketahui oleh pengusaha (pengurus) dan pegawai terkait keharusan dari masing-masing stakeholder. Undang-undang No.1 tahun 1970 Pasal 3 ayat (1) butir f : Memberikan Alat Pelindung Diri Pasal 9 ayat (1) butir c : Pengelola diwajibkan memberikan petunjuk dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja baru tentang Alat Pelindung Diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan Pasal 12 butir b : Dengan peraturan perundangan diatur keharusan dan atau hak tenaga...

Read More ›

Tekan Risiko Kecelakaan, Dana Pelatihan SMK3 Wajib Dianggarkan

Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat penting mengingat kebanyakan kecelakaan terjadi pada pekerja yang belum terbiasa bekerja secara aman. Penyebabnya ialah ketidaktahuan mengenai ancaman ataupun metode mencegahnya meskipun mereka mengetahui mengenai adanya suatu resiko. Guna mengurangi tingginya tingkatan kasus kecelakaan kerja, maka tiap perusahaan harus menyediakan anggaran pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk pekerjanya. Hal ini dikatakan Kepala Sub bagian Tata usaha Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, Danny Suriansyah ketika sosialisasi Surat Edaran( SE) Menteri PUPR Nomor 06/ M/ PRT/ 2018 serta Surat Edaran Nomor 11/ M/ PRT/ 2019 dan kualifikasi badan usaha, di Hotel Pangeran Beach, Rabu( 28/ 8). "Amanat menceritakan petunjuk teknis...

Read More ›

Fondasi Hukum Pemakaian APD

[pgp_title]

Alat Pelindung Diri (APD) Alat Pelindung Diri (APD) secara definisi dapat diterjemahkan sebagai Alat bantu perlindungan diri untuk mengurangi dan mencegah terhadap resiko yang diakibatkan saat melakukan pekerjaan. Penggunaan APD merupakan suatu keharusan yang harus dipatuhi oleh para pekerja yang punya bahaya, yang dapat menimbulkan Kecelakaan Kerja maupun Penyakit Akibat Kerja ( PAK ) Berikut adalah rangkuman dasar hukum yang harus di ketahui oleh pimpinan perusahaan (pengurus) dan pegawai terkait keharusan dari setiap. Undang-undang No.1 tahun 1970 Pasal 3 ayat (1) butir f : Menyerahkan Alat Pelindung Diri (APD) Pasal 9 ayat (1) butir c : Pengelola diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang Alat Pelindung Diri bagi tenaga kerja yang terkait Pasal 12 butir b : Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan...

Read More ›

Pemerintah Terus Lakukan Upaya Pencegahan, Pengendalian, Hingga Penegakan Hukum Karhutla

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan( KLHK), Kamis, 29 Agustus 2019. Pemerintah lantas melaksanakan bermacam usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan serta lahan( karhutla), begitu juga penegakan hukumnya. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK sudah melaksanakan penyegelan kepada 27 lokasi industri pemegang izin yang terbakar, semenjak 3 Agustus hingga dengan 26 Agustus 2019. Posisi itu terletak di 5 Provinsi, yaitu 4 izin di Riau, 1( satu) izin di Jambi, 1( satu) izin di Sumatera Selatan, 17 izin di Kalimantan Barat, serta 4( 4) izin di Kalimantan Tengah, dengan keseluruhan areal yang disegel seluas 4. 490 hektar. “ Saat ini, kita pula sudah menyegel lahan seluas 274 hektar di Kalimantan Barat, serta tengah dicoba cara investigasi kepada 1( satu) orang tersangka( UB)....

Read More ›

Fondasi Kebijakan Penggunaan Alat Pelindung Diri

[pgp_title]

Alat Pelindung Diri Alat Pelindung Diri (APD) secara pengertian bisa diterjemahkan sebagai Alat bantu perlindungan diri untuk meminimalisir dan mencegah terhadap bahaya yang diakibatkan saat melakukan pekerjaan. Penggunaan Alat Pelindung Diri merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pekerja yang mempunyai bahaya, yang dapat menyebabkan Kecelakaan Kerja maupun Penyakit Akibat Kerja ( PAK ) Berikut merupakan summary dasar hukum yang perlu di perhatikan oleh manajemen perusahaan (pengurus) dan pekerja terkait keharusan dari masing-masing stakeholder. Undang-undang No.1 tahun 1970 Pasal 3 ayat (1) butir f : Menyodorkan Alat Pelindung Diri (APD) Pasal 9 ayat (1) butir c : Pengelola diharuskan memberikan petunjuk dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja yang terkait Pasal 12 butir b : Dengan peraturan...

Read More ›

Landasan Kebijakan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

[pgp_title]

APD Alat Pelindung Diri secara definisi bisa diterjemahkan sebagai Alat bantu perlindungan diri untuk meminimalisir dan mencegah terhadap bahaya yang diakibatkan saat melakukan pekerjaan. Penggunaan Alat Pelindung Diri merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pekerja yang mempunyai resiko, yang bisa mengakibatkan Kecelakaan Kerja maupun Penyakit Akibat Kerja ( PAK ) Berikut merupakan rangkuman dasar hukum yang harus di ketahui oleh pimpinan perusahaan (pengurus) dan pekerja terkait keharusan dari setiap. Undang-undang No.1 tahun 1970 Pasal 3 ayat (1) butir f : Memberikan Alat Pelindung Diri Pasal 9 ayat (1) butir c : Pemimpin diwajibkan memberikan petunjuk dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja baru tentang Alat Pelindung Diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan Pasal 12 butir b : Dengan aturan perundangan diatur keharusan dan atau hak...

Read More ›

Fondasi Peraturan Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD)

[pgp_title]

APD Alat Pelindung Diri secara pengertian bisa diterjemahkan sebagai Alat bantu perlindungan diri untuk meminimalisir dan mencegah terhadap bahaya yang ditimbulkan saat melakukan pekerjaan. Penggunaan Alat Pelindung Diri merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh para pekerja yang mempunyai resiko, yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Kerja maupun Penyakit Akibat Kerja ( PAK ) ini adalah rangkuman pondasi hukum yang perlu di ketahui oleh pengusaha (pengurus) dan pegawai mengenai keharusan dari setiap. Undang-undang No.1 tahun 1970 Pasal 3 ayat (1) butir f : Menyerahkan Alat Pelindung Diri Pasal 9 ayat (1) butir c : Pemimpin diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja yang bersangkutan Pasal 12 butir b : Dengan aturan perundangan diatur keharusan dan atau hak tenaga...

Read More ›

Membangun Pedesaan Melalui Semangat Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan

Waibakul, 23 Agustus 2019. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan merupakan kegiatan penting yang dilaksanakan dalam rangka melindungi kelestarian area hutan. Aktivitas ini pun juga rutin dicoba oleh para aparat Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru serta Laiwangi Wanggameti( TN Matalawa) terutama para Penyuluh Kehutanan. Para instruktur di Seksi Pengelolaan Taman Nasional( SPTN) Area I Waibakul, Bayu Kurniawan, S. Hut serta Ferdinand Dapadeda, S. Hut secara rutin melaksanakan pendampingan kepada golongan warga desa binaan di Dusun Katikuloku, Kec. Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Kelompok Swadaya Masyarakat( KSM) yang memiliki julukan Mata Morik ini tercipta pada tahun 2009 dengan jumlah anggota 43( empat puluh tiga) orang. Para instruktur mendampingi warga dalam melaksanakan budidaya ikan nila hasil bantuan pengembangan upaya ekonomi produktif di tahun 2017....

Read More ›

Berhasil Terapkan Zero K3, Gubri Berikan Penghargaan untuk 9 Bupati/Wali Kota

Gubernur Riau H Syamsuar memberikan apresiasi pada 9 Bupati atau Wali Kota di Riau, karena sukses mempraktikkan zero Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di wilayah masing- masing. Gubri memberikan apresiasi itu sebagai pembina K3, Rabu (28/8) di suatu hotel di Jalan Soekarno- Hatta, Pekanbaru. 9 Bupati atau Wali Kota itu merupakan Wali Kota Pekanbaru, Wali Kota Dumai, Bupati Indragiri Hilir, Bupati Indragiri Hulu, Bupati Rokan Hilir, Bupati Rokan Hulu, Bupati Siak, Bupati Bengkalis, serta Bupati Pelalawan. " Apresiasi kita berikan karena Bupati atau Wali Kota itu, karena mereka sukses membina serta memberikan dorongan dan motivasi pada perusahaan serta pihak terkait dalam mempraktikkan norma K3," ucap Syamsuar diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi( Disnakertrans) Riau, H Rasidin SH, Rabu (28/8)....

Read More ›