Gedung DPRD KBB Beres Desember 2020

Sebesar Rp 142 miliyar digelontorkan dari APBD Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk gedung DPRD yang ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2020 nanti oleh Pemkab Bandung Barat. Kepala Bidang Tata Bangunan Gedung, Permukiman dan Jasa Kontruksi pada PUPR KBB, Yoga Rukmana, anggaran Gedung DPRD itu masuk dalam anggaran tahun 2019 serta anggaran tahun 2020 ataupun tahun jamak. “ Kita targetkan di bulan Desember 2020 pembangunan gedung DPRD telah beres,” tutur Yoga, Senin (9/9/2019). Sepanjang 2 bulan dari Juli- Agustus lalu, ucap Yoga, cara lelang dilakukan serta saat ini sudah tuntas, apalagi kontrak bersama pihak pemenang PT Amarta Karya KSO serta PT Leo Tunggal Mandiri sudah dilakukan. “ Sepanjang 2 bulan cara lelang sudah kita jalani begitu juga dengan kontrak telah dilaksanakan,...

Read More ›

Anggota DPRD & Masyarakat Pertanyakan Perkembangan Kerja Jembatan Bangkoor

Anggota DPRD Kabupaten Sikka, Fransiskus Parera serta salah satu orang tokoh warga Dusun Bangkoor, Gabriel da Silva mempersoalkan kejelasan serta perkembangan pembangunan Jembatan Bangkoor di Dusun Bangkoor, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka yang digarap oleh rekanan proyek. Pada media ini, Anggota DPRD Sikka, Fransiskus Parera pada Senin (9/9) pagi mengatakan pembangunan Jembataan Bangkoor yang digarap oleh kontraktor pelaksana CV. Gracia Sukses Mandiri dengan perhitungan Rp. 1. 264. 143. 000, baru mulai digarap pada 2 minggu kemudian dengan item pekerjaan baru berbentuk pembersihan lokasi dan pengangkutan material crosway yang runtuh. Sampai hari ini, Senin (9/9), belum ada kepastian akan perkembangan pekerjaan. Sementara itu proyek ini bertepatan pada kontraknya pada 7 Agustus lalu, maksudnya sudah sebulan waktunya pekerjaan pembangunan. " Mestinya sudah sebulan...

Read More ›

Fondasi Aturan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

[pgp_title]

Alat Pelindung Diri APD secara definisi dapat diterjemahkan sebagai Alat bantu perlindungan diri untuk mengurangi dan mencegah terhadap bahaya yang diakibatkan saat melakukan pekerjaan. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh para pekerja yang punya bahaya, yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Kerja maupun Penyakit Akibat Kerja ( PAK ) ini merupakan summary pondasi hukum yang perlu di perhatikan oleh manajemen perusahaan (pengurus) dan pegawai terkait keharusan dari masing-masing stakeholder. Undang-undang No.1 tahun 1970 Pasal 3 ayat (1) butir f : Membagikan Alat Pelindung Diri Pasal 9 ayat (1) butir c : Pemimpin diwajibkan memberikan petunjuk dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD bagi tenaga kerja yang terkait Pasal 12 butir b : Dengan aturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak...

Read More ›

Landasan Aturan Pemakaian Alat Pelindung Diri

[pgp_title]

Alat Pelindung Diri APD secara definisi bisa diterjemahkan sebagai Alat bantu perlindungan diri untuk meminimalisir dan mencegah terhadap resiko yang diakibatkan saat melakukan pekerjaan. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pekerja yang memiliki resiko, yang dapat menimbulkan Kecelakaan Kerja maupun Penyakit Akibat Kerja ( PAK ) Berikut adalah summary dasar hukum yang harus di perhatikan oleh manajemen perusahaan (pengurus) dan pegawai terkait keharusan dari masing-masing stakeholder. Undang-undang No.1 tahun 1970 Pasal 3 ayat (1) butir f : Membagikan Alat Pelindung Diri (APD) Pasal 9 ayat (1) butir c : Pengurus diwajibkan memberikan petunjuk dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang APD bagi tenaga kerja yang bersangkutan Pasal 12 butir b : Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau...

Read More ›

Dasar Kebijakan Penggunaan APD

[pgp_title]

APD APD secara definisi bisa diartikan sebagai Alat bantu perlindungan diri untuk meminimalisir dan mencegah terhadap resiko yang ditimbulkan saat melakukan pekerjaan. Penggunaan Alat Pelindung Diri merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh para pekerja yang memiliki resiko, yang bisa menimbulkan Kecelakaan Kerja maupun Penyakit Akibat Kerja ( PAK ) ini merupakan summary pondasi hukum yang perlu di perhatikan oleh manajemen perusahaan (pengurus) dan pegawai terkait kewajiban dari setiap. Undang-undang No.1 tahun 1970 Pasal 3 ayat (1) butir f : Membagikan Alat Pelindung Diri Pasal 9 ayat (1) butir c : Pengurus diharuskan memberikan petunjuk dan menjelaskan kepada tiap tenaga kerja baru tentang Alat Pelindung Diri bagi tenaga kerja yang terkait Pasal 12 butir b : Dengan aturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja...

Read More ›

Dasar Hukum Pemakaian APD

[pgp_title]

APD Alat Pelindung Diri (APD) secara definisi dapat diartikan Alat bantu perlindungan diri untuk mengurangi dan mencegah terhadap resiko yang diakibatkan saat melakukan pekerjaan. Penggunaan Alat Pelindung Diri merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan oleh para pekerja yang punya resiko, yang bisa menimbulkan Kecelakaan Kerja maupun Penyakit Akibat Kerja ( PAK ) Berikut adalah rangkuman pondasi hukum yang harus di ketahui oleh pimpinan perusahaan (pengurus) dan pegawai terkait keharusan dari setiap. Undang-undang No.1 tahun 1970 Pasal 3 ayat (1) butir f : Menyodorkan Alat Pelindung Diri Pasal 9 ayat (1) butir c : Pengelola diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja baru tentang APD bagi tenaga kerja yang bersangkutan Pasal 12 butir b : Dengan aturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk...

Read More ›

Landasan Hukum Pemakaian APD

[pgp_title]

Alat Pelindung Diri (APD) Alat Pelindung Diri (APD) secara pengertian bisa diartikan sebagai Alat bantu perlindungan diri untuk mengurangi dan mencegah terhadap bahaya yang diakibatkan saat melakukan pekerjaan. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pekerja yang mempunyai resiko, yang bisa menyebabkan Kecelakaan Kerja maupun Penyakit Akibat Kerja ( PAK ) ini merupakan summary pondasi hukum yang perlu di perhatikan oleh pimpinan perusahaan (pengurus) dan pekerja mengenai kewajiban dari setiap. Undang-undang No.1 tahun 1970 Pasal 3 ayat (1) butir f : Memberikan Alat Pelindung Diri (APD) Pasal 9 ayat (1) butir c : Pemimpin diharuskan memberikan petunjuk dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang Alat Pelindung Diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan Pasal 12 butir b : Dengan aturan...

Read More ›

Landasan Hukum Pemakaian Alat Pelindung Diri

[pgp_title]

APD Alat Pelindung Diri secara pengertian bisa diterjemahkan sebagai Alat bantu perlindungan diri untuk meminimalisir dan mencegah terhadap resiko yang ditimbulkan saat melakukan pekerjaan. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pekerja yang mempunyai bahaya, yang bisa menyebabkan Kecelakaan Kerja maupun Penyakit Akibat Kerja ( PAK ) ini adalah summary pondasi hukum yang perlu di perhatikan oleh pengusaha (pengurus) dan pekerja terkait keharusan dari masing-masing stakeholder. Undang-undang No.1 tahun 1970 Pasal 3 ayat (1) butir f : Memberikan APD Pasal 9 ayat (1) butir c : Pengurus diharuskan memberikan petunjuk dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja baru tentang APD bagi tenaga kerja yang terkait Pasal 12 butir b : Dengan aturan perundangan diatur keharusan dan atau hak tenaga kerja untuk...

Read More ›

Dasar Aturan Pemakaian Alat Pelindung Diri

[pgp_title]

APD Alat Pelindung Diri (APD) secara definisi bisa diterjemahkan sebagai Alat bantu perlindungan diri untuk mengurangi dan mencegah terhadap bahaya yang ditimbulkan saat melakukan pekerjaan. Penggunaan APD merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh para pekerja yang mempunyai bahaya, yang bisa mengakibatkan Kecelakaan Kerja maupun Penyakit Akibat Kerja ( PAK ) Berikut merupakan rangkuman dasar hukum yang perlu di ketahui oleh pengusaha (pengurus) dan pekerja mengenai keharusan dari masing-masing stakeholder. Undang-undang No.1 tahun 1970 Pasal 3 ayat (1) butir f : Membagikan APD Pasal 9 ayat (1) butir c : Pemimpin diharuskan memberikan petunjuk dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja baru tentang Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja yang terkait Pasal 12 butir b : Dengan aturan perundangan diatur keharusan dan atau hak tenaga kerja...

Read More ›

Dasar Aturan Penggunaan Alat Pelindung Diri

[pgp_title]

APD APD secara pengertian dapat diterjemahkan Alat bantu perlindungan diri untuk mengurangi dan mencegah terhadap bahaya yang diakibatkan saat melakukan pekerjaan. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pekerja yang memiliki resiko, yang dapat menimbulkan Kecelakaan Kerja maupun Penyakit Akibat Kerja ( PAK ) Berikut merupakan rangkuman pondasi hukum yang harus di perhatikan oleh pimpinan perusahaan (pengurus) dan pekerja mengenai kewajiban dari setiap. Undang-undang No.1 tahun 1970 Pasal 3 ayat (1) butir f : Menyodorkan Alat Pelindung Diri (APD) Pasal 9 ayat (1) butir c : Pengurus diwajibkan memberikan petunjuk dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang Alat Pelindung Diri bagi tenaga kerja yang terkait Pasal 12 butir b : Dengan aturan perundangan diatur keharusan dan atau hak tenaga...

Read More ›